Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan Perpanjang Kerja Sama bagi Rumah Sakit yang Belum Terakreditasi

TrubusNews
Astri Sofyanti | Followers 1
08 Jan 2019   13:30

Komentar
Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan Perpanjang Kerja Sama bagi Rumah Sakit yang Belum Terakreditasi

Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat untuk perpanjangan kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi (Foto : Trubus.id / Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, sepakat untuk pemperanjang kerja sama dengan sejumlah rumah sakit (RS) yang belum terakreditasi untuk tetap mendapatkan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan syarat.

Hal tersebut dilakukan keduanya untuk melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu.

Sebagaimana diketahui, akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan standar akreditasi berupa instrumen yang mengintegrasikan kegiatan tata kelola manajemen dan tata kelola klinis guna meningkatkan mutu pelayanan RS dengan memperhatikan keselamatan pasien, serta meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata internasional.

Baca Lainnya : Belum Penuhi Akreditasi, BPJS Stop Kerjasama dengan 3 RSUD di Jakarta

Kewajiban RS untuk melaksanakan akreditasi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Kegiatan akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan program JKN di Indonesia. Ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (3) yang merupakan perubahan pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013.

Baca Lainnya : Surat Rekomendasi Terbit, 3 Rumah Sakit di Solo Raya Perpanjang Kontrak BPJS

“Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS tersebut dan juga RS itu sendiri,” terang Nila ketika melakukan konferensi pers bersama Dirut BPJS Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (7/1).

Lebih jauh Nila menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan. Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019.

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: