Pelayanan Satu Pintu Bantuan Gempa di Lombok Barat

TrubusNews
Thomas Aquinus
08 Feb 2019   09:00 WIB

Komentar
Pelayanan Satu Pintu Bantuan Gempa di Lombok Barat

Ilustrasi kerusakan rumah warga akibat gempa lombok (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar melakukan pelayanan satu pintu untuk proses pencairan bantuan gempa. Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesra, Pemkab Lobar Fathurahim menjelaskan, layanan terpadu satu pintu ini khusus bagi rumah warga yang mengalami kategori rusak berat, ringan dan sedang.

"Teknisnya, Pemkab Lobar menggabungkan semua perangkat daerah yang berkepentingan terhadap pelayanan warga yang rumahnya rusak akibat gempa mulai BPBD, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas PUPR serta BRI. Pelayanan Satu Pintu itu dipusatkan di Gedung Budaya, Narmada, Lobar," kata Fathurahim di Lombok Barat, NTB, Kamis (7/2).

Fathurahim mengungkapkan tujuan dibentuknya pelayanan satu pintu ini untuk mempermudah masyarakat dalam proses persyaratan dan pencairan bantuan rumahnya.

"Masyarakat tidak lagi datang ke Gerung (Kantor Pemkab Lobar) untuk mengurus ke dinas terkait, tapi mereka cukup dilayani di satu tempat," ujarnya. 

Baca Lainnya : Usai Bencana Gempa Lombok, Kunjungan Turis Asing ke NTB Masih Minim

Dijelaskan Fathurahim, persyaratan administrasi pencairan harus dilengkapi oleh kelompok masyarakat (pokmas) yang meliputi fotokopi KTP warga, rekening dan SK kelompok serta rekomendasi dari BPBD. Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses selanjutnya diserahkan ke Pos Pelayanan Satu Pintu untuk diserahkan ke BRI sebagai lembaga pencairan dana. 

"Demi tertib dan amannya proses pembayaran, Fathurrahim meminta semua fasilitator pendamping desa maupun kecamatan hadir dalam proses tersebut," katanya. 

Dalam proses tersebut, Fathurrahim memastikan TNI AD turut berpartisipasi mendampingi pokmas agar proses berjalan aman dan secara teknis di lapangan, dan bantuan tidak disalahgunakan oleh pokmas maupun oknum lain.

"Saya minta fasilitator teknis standby untuk membantu pelayanan. Gunanya untuk mempercepat proses pencairan. Kita selesaikan kebutuhan warga melalui pelayanan satu pintu," ujar Fathurahim.

Baca Lainnya : Validasi Rumah Rusak Pascabencana Lombok Kembali Dilakukan, Apa Tujuannya?

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Lobar Najib menegaskan kembali pentingnya kelengkapan dokumen administrasi. "Gunanya untuk pertanggungjawaban penerimaan dana. Apalagi dana yang dicairkan di Lobar mencapai Rp1,3 trilliun," katanya. 

Namun Najib mengakui, dalam tahap pencairan pihaknya masih menemukan banyak data salah seperti kategori kerusakan rumah yang keliru. Nadjib menyampaikan, data tersebut akan segera diverifikasi ulang.

"Data ini akan diverifikasi, karena dana sebesar Rp 1,3 triliun harus dipertanggung jawabkan agar tepat sasaran," kata Najib. [NN]

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: