Efektivitas Sekat Kanal dan Embung Menjaga Gambut Tidak Terbakar

TrubusNews
Thomas Aquinus
06 Feb 2019   16:30 WIB

Komentar
Efektivitas Sekat Kanal dan Embung Menjaga Gambut Tidak Terbakar

Sekat kanal lahan gambut (Foto : Trubus.id)

Trubus.id -- Ribuan sekat kanal dan ratusan embung (kolam) di lahan gambut terus dibangun sejak tahun 2016 sampai sekarang. Tujuannya adalah untuk menjaga kebasahan lahan gambut selama musim hujan dan tidak mengering jika memasuki musim kemarau.

Sekat dan embung ini diyakini bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dan jikapun terjadi, petugas bisa dengan cepat mengatasi kebakaran gambut karena adanya persediaan air di sekitar api.

Menurut Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, lahan gambut yang ada sekat kanal, embung dan ditambah sumur bor dengan radius 2,5 kilometer, terbukti bisa ditekan angka kebakarannya sejak beberapa tahun belakangan.

"Kalau di luar itu, artinya gambut yang sekat kanalnya tidak ada, begitu juga embung, kebakaran masih terjadi. Untuk yang ada sekat, juga ada kebakaran tapi perbandingannya 1/10," sebut Nazir kepada wartawan, Rabu (6/2).

Baca Lainnya : KLHK: 3,1 Juta Hektare Lahan Gambut Telah Direstorasi

Dengan efektivitas ini, BRG terus mendorong setiap pemerintah daerah di Riau membuat manajemen tata air gambut dengan sekat serta embung ataupun pembuatan sumur bor. Hal ini sangat penting, terutama jika Riau mulai memasuki musim kemarau.

Selain membuat sekat dan embung, BRG menyebut restorasi gambut di Riau terus berjalan. Hal ini juga sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

Di samping itu, Nazir menyebut ada 814.714 hektare gambut rusak di Riau dan menjadi target restorasi yang dimulai sejak tahun 2016. Dari jumlah itu, seluas 37.567 hektar berada di kawasan konservasi, 69.779 hektare kawasan hutan dan 707.368 hektar berada di konsesi.

Baca Lainnya : 2,5 Juta Hektare Lahan Gambut di Indonesia Rusak Karena Karhutla

"Khusus untuk konsesi, restorasi dimulai awal tahun ini. 143.000 hektare lahan gambut menjadi target," katanya.

Dia menyatakan, restorasi lahan gambut konsesi memang tanggung jawab pemegang izin. Dalam hal ini, BRG berperan memberikan supervisi atau asistensi teknis agar perusahaan dapat menjalankan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dengan benar.

"Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 mengenai perlindungan gambut, kegiatan restorasi di lahan perusahaan diawali dengan rencana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," kata Nazir.

Berdasarkan PP itu, Nazir juga menyatakan perusahaan tidak boleh lagi membuka perkebunan di lahan gambut. Segala aktivitas pengeringan bisa menjadi tindak pidana. [NN]
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

7 Pesan Jokowi kepada Kabinet Indonesia Maju

Peristiwa   23 Okt 2019 - 17:58 WIB
Bagikan: