Pengamat Pertanian Husein Sawit Dinilai Gagal Paham Soal Kondisi Pangan Saat Ini

TrubusNews
Syahroni
19 Des 2018   15:30 WIB

Komentar
Pengamat Pertanian Husein Sawit Dinilai Gagal Paham Soal Kondisi Pangan Saat Ini

Pengamat Kebijakan Publik, Razikin Juraid. (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Belum lama ini, pengamat dari Himpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Husein Sawit mengatakan, persoalan yang terjadi pada komoditas beras tahun ini cenderung lebih pelik dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ia menilai, pemerintah telah gagal memberikan dampak positif terhadap perberasan nasional melalui kebijakan impor.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik, Razikin Juraid justru mengatakan sebaliknya. Ia menegaskan, justru dalam tiga tahun terakhir, kondisi pangan khususnya beras di Indonesia terus mengarah pada perbaikan sehingga patut diapresiasi. Apalagi menurut surat resmi dari Badan Pusat Statistik, komoditas pangan berhasil meredam inflasi di tahun 2017 sebesar 1,26 persen, turun drastis dari inflasi 2014 sebesar 10 persen. 

"Bahkan harga-harga saat perayaan besar seperti Idul Fitri, Natal, dan malam Tahun Barum harga masih terkendali. Ini menunjukkan produksi pangan, lebih-lebih beras cukup," tegas Razikin di Jakarta, Rabu (19/12).

Baca Lainnya : Sama-sama Bermain Data, Pengamat Asli dan Mafia Beras Sulit Dibedakan

Karena itu, ia mempertanyakan komentar Husein Sawit yang dinilainya gagal paham akan kondisi pangan saat ini. Razikin sangat menyayangkan Pengamat Ekonomi Pertanian, Husein Sawit dalam menilai kinerja perberasan gagal mengendalikan impor dan harga. Padahal, sebagai pengamat pensiunan Kementan, seharusnya bisa jujur mengakui kinerja perberasan.

"Dia itu pensiunan Kementan, meraih professor tahun 2010 dan pensiun 2012. Namun ini kan sebatas ahli berteori. Teorinya dipertanyakan apa sudah ada yang diterapkan? Kalaupun diterapkan apa ada hasilnya? Saya rasa dia gagal paham mengenai kondisi pangan," sambung Razikin lagi.

Lebih lanjut Tim Formatur Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menegaskan fakta beras di dalam negeri melimpah yakni terlihat dari stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang sebagai barometer nasional akhir-akhir ini 50.000 ton. Sementara data sebelumnya, dengan stok hanya 20.000 ton saja sudah cukup memenuhi kebutuhan pasokan. 

"Ini kan bukti otentik yang sangat kuat akan kinerja perberasan nasional positif. Persoalan beras jangan dibawa-bawa ke arah politik ya. Jangan bilang pelik kalau kitanya tidak beres atau tidak objektif mengamati sesuatu," tegasnya.

Baca Lainnya : KPK Beri Penghargaan pada Kementan Karena Aktif Perangi Mafia Pangan

Bukti lainnya, sambung Razikin, berdasarkan data Bulog, stok beras saat ini cukup bahkan berlebih. Adapun kenaikan harga beras saat ini karena adanya anomali pasar, di mana ada oknum yang menjual beras jenis premium padahal sebenarnya jenis medium, sehingga ini menjadi penyebab kenaikan harga.

"Urusan ini kita serahkan ke Satgas Pangan. Terkait keputusan impor beras, tentu sudah jelas itu bukan kebijakan Kementan, tapi diputuskan dalam Rakor Kemenko Perekonomian kemudian dilakukan Kemendag. Yang jelas produksi beras kita melimpah, artinya kinerja Kementan berhasil," ujarnya.

Razikin memaparkan, bukti kinerja produksi meningkat dapat konfirmasi dari pertumbuhan PDB pertanian pada 2017 sebesar Rp1.344 triliun naik Rp350 triliun dari tahun 2013 sebesar Rp995 triliun sesuai sumber data surat resmi BPS.

Selanjutnya, dari data BPS juga diketahui kalau ekspor pertanian melonjak pada 2017 sebesar Rp441 triliun, naik 24,5 persen dibandingkan 2016 sebesar Rp385 triliun. Alhasil neraca perdagangan pertanian 2017 surplus Rp 214 triliun, lebih tinggi dari 2016 sebesar Rp. 142 triliun.

Baca Lainnya : Pengamat Pertanian IPB Sayangkan Impor Beras Dijadikan Polemik

Surat resmi BPS mengkonfirmassi daya beli petani menguat, ditunjukkan Nilai Tukar Usaha pertanian (NTUP) tahun 2017 sebesar 111,77, naik 5,39% dibandingkan 2014 sebesar 106,05. Nilai Tukar Petani (NTP) 2017 sebesar 102,25, naik 0,97% dibanding 2014 sebesar 102,03.

"Data BPS menunjukkan sektor pertanian mampu berkontribusi mengentaskan kemiskinan perdesaan, dimana jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2018 sebesar 15,81 juta jiwa, turun 10,88% dibanding pada Maret 2013 sebesar 17,74 juta jiwa," beber Razikin.

Kemudian, sebut Razikin, dampak dari deregulasi mencabut 291 permentan turut meningkatkan investasi pertanian 2018 sebesar Rp 61 triliun, sehingga naik 110% dibandingkan 2013 sebesar Rp 29,3 triliun. Selanjutnya program reformasi birokrasi dan revolusi mental pertanian membuahkan hasil.

"Kementan memperoleh WTP 2016 dan 2017 dari BPK RI, Penghargaan TOP IT 2017-2018, penghargaan anti gratifikasi 2017-2018 dari KPK, penghargaan pengadaan barang/jasa 2018 dan berbagai prestasi lainnya," pungkasnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: