Tambang Minyak Ilegal di Batanghari, Cemari Air, Tanah dan Hutan di Sekitarnya

TrubusNews
Syahroni | Followers 2
05 Des 2018   21:30

Komentar
Tambang Minyak Ilegal di Batanghari, Cemari Air, Tanah dan Hutan di Sekitarnya

Tambang minyak ilegal di Kabupaten Batanghari, Jambi. (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kandungan air di sekitar lokasi penambangan minyak ilegal di Desa Pompa Air dan desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, kian memprihatinkan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari bahkan menyebut, kandungan air di wilayah tersebut sudah berada di bawah baku mutu.

"Kami telah melakukan pengujian sample bersama Polsek Bajubang, hasilnya memang limbah minyak menyebabkan kandungan air di bawah baku mutu," kata Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas LH Batanghari, Mustafa seperti dikutip dari Gatra.com, Rabu (5/12).

Turunnya kualitas air di wilayah itu tak lepas dari masih berjalannya aktivitas tambang minyak ilegal di sekitar desa tersebut. Tak hanya merusak kandungan air, aktivitas itu juga merusak hutan dan tanah di sekitarnya.

Baca Lainnya : Lambat Rehabilitasi Lahan Kritis, Pemerintah Ancam Industri Tambang dengan Ubah Regulasi

Yang mengkhawatirkan, sumur minyak ilegal di wilayah tersebut juga terus bertambah. Jumlahnya kini sudah mencapai ratusan titik. Bahkan ada sebagian sumur berada dalam kawasan Hutan Taman Hutan Rakyat (Tahura). 

Dinas LH Batanghari, kata Mustafa, telah mengirimkan surat peringatan bagi kepala desa (kades) setempat. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan agar tidak semakin parah.

Baca Lainnya : Tak Hanya Merusak Lingkungan, Pertambangan di Sumut Ciptakan Dampak Sosial

"Kami sudah sering menerima laporan dan turun cek lokasi, kalau tindak lanjut bukan ranah Dinas LH Batanghari," tuturnya. 

Untuk penanganan masalah pencemaran limbah akibat aktivitas penambangan minyak memang sulit bagi pemerintah. Pasalnya tambang tersebut statusnya illegal, berbeda dengan limbah perusahaan.

"Kalau perusahaan terus kita data dan mereka juga terus melapor terkait pengolahan limbah setiap enam bulan. Bagi perusahaan melanggar dan tidak mematuhi akan dapat sanksi," tegasnya. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: