Kriminalisasi Petani Terus Berulang, Walhi Catat 555 Konflik Agraria Sampai 2019 

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
12 Feb 2019   15:30

Komentar
Kriminalisasi Petani Terus Berulang, Walhi Catat 555 Konflik Agraria Sampai 2019 

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai investasi berbasis Sumber Daya Alam sebagai standar pembangunan ekonomi di Indonesia belum menemukan  formula kongkrit yang berpihak pada rakyat kecil dan petani. Alih-alih menyelesaikan konflik agraria yang terus terjadi, pemerintah justru diklaim gencar memberi insentif bagi korporasi.

Manager Kampanye WALHI Sulawesi Tengah, Stevandi mengatakan, hingga tahun 2019 terdapat 555 konflik/kasus agraria dan sumber daya alam dengan luasan wilayah konflik mencapai 627.000 hektare. Dampaknya dirasakan lebih dari 106.000 Kepala Keluarga di seluruh Indonesia.

"Tinjauan Walhi sampai 2019, Konflik agraria tertinggi terjadi di perkebunan sebanyak 306 kasus, dengan luasan wilayah konflik lebih dari 341.000 hektare dan berdampak pada 52.000 KK (Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2019)," jelas Stevandi dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (12/2).

Baca Lainnya : Walhi Sarankan Terbentuknya 'KPK' Berbasis Lingkungan Hidup

Stevandi memaparkan, salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah bagaimana ketimpangan penguasaan lahan di Sulawesi Tengah oleh konsesi perkebunan sawit telah mencapai 700.000 Hektar. Dari penguasaan tersebut, Astra Agro Lestari berada di urutan pertama dengan menguasai 98.177 luasan lahan. Penguasaan yang cukup besar ini, tidak menghindarkan ASTRA dari berbagai problem. 

Stevandi menjelaskan bahwa perkebunan sawit  ASTRA telah melahirkan banyak masalah di Sulawesi Tengah. Dalam catatan WALHI Sulteng, periode 2017-2018, sudah terdapat 5 orang petani di Sulawesi Tengah yang dikriminalisasi oleh ASTRA. Para petani tersebut saat ini telah dimasukan dalam penjara oleh pihak ASTRA.

Di penghujung tahun 2018, salah seorang petani bernama Hemsi dari Kec. Rio Pakava ditangkap oleh Kepolisian Pasangkayu, Mamuju Utara. Tragisnya, saat penangkapan tersebut, Hemsi sedang berada di Rumah Sakit untuk menemani istrinya yang saat itu sedang melahirkan.

"Ini menjadi bukti bahwa, bagaimana praktek buruk perkebunan sawit di Indonesia, secara khusus di Sulawesi Tengah, selalu saja menggunakan perangkat represif negara (TNI-POLRI) untuk menutupi praktek busuk perkebunan sawit. Negara masih berkomitmen dalam penataan perkebunan sawit di Indonesia?," tambahnya. 

Baca Lainnya : Walhi Tanggapi Pernyataan Rawa Gambut Lahan Tidak Produktif Sebagai Kesalahan Besar

Ditambahkan Stevandi, seharusnya negara perlu melihat problem agraria di negeri ini tidak dalam kerangka modal, melainkan dalam hal yang paling fundamental yaitu kedaulatan petani. Sebaik apapun program yang disusun, selengkap apapun program yang dibangun, tanpa mengenali dan menyentuh akar persoalan pokok problem agraria di Indonesia, dia hanya akan menjadi keniscayaan yang tak pernah terwujud di negeri ini.

Berdasarkan landasan tersebut, Walhi menuntut pemerintah harus mendorong UUPA pada tataran yang lebih progresif dan berpihak kepada petani. Penataan kembali kepemilikan atau penguasaan agraria berlandaskan pada kepentingan kaum tani dan kaum kelas kecil lainnya harus menjadi prioritas. Membatasi penerbitan izin, mencabut konsesi-konsesi korporat yang bermasalah dan berhenti memberikan insentif kepada korporasi sawit.

Polri dan Kejaksaan juga diminta untuk menghentikan proses-proses kriminalisasi yang terjadi kepada pejuang lingkungan hidup. Kepada kedua instansi ini juga harus diperintahkan menyusun aturan internal pelaksanaan Pasal 66 UU PPLH; Menteri Sekretaris Negara harus berkordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM guna menyusun operasionalisasi Pasal 66 secara lebih komprehensif dan mampu menjadi payung hukum bagi berbagai institusi. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: