Pemkab Langkat Usul, Kriteria Penerima Asuransi Pembudidayaan Ikan Direvisi

TrubusNews
Reza Perdana | Followers 2
11 Feb 2019   18:00

Komentar
Pemkab Langkat Usul, Kriteria Penerima Asuransi Pembudidayaan Ikan Direvisi

Di Kabupaten Langkat, Sumut, pembudidaya ikan tradisional sudah tidak banyak dijumpai. (Foto : Trubus.id/ Reza Perdana)

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyediakan asuransi bagi pembudidaya ikan di air tawar dan air payau. Asuransi disediakan mulai tahun 2019, dan diharapkan dapat membantu pembudidayaan ikan.

Namun Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat mengusulkan adanya revisi terhadap kriteria penerima asuransi ini karena dianggap kurang sejalan dengan era masa kini yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan produktivitas.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara, Agustono menjelaskan, tahun ini program asuransi yang disediakan diperuntukkan bagi pembudidaya di air tawar dan air payau.

“Tahun sebelumnya, hanya untuk pembudidaya di air payau. Budidaya ikan di air tawar banyak. Jadi, tahun ini mereka masuk dalam kriteria penerima,” kata Agustono, Senin (11/2).

Baca Lainnya : Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo Terus Dorong Nelayan Miliki Asuransi

Disebutkan Agustono, pada 11 Januari 2019, pihaknya menerima surat dari Dirjen Perikanan Budidaya KKP, tertanggal 10 Desember 2018. Surat tentang usulan calon penerima bantuan pemerintah premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) 2019.

“Di surat disebutkan premi APPIK dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dalam usaha pembesaran udang, bandeng, nila, patin di kolam atau tambak dengan metode monokultur atau polikultur dengan teknologi sederhana tahun 2019 dengan target 5.000 hektare,” sebutnya.

Persyaratannya, terang Agustono, yaitu 2 hektare untuk pembudidayaan di air tawar dan 5 hektare untuk pembudidayaan di air payau. Tidak hanya itu, pembudidaya juga sudah harus terdaftar dalam database Kartu KUSUKA dan diutamakan sudah tersertifikasi CBIB.

“Surat akan kita kirim ke kabupaten dan kota di Sumut. Harapan kita, kabupaten dan kota di Sumut mengusulkan, supaya tidak hanya satu orang saja, seperti di 2018,” ucapnya.

Baca Lainnya : Polis Asuransi Usaha Budidaya Udang Jamin Kegagalan Panen

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat, Agung Sugiarta menambahkan, asuransi pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau sangat baik. Tetapi, pihaknya mengusulkan adanya revisi terhadap kriteria penerima asuransi.

“Karena di Langkat hanya sedikit saja pembudidayaan tradisional atau alam. Diperkirakan luasnya tidak sampai 50 hektare. Tempatnya terpisah-pisah seperti di Secanggang dan Pangkalan Susu,” tuturnya.

Agung mengungkapkan, pada umumnya di Langkat pembudidayaan di air tawar sudah semi intensif yang modal usahanya cukup besar atau di kisaran Rp20 hingga Rp30 juta per hektare. Berbeda dengan budidaya di air payau atau tambak tradisional yang sekitar Rp5 jutaan per hektare.

“Di tambak semi intensif, kepadatan ikan 20 ekor per meter2. Jika lahan yang dimiliki 3000 meter, maka benih yang ditebar minimal 60.000 ekor. Harga benih ikan nila misalnya, Rp40 per ekor. Dikalikan 60.000 ekor, maka modal yang diperlukan Rp2,4 juta,” ujarnya.

Baca Lainnya : Ribuan Nelayan di Bengkulu Sudah Ikut Asuransi, Ini Manfaat yang Akan Mereka Terima

Menurutnya, dengan populasi ikan sebanyak itu, maka dibutuhkan pakan sebanyak 1 ton yang nilainya setara Rp16 juta. Ditambah dengan biaya membuang lumpur dan lainnya di lahan, yaitu sebesar Rp1 juta.

“Biayanya cukup besar. Tambak semi intensif membutuhkan putaran kincir untuk memasok oksigen dalam air, dan harus dioperasikan di umur 1 hingga 3 bulan. Dalam satu hari saja bisa menghabiskan 15 liter minyak,” terangnya.

Agung menegaskan, kalau asuransi untuk tambak tradisional, akan susah mencari siapa yang mau. Berkaca dari penerima asuransi sebelumnya, pihaknnya tidak mau lagi karena mengurusnya panjang dan ribet, dan dapatnya hanya Rp1,4 juta. “Lebih banyak energi dari yang diterima,” tegasnya.

Diakui Agung, pihaknya sudah pernah berkonsultasi dan menyamakannya ke pusat tentang perlunya perubahan kriteria penerima asuransi tersebut. Sebab, kurang sejalan dengan era saat ini yang mendorong peningkatan produksi dan kualitas.

“Kalau di Langkat kebanyakan semi intensif. Ada sekitar 3000-an hektare. Sebaiknya ada perubahan siapa yang menerima. Pada kriterianya itu harus diubah. Di Langkat ini, kami sangat berharap seperti itu,” tandasnya. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: