Menelisik Permasalahan Sampah Plastik yang Makin Pelik

TrubusNews
Syahroni | Followers 2
11 Jan 2019   21:30

Komentar
Menelisik Permasalahan Sampah Plastik yang Makin Pelik

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Sementara itu, terkait regulasi pembayaran insentif pada Pemda terkait pelarangan kantong plastik juga banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak, Suhat Miyarso, Wakil Ketua Asosiasi Aromatik dan Plastik lndonesia (INAPLAS) mengatakan, insentif pemerintah tersebut justru akan membuat pemda menjadi tidak kreatif dalam mencari solusi penanganan sampah termasuk sampah plastik. Ia bahkan menyebut, insentif tersebut tidak akan menyelesaikan masalah sampah plastik di negeri ini.

Suhat menjelaskan, plastik itu sebenarnya bermanfaat buat kehidupan. Ketika sudah menjadi sampah, dan mengganggu lingkungan, maka yang harus dibenahi adalah manajemen sampahnya. Bukan mematikan industri plastiknya, dengan menerbitkan perda larangan plastik.

“Saya (INAPLAS) mengusulkan agar insentif tersebut dicabut dan diberikan kepada pemerintah daerah yang memilih meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, sesuai Undang Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008, melalui metode pilah, angkut, olah dan jual (Manajemen Sampah Zero), tanpa memberlakukan larangan pemakaian kantong belanja plastik,” jelasnya saat diwawancara Trubus.id belum lama ini.

Ia menambahkan, dengan metode ini semua sampah dapat ditangani seluruhnya langsung di sumbernya, sehingga tidak di perlukan tipping fee dan tempat pemrosesan akhir. Sejumlah pemda tersebut telah bekerja lebih keras dan lebih cerdas sehingga pantas mendapat insentif.

Ia menambahkan, sejumlah Pemerintah Daerah memilih untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dari pada melarang penggunaan kantong belanja plastik. Pemerintah daerah itu diantaranya adalah Cirebon, Cilegon, Wonosobo, Tangerang, Banyumas, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Pekan Baru, Rokan Hilir, TapanuliTengah dan Natuna.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Christine Halim. Ia menerangkan, seharusnya pemerintah bisa menyontoh program waste management modern yang dilakukan sejumlah negara, seperti Singapura, Hongkong dan lainnya, ketimbang melarang penggunaan kantong plastik.

Menurutnya jika merujuk pada pengolahan sampah di sejumlah negara tersebut, mereka tidak dipusingkan dengan tumpukan sampah, termasuk sampah plastik yang sampai terbawa ke laut. Ketimbang memberikan insentif yang membuat pemda tidak kreatif, akan jauh lebih baik, insentif tersebut dialihkan untuk membuat sistem pengolahan sampah yang modern.

Saut Marpaung, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Daur Ulang Plastik Indonesia (APDUPI) menambahkan, jika tujuan utama regulasi ini untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup, maka yang terpenting adalah masyarakat perlu mendapat edukasi kuat untuk memilah sampah plastik di rumah tangga, sebelum dikirim ke TPA dan tidak membuang sampah plastik sembarangan.

“Artinya, peran masyarakat sangat penting dalam mengurangi sampah plastik,” tegasnya kepada Trubus.id belum lama ini.

Sampah plastik dan edukasi masyarakat

Belum adanya sistem tata kelola daur ulang plastik menjadi salah penyebab permasalahan sampah plastik di Indonesia. Untuk itu pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus terus giat mengedukasi masyarakat terkait dampak positif dari sampah plastik

Direktur Industri Kimia Hilir Ditjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kemenperin, Taufik Bawazier menerangkan, hal yang paling dibutuhkan untuk mengurangi sampah plastik adalah adanya peran masyarakat. Untuk itu sangat penting masyarakat mendapat edukasi yang kuat untuk memilah-milah sampah plastik di rumah tangga sebelum dikirim ke TPA dan tidak membuang sampah plastik sembarangan.

Dalam pengelolaan sampah, baik masyarakat, industri daur ulang dan pemulung yang biasa memungut sampah plastik juga perlu dibina untuk bisa memilah-milah sampah plastik. Taufik menerangkan, di balik sampah plastik ada nilai ekonomi yang bisa membantu masyarakat juga. Untuk itu menggapi hal itu, mindset yang melihat plastik sebagai sampah harus di ubah menjadi melihat plastik sebagai bahan baku.

Plastik-plastik yang diklaim sebagai penyebab kontribusi sampah di laut bisa diambil dan dinilai tambahkan di industri daur ulang, sehingga bisa menciptakan daya saing industri yang kebih kuat. “Jadi, mindset kita harus melihat plastik sebagai bahan baku. Ini perlu edukasi ke semua lapisan masyarakat,” terangnya kepada Trubus.id.

Bahan baku plastik (scrap) menyumbang devisa mencapai US$ 40 juta pada 2017. Jadi kalau dikatakan Indonesia impor scrap US$ 50 juta, namun jika memanfaatkan sampah plastik Indonesia justru bisa ekspor US$ 90 juta.

“Saya kira teknologi yang perlu dikembangkan adalah pengolahan hasil sampah yang ada di lingkungan perlu ditingkatkan,” tuturnya lagi.

Plastik ramah lingkungan

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: