Tata Kelola Hutan Kalimantan Timur jadi Tumpuan Pengurangan Emisi GRK 

TrubusNews
Binsar Marulitua
13 Feb 2019   19:30 WIB

Komentar
Tata Kelola Hutan Kalimantan Timur jadi Tumpuan Pengurangan Emisi GRK 

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil mendapat persetujuan internasional atas Dokumen Program Pengurangan Emisi (Emission Reduction Program Document/ERPD) ”East Kalimantan Jurisdictional Emission Reductions Program, Indonesia” dalam kerangka implementasi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Persetujuan tersebut diberikan dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)

Dengan telah disetujuinya ERPD, maka implementasi REDD+ berbasis kinerja dengan batas yurisdiksi Provinsi Kalimantan Timur, akan dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024.

"Dukungan pendanaan mekanisme insentif positif dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) World Bank," tutur Syaiful Anwar, Kepala Pusat Litbang Sosek dan Kebijakan Perubahan Iklim, Badan Litbang dan Inovasi (BLI), KLHK, Rabu (12/09).

Baca Lainnya : Indonesia dan Australia Jajaki Kerjasama Penghitungan Perdagangan Pasar Karbon

Syaiful menyampaikan, dokumen ERPD ini telah disetujui oleh negara-negara donor, saat pertemuan Carbon Fund Meeting ke-19 di Washington DC, Amerika Serikat, yang telah dilaksanakan tanggal 5-7 Februari 2019 silam.

"Ini merupakan implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi yang pertama akan dilakukan di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan akan dapat mengurangi emisi sebesar 97,1 juta ton CO2e atau berkontribusi sebesar 19,2 %, dari target pengurangan emisi berbasis lahan di NDC," lanjut Syaiful.

Program REDD+ dalam dokumen ERDP ini meliputi 4 program utama, yaitu: 1. Tata kelola hutan dan lahan, 2. Perbaikan administrasi dan supervisi hutan, 3. Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dalam wilayah yang berijin, dan 4. Pengembangan mata pencaharian alternatif yang lestari untuk masyarakat.

Syaiful juga menerangkan bahwa, pelaksanaan program dirinci ke dalam 12 Sub-Program dan 29 kegiatan, yang akan melibatkan banyak para pihak dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kampung, masyarakat adat, pihak swasta dan para mitra pembangunan (NGOs) di Provinsi Kalimantan Timur.

Baca Lainnya : Menuju Target Penurunan 29% Gas Rumah Kaca, Pemerintah Godok Regulasi Pasar Karbon 

Sementara  Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono menyampaikan, Indonesia melalui KLHK telah banyak melakukan program penurunan emisi melalui keberhasilan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, dan tetap berkomitmen dalam mendukung kegiatan program implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur ini.

Selain Syaiful Anwar, turut hadir sebagai Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam pertemuan Carbon Fund Meeting ke-19 ini, yaitu Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Emma Rachmawaty, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Saur Parsaoran, dan I Wayan Susi Dharmawan sebagai Project Coordinator FCPF Indonesia, serta tim penyusun ERPD yaitu Prof. Rizaldi Boer dan Stepi Hakim.

Dalam pertemuan tersebut, BLI KLHK bertindak sebagai Executing Agency FCPF Project, sedangkan sebagai Implementing Agency adalah Pusat Litbang Sosek dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Ditjen PPI. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: