Jika Tak Ada Perbedaan Data Produksi, Impor Pangan Saat Swasembada Bukan Hal Tabu

TrubusNews
Syahroni
19 Feb 2019   21:45 WIB

Komentar
Jika Tak Ada Perbedaan Data Produksi, Impor Pangan Saat Swasembada Bukan Hal Tabu

Ilustrasi (Foto : Trubus.id/ Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Menurut ketetapan Badan Pangan Dunia, Food and Agriculture (FAO), sebuah negara mendapat predikat swasembada jika memiliki hasil produksi minimal 80 persen dari total kebutuhan.  

Pun demikian patut diketahui, swasembada juga bukan berarti hidup tanpa impor. Langkah kebijakan impor ini pasalnya dinilai wajar dilakukan setiap negara di dunia jika mengarah ke pertimbangan stabilitas harga. 

Baca Lainnya : Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Sita Perhatian Kedua Calon Presiden RI

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin mengungkapkan, jika berkaca dengan kondisi Indonesia saat ini yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tengah surplus 3 juta ton beras, itu artinya negara ini tengah dalam kondisi swasembada pangan.

Dari data yang dirilis BPS, produksi beras Indonesia saat ini sudah mencapai 32,4 juta ton. Sementara perbandingan konsumsi mencapai 29,5 juta ton. Dengan begitu, Indonesia sudah surplus sebesar 3 juta ton.

"Jika melihat itu, Indonesia sekarang swasembada," ujar Bustanul dalam keterangannya pada media, Selasa (19/2).

Baca Lainnya : Pasca Debat, Kedua Capres Dinilai Tak Punya Komitmen Bangun Kedaulatan Pangan

Sementara itu, terkait kebijakan impor untuk menjaga stabilitas harga seperti yang dituturkan Joko Widodo dalam Debat Capres ke dua Minggu (17/2) malam, ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal menegaskan kalau langkah tersebut bukanlah sesuatu yang haram. 

"Impor itu kan bukan hal yang tabu. Semua negara pasti impor. Tidak ada negara yang tidak impor karena memang ini kan mekanisme supply and demand saja," tegasnya. 

Ia mengungkapkan, untuk Indonesia impor pangan yang dilakukan bukanlah suatu masalah. Hanya saja perlu dilakukan manajemen data terkait adanya perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan BPS yang selalu menjadi perdebatan. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: