Pemerintah Akan Membentuk 18 FoKSBI untuk Dorong Sawit Berkelanjutan

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
29 Nov 2018   18:00

Komentar
Pemerintah Akan Membentuk 18 FoKSBI untuk Dorong Sawit Berkelanjutan

Pertemuan Konsultasi Implementasi RAN-KSB dengan Pemerintah Daerah Provinsi Penghasil Sawit, Kamis (29/11) di Hotel Borobudur, Jakarta. (Foto : Trubus.id/ Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Pemerintah sedang menggarap implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN- KSB) untuk dijadikan acuan berbagai pihak dalam mendukung kebijakan kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan pembentukan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan (FoKSBI) pada 18 sentra penghasil kelapa sawit Indonesia. 

Asisten Deputi Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wilistra Danny mengatakan, pembentukan FoKSBI di 18 Provinsi nantinya akan memberikan masukan, pandangan dan rekomendasi rencana aksi yang diperlukan dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Tentunya, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 

"FoKSBI terdiri dari pemerintah, swasta dan akademisi. Dari 18 Provinsi yang rencana akan dibentuk FoKSBI, sudah ada 1 Provinsi yang terbentuk, yakni Riau," jelas Wilistra di Hotel Borobudur, Jakarta (29/11).

Baca Lainnya : Harga Sawit Hancur, Pemerintah Hapus Pungutan Hasil Ekspor

Wilistra menjelasakan, ada beberapa 'goal' yang diharapkan dalam rencana strategis RAN-KSB 2018-20123, yakni pengembangan kapasitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tata kelola dan penangan konflik dan pelaksanaan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan akses pasar. 

Dalam program pembangunan kapasitas pekebun, RAN KSB sasarannya adalah membangun kapsitas pekebun untuk menggunakan benih bersertifikat, peningkatan  Good Agricultural Practice (GAP), meningkatkan akses pendanaan untuk peremajaan, pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun dan revitalisasi penyuluhan pekebun. 

Program lainnya yang tak kalah menjadi konsentrasi adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan memberi dampak peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, kontribusi dalam penurunan Gas Rumah Kaca, Manajemen limbah dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup 

"Jadi tidak ada lagi tudingan sawit Indonesia adalah sawit kotor menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, penurunan bio diversitas, kehancuran satwa. Masyarakat eropa akan mengetahui bahwa Indonesia tidak tutup mata dan berjuang untuk keseimbangan lingkungan juga," jelasnya. 

Baca Lainnya : Baru 13 Persen Perusahaan Sawit di Kalbar Punya Sertifikat ISPO

Pada program tata kelola dan penangan konflik implementasinya adalah kebijkan satu peta (one map policy) untuk penyelesaian konflik lahan, realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat, penanganan masalah tenaga kerja dan percepatan penyelesaian konflik lahan dan konflik sosial lainnya. 

Selanjutnya adalah pelaksanaan sertifikat ISPO dan akses pasar dengan tujuan penyadartahuan ISPO untuk pemangku kepentingan nasional, percepatan pelaksanaan sertifikat ISPO untuk pekebun dan perusahaan serta peningkatan pemahaman ISPO bagi stakeholder internasional. 

"Kemungkinan FoKSBI akan di bawah Kemenko atau Bappenas, karena hanya lintas kementerian dan lembaga. Diperkirkan setelah Foksbi terbentuk menjadi rekomendasi Rencana Aksi Daerah dan Menjadi tumpuan Rencana Aksi Aksi Nasional yang sebisanya selesai bulan Mei 2019," tambahnya. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: