KLHK Endus Oknum Aparat Terlibat Penyelundupaan 177 Meter Kubik Kayu Olahan

TrubusNews
Binsar Marulitua
16 Feb 2019   21:00 WIB

Komentar
KLHK Endus Oknum Aparat Terlibat Penyelundupaan 177 Meter Kubik Kayu Olahan

Penyelundupaan kayu olahan (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyita 1 kontainer berisi 177 meter kubik kayu olahan ilegal di di Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai kayu sitaan tersebut mencapai Rp3,5 miliar.

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, mengatakan, penanganan kasus pembalakan liar ini merupakan hasil kerja bersama antara penyidik penegakan hukum LHK dan Dinas LHK Propinsi NTB.

Selain menyita kayu, Tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) gabungan juga mengamankan 3 tersangka dan  satu set dokumen palsu 'Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO).Selanjutnya, turut disita satu unit Kapal Layar Motor 'Bunga Yuliana' dengan berat 102 gross ton.

Baca Lainnya : Permen LHK No 106 Tahun 2018 Muluskan Perburuan Kayu Eksotis Bernilai Tinggi

"Kayu tersebut berasal dari kawasan konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara, Kabupaten Buton Utara," jelas Yazid seperti dalam keterangan tertulis, Jumat (15/2).

Ditambahkan Yazid,  ketiga tersangka dijerat Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf b juncto Pasal 14 huruf a dan b dan/atau Pasal 94 ayat (1) huruf d, juncto Pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal alternatif yang dijeratkan kepada ketiga pelaku adalah Pasal 78 ayat (5) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit sepuluh miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah.

Baca Lainnya : Temuan Kayu Diduga Hasil Ilegal Logging di Desa Kudap Tidak Ditindak, Ada Apa?

"Barang bukti yang telah disita berupa kayu dan kapal layar motor akan dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ucap Yazid.

Sementara itu, ada dugaan keterlibatan 5 oknum aparat pemerintah dalam praktik penebangan liar pohon di Buton Utara. PPNS akan segera berkoordinasi dengan penyidik diproses penegakan hukumnya di Buton Utara, Sulawesi Tenggara. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan: