Aktivis Desak Pemprov DKI Serius Tangani Limbah B3 di Marunda

TrubusNews
Binsar Marulitua
06 Jan 2019   14:00 WIB

Komentar
Aktivis Desak Pemprov DKI Serius Tangani Limbah B3 di Marunda

Gundukan pasir diduga limbah di dekat Rusun Marunda (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Ketua Koalisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali) Puput TD Putra mendesak, Pemerintah Provinsi DKI segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membersihkan limbah diduga Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
   
"Kalau diduga itu limbah B3, harus dilakukan 'clean up' (pembersihan) oleh pihak yang ahli di bidangnya. Bisa berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak pengelola limbah B3," ujar Puput di Jakarta.
   
Sebelumnya, Puput menyarankan agar dilakukan tes pencocokan sampel limbah yang berada di Rusun Marunda dengan sampel dari industri yang diduga menghasilkan limbah tersebut di laboratorium. 

Baca Lainnya : Sah Milik Indonesia, Ini Roadmap Penanganan Limbah Freeport
   
Dari uji laboratorium tersebut nantinya dapat diketahui industri mana yang diduga memasok dan menelantarkan limbah yang berwujud gundukan pasir berminyak.
   
Dampak pencemaran ini tentunya merusak ekosistem lingkungan di sekitarnya. "Pencemaran ini tentunya akan dikeluhkan oleh masyarakat terdampak," kata Puput TD Putra.
   
Kemudian bagi industri pemasok limbah tersebut ke sejumlah warga dan bagi oknum warga yang mengabaikan dampak lingkungan dari limbah tersebut, Puput mengimbau pihak terkait mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat menindak tegas perbuatan mereka.

Baca Lainnya : Berkat Inovasi Olah Limbah Plastik, Surabaya Raih Penghargaan The Guangzhou International Award 2018
   
"Tegakkan peraturan dan berikan sanksi tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan pasal 90 ayat 1 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang meminta ganti rugi pada pelaku pencemaran," ujar Puput TD Putra seperti dilansir Antara. 
   
Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13/2011, nilai ganti rugi dapat dihitung dari akumulasi biaya pemulihan lingkungan karena adanya kerugian ekosistem serta kerugian masyarakat terdampak, terutama atas aset dan kesehatan masyarakat terdampak. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Menkraf Dorong Indonesia Miliki Peta Geospasial Pariwisata

Peristiwa   22 Feb 2020 - 14:25 WIB
Bagikan:          

Italia Umumkan Kasus Kematian Kedua Akibat Covid19

Peristiwa   22 Feb 2020 - 18:36 WIB
Bagikan: