Pemerintah Didesak Batalkan PLTUB Sepang Karena Berada Dalam Zona Merah Tsunami

TrubusNews
Binsar Marulitua
31 Des 2018   19:30 WIB

Komentar
Pemerintah Didesak Batalkan PLTUB Sepang Karena Berada Dalam Zona Merah Tsunami

Ilustrasi PLTUB (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Ketua Yayasan Kanopi Bengkulu, Ali Akbar mendesak pemerintah untuk membatalkan proyek pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTUB) di Teluk Sepang, Kota Bengkulu. Hal tersebut disampaikan karena proyek berkapasitas 2 x 100 megawatt (MW) yang saat ini dalam tahap kontruksi berdiri di zona merah bencana tsunami.

"Teluk Sepang dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan daerah dengan kelas bahaya tinggi tsunami," kata Ali di Bengkulu, Senin (31/12).

Dikatakannya dalam rilis yang diterbitkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB menyebutkan ada 8.043 desa dan kelurahan di Indonesia yang masuk dalam daftar desa kelas bahaya sedang dan tinggi tsunami. 

Khusus di Kota Bengkulu sendiri terdapat 22 kelurahan rawan bencana tsunami yang tersebar di lima kecamatan di mana seluruh kelas bahaya tergolong tinggi. Salah satu kelurahan tersebut adalah Teluk Sepang di mana proyek PLTU batu bara saat ini dalam tahap konstruksi.

Baca Lainnya : Investasi Tiongkok Dalam Pembangunan PLTU Batu Bara Ditolak Masyarakat, Ini Alasannya

Menurut Ali, dari kajian Kanopi Bengkulu terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PLTUB Teluk Sepang, tidak ada sistem operasional yang dijalankan bila terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah itu.

Ali mencontohkan keberadaan PLTUB di Mpanau di Sulawesi Tengah yang hancur diterjang tsunami pasca-gempa bumi yang terjadi pada 28 September 2018. Akibatnya, warga yang bermukim di sekitar PLTUB terpapar limbah B3 dari pembakaran batu bara. 

"Palu sudah cukup jadi pelajaran untuk mengelola tata ruang yang peka terhadap potensi bencana daerah, apalagi Bengkulu merupakan daerah rawan gempa dan tsunami," ujarnya.

Ali menambahkan, pendirian PLTUB Teluk Sepang juga disinyalir melanggar peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu dan RTRW Kota Bengkulu. Dalam kedua regulasi pemerintah daerah itu, tidak tercantum rencana proyek PLTUB di wilayah Kota Bengkulu. 

Baca Lainnya : Tak Hanya di Bali, Masyarakat Bengkulu Juga Tolak Pembangunan PLTU Batu Bara

Adapun proyek PLTUB dalam RTRW provinsi disebutkan akan didirikan di Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara atau sekira 80 kilometer dari Kota Bengkulu. 

"Penegak hukum perlu menyidik proses perizinan PLTUB Teluk Sepang ini karena kalau mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu yang berbasis mitigasi bencana, tidak mungkin proyek itu berdiri di Teluk Sepang yang hanya puluhan meter dari tepi pantai dengan kelas bahaya tsunami tinggi," terangnya.

Sebelumnya, proyek PLTUB Teluk Sepang dengan sokongan dana dari investor Tiongkok kini dalam tahap konstruksi. Sejak awal rencana pembangunan, proyek yang tidak tertera dalam RT/RW Provinsi Bengkulu maupun Kota Bengkulu itu sudah diprotes oleh warga dan kalangan aktivis lingkungan. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bambang Ismawan Ungkap Tantangan Mendirikan Majalah Trubus

Peristiwa   06 Des 2019 - 15:13 WIB
Bagikan: