Masyarakat Peduli Lingkungan Gugat 7 Stakeholder Terkait Polusi Udara di Jakarta

TrubusNews
Binsar Marulitua
05 Des 2018   16:32 WIB

Komentar
Masyarakat Peduli Lingkungan Gugat 7 Stakeholder Terkait Polusi Udara di Jakarta

Masyarakat peduli lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Insisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (IBU KOTA) menggelar aksi di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/12). (Foto : Trubus.id/ Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Masyarakat peduli lingkungan yang tergabung dalam gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta guna menyerahkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

Notifikasi CLS ini mereka layangkan sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah akibat lalai menangani polusi udara di Jakarta. Terdapat tujuh tergugat dalam CLS itu. Mereka adalah Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.  

Baca Lainnya : Anies Baswedan: Udara Jakarta Bersih Hanya Januari Saja

Inayah Wahid, salah satu penggugat mengatakan, polusi udara Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. 

“Kami peduli. Karenanya kami meminta pemerintah benar-benar serius menangani polusi udara yang ada sehingga tidak memakan korban terutama kelompok masyarakat yang rentan,” jelas Inayah di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (05/12). 

Tim Advokasi Ibu Kota, Nelson Nikodemus Simamora menambahkan, banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Contohnya, uji emisi kendaraan yang tidak dilakukan, tidak diumumkan, dan tidak dievaluasi.

Pemerintah pusat pun tidak membuat panduan bagaimana koordinasi penanganan polusi antar wilayah dilakukan. Bukan rahasia, polusi udara di Jakarta juga merupakan sumbangan polusi wilayah lain, akibat aktivitas industri di Banten dan Jawa Barat, termasuk pembakaran batu bara di PLTU.

“Melalui gugatan ini diharapkan pemerintah dapat menerbitkan strategi dan rencana aksi yang jelas soal pengendalian pencemaran udara,” ujarnya. Selain itu, juga diharapkan pemerintah mempercepat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Baca Lainnya : Ketika Wagub DKI Juga Merasakan Polusi Asap Kendaraan Jakarta, Seperti Apa?

Berdasarkan data alat pemantau kualitas udara DKI Jakarta, konsentrasi rata-rata tahunan untuk parameter Ozone (O3), PM 10 dan PM 2.5 selalu terlampaui sejak awal dipantau. Dalam catatan alat pemantau kualitas udara Kedutaan Amerika Serikat di Januari hingga Oktober 2018, masyarakat Jakarta Pusat menghirup udara 'tidak sehat' selama 206 hari, untuk parameter PM 2.5. Di Jakarta Selatan, total hari dengan kualitas udara yang buruk mencapai 222 hari.  

Alat pemantau tersebut mencatat partikel debu halus yang dihirup manusia yakni PM 2,5, di atas 38 µg/m³. Bahkan mencapai 100 µg/m³ di hari-hari tertentu. Padahal, batas aman PM 2,5 yang dihirup manusia merujuk World Health Organization (WHO) adalah 25 µg/m³.  [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Upaya Outreach Sawit Indonesia Berkelanjutan di Slowakia

Peristiwa   16 Des 2019 - 09:20 WIB
Bagikan:          
Bagikan: