Pengamat: Kementan Tidak Punya Tanggung Jawab Yuridis dan De Facto untuk Menyusun Data Pangan

TrubusNews
Diah Fauziah
15 Des 2018   10:00 WIB

Komentar
Pengamat: Kementan Tidak Punya Tanggung Jawab Yuridis dan De Facto untuk Menyusun Data Pangan

Lahan pertanian di Indonesia. (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Sesuai Undang-Undang, data pangan bukan tanggung jawab Kementerian Pertanian. Data pangan, khususnya padi atau beras bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihasilkan dengan menggunakan metode eyes estimate. Sedangkan, data terbaru produksi padi yang dirilis, juga dari BPS dengan metode KSA. Hal tersebut diungkapkan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB).

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang BPS, di mana tugas, fungsi dan kewenangan BPS sangat jelas melaksanakan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Artinya, semua data termasuk soal pangan, bersumber sepenuhnya dari BPS," kata Gandhi, pengamat dari IPB, Jumat (14/12).

Baca Lainnya : Data Pangan Masih jadi Perdebatan, Ini Kata Menko Darmin

Menurutnya, kementerian pertanian merupakan pihak pengguna data. Jika Kementan memiliki data estimasi atau prognosa, bisa dipastikan berdasarkan data BPS.

"Bagaimana pun, tugasnya Kementan itu sudah jelas di aspek budi daya atau produksi pangan. Kementan tidak mengolah data pangan. Semua data berasal dari satu pintu, yakni BPS," jelas dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan ini.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: