Penutupan TN Komodo, Upaya Konservasi dan Dampaknya pada Sektor Pariwisata

TrubusNews
Syahroni
01 Feb 2019   08:01 WIB

Komentar
Penutupan TN Komodo, Upaya Konservasi dan Dampaknya pada Sektor Pariwisata

Rencana penutupan TN Komodo tuai penolakan dari pelaku usaha pariwisata. (Foto : Istimewa)

Rencana penutupan kawasan wisata TN Komodo yang dilontarkan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat tak serta merta mendapat dukungan semua pihak. Penolakan rencana penutupan TNK pun banyak berdatangan dari para pelaku kegiatan pariwisata, termasuk dari Menteri Pariwisata, Arief Yahya.

"Tidak relevan menutup Taman Nasional Komodo," kata Arief Yahya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (29/1) kemarin.

Menurutnya, rencana tersebut menyulitkan agen perjalanan wisata. Bila Taman Nasional Komodo ditutup, agen perjalanan akan kebingungan menawarkan paket wisata. "Mereka bergerak menjual, mengiklankan, lalu tiba-tiba ditutup, siapa yang tanggung jawab?" ujarnya. "Kepastian itu yang lebih penting." Tambahnya lagi.

Menteri Arief Yahya mengatakan pendapat dia tadi sesuai dengan yang pernah disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak JK bilang tidak relevan menutup Taman Nasional Komodo," tuturnya.

Terkait polemik ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri saat ini mengaku masih akan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memastikan, wacana penutupan penutupan sementara Taman Nasional Komodo  oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Belum ada keputusan akhir dari para pemangku kepentingan sampai saat ini.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KEmenterian LHK Wiratno mengatakan, wacana penutupan sementara TN Komodo bertujuan untuk melakukan perbaikan tata kelola. Khususnya, untuk mendukung tujuan konservasi.

"Ini perlu segera dibahas antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan," ujarnya dalam rilisnya pada awak media Kamis (24/1) lalu.

Wiratno mengatakan, Ditjen KSDAE memiliki kewenangan untuk menutup atau membuka kembali suatu taman nasional. Pertimbangan tersebut berdasarkan kondisi ilmiah, fakta lapangan, kondisi sosial ekonomi, dan masukan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta para pihak lainnya.

Kasus penutupan pendakian sementara pernah terjadi di TN Gunung Rinjani, TN Gunung Merapi dan TN Bromo Tengger Semeru karena terjadi erupsi gunung berapi dan kondisi cuaca ekstrim.

"Dapat juga dikarenakan adanya kerusakan habitat, atau gangguan terhadap satwa liar yang dilindungi, akibat dari aktivitas pengunjung, bencana alam, dan mewabahnya hama dan penyakit, seperti di TN. Way Kambas," ucap Wiratno. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Menkraf Dorong Indonesia Miliki Peta Geospasial Pariwisata

Peristiwa   22 Feb 2020 - 14:25 WIB
Bagikan:          

Italia Umumkan Kasus Kematian Kedua Akibat Covid19

Peristiwa   22 Feb 2020 - 18:36 WIB
Bagikan: