Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Sita Perhatian Kedua Calon Presiden RI

TrubusNews
Syahroni
19 Feb 2019   20:45 WIB

Komentar
Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Sita Perhatian Kedua Calon Presiden RI

Dalam debat Capres ke 2, Kedua Capres 2019-2024 memperlihatkan komitmennya mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Masalah kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani masuk dalam pembahasan debat Calon Presiden (Capres) yang berlangsung Minggu (17/2) malam lalu. Dalam debat adu gagasan itu, masalah ini cukup menjadi sorotan.

Namun demikian, dari perdebatan malam itu kedua Capres, baik itu nomor urut 1, Joko Widodo maupun nomor urut 2, Prabowo Subianto telah memperlihatkan secara nyata komitmen mereka untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjadi sebuah keniscayaan untuk mereka jika terpilih menjadi pemimpin bangsa ini.

Pasalnya, Jokowi dengan tegas menyatakan komitmenya meningkatkan produksi dan mengurangi impor pangan. Sementara Prabowo pun berkomitmen untuk tidak ingin impor pangan sehingga secara optimal meningkatkan produksi pangan sendiri.

Baca Lainnya : Pasca Debat, Kedua Capres Dinilai Tak Punya Komitmen Bangun Kedaulatan Pangan

Dengan demikian, kedua Capres ini dapat disimpulkan memiliki visi-misi dalam mendukung program Kementerian Pertanian (Kementan) yakni mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam kesempatan itu juga Jokowi sempat memaparkan bahwa selama 4 tahun lebih dirinya menjadi Presiden, program dan kebijakan di sektor pangan telah banyak menuai prestasi, baik peningkatan produksi maupun pengurangan impor.

Jokowi mencontohkan, program peningkatan produksi beras dan jagung sejak 2014 hingga saat ini dinilai berhasil. Namun, adapun impor yang terjadi, itu semata-semata untuk menjaga stabilitas harga dan sebagai cadangan nasional.

"Di bidang beras, sejak 2014 sampai sekarang, impor beras kita itu turun. Pada 2018 lalu, produksi beras nasional mencapai 33 juta ton. Sementara, tingkat konsumsi mencapai 29 juta ton. Ini artinya ada surplus sekitar 3 juta ton. Kenapa impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, menstabilisasikan harga. Kita harus punya cadangan untuk bencana hingga gagal panen," demikian tegas Jokowi kala itu.

Baca Lainnya : Ditanya Industri 4.0, Prabowo Subianto Malah Sindir Kehidupan Petani dan Impor Pangan

Selanjutnya, Jokowi pun membeberkan telah berhasil mengurangi impor jagung setidaknya 3,3 juta ton dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terlihat dari tahun 2014, Indonesia mengimpor 3,5 juta ton dan di tahun 2018, hanya impor 180 ribu ton. 

Sementara itu, Prabowo menilai kebijakan pemerintah melakukan impor bahan pangan justru membebani para petani. Apalagi, impor pangan justru dilakukan pada masa panen. Ia mencontohkan impor gula yang mencapai jutaan ton.

"Ini terus terang saja sangat memukul kehidupan petani. Petani tebu panen, tapi gula dari luar masuk dalam jutaan ton," kata Prabowo menanggapi paparan Jokowi.

Prabowo menilai seharusnya pemerintah mengalihkan anggaran impor untuk memberdayakan para petani, di antaranya seperti membuka lahan pertanian baru dan distribusi pupuk. Kalau memang Indonesia kelebihan stok pangan, tentu tidak mengambil langkah impor. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan: