Petani Menjerit,  Menteri Susi Ingin Pegang Kewenangan Impor Garam Kembali

TrubusNews
Binsar Marulitua
18 Des 2018   08:35 WIB

Komentar
Petani Menjerit,  Menteri Susi  Ingin Pegang  Kewenangan Impor Garam Kembali

Susi Pudjiastuti (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin institusi yang dinahkodainya memegang kembali kuasa atas impor garam. Hal tersebut disebabkan laju peredaran garam imporsangat merugikan para petani. 

"Kalau kita boleh mengatur seperti 2016, petaninya makmur, produksinya naik. Sekarang produksinya naik tapi harga kadang-kadang turun, karena pelaku impor melaksanakan impor saat petani domestik panen," jelas Susi di Gedung Mina Bahari IV, KKP. 

Menteri Susi menjelaskan,harga garam lokal bisa turun menjadi Rp 1.000 per kilogram (kg) bila pemerintah melakukan impor. Padahal seharusnya harga berada di kisaran Rp 1.500 per kg. Untuk menstabilkan harga garam, dirinya telah mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk mengurangi kuota impor garam. 

Baca Lainnya: 40 Ton Garam Impor yang Dijual Dalam Bentuk Garam Konsumsi, Disita Polisi

"Saya akan minta ke Mendag mengurangi kuota impornya. Saya akan minta melalui surat, sesuai dengan jumlah produksi yang naik maka impor harus turun. [Garam] tidak boleh membanjiri pasar," ungkapnya di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Sebagai informasi, pemerintah telah mengeluarkan izin impor garam sebanyak 2,37 juta ton. Angka itu lebih kecil dari kebutuhan sebesar 3,7 juta ton.

Saat ini telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Baca Lainnya: Indonesia Ternyata Hobi Impor Garam

Dari regulasi itu, rekomendasi impor garam dialihkan dari KKP menjadi tugas Kemenperin. Kuota impor garam kemudian dinaikkan menjadi 3,7 juta ton dari sebelumnya 2,37 juta ton.

"Kalau impornya dikembalikan menjadi 2,1 juta ton misalnya, pasti produksi naik terus. Nanti tahun depan kami ingin kurangi lagi jadi 1,7 juta ton. Kalau terus begitu, akan membangun kapasitas untuk swasembada. Kalau tidak, nanti tidak bisa terus meningkatkan kapasitas petani, karena harga tertekan terus," tegas Susi.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Jagung Provit Alternatif Bahan Pangan Sehat

Inovasi   28 Sep 2020 - 20:52 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: