Sejumlah Asosiasi Peternakan Sayangkan Munculnya Petisi Ragunan

TrubusNews
Syahroni | Followers 2
26 Nov 2018   20:30

Komentar
Sejumlah Asosiasi Peternakan Sayangkan Munculnya Petisi Ragunan

Ketua Himpuli, Ade Zulkarnain. (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Belum lama ini, sebuah petisi yang meminta Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman muncul. Petisi ini dinamai Petisi Ragunan, di mana 20 perwakilan organisasi serta asosiasi petani dan peternak membubuhkan tanda tangan. Petisi ini sendiri di gagas Pusat Kajian Pangan dan Advokasi (Pataka), Kamis (22/11) lalu. 

Setelah petisi ini muncul, beragam tanggapan datang dari pengamat dan beragam asosiasi yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan. Assosiasi peternakan menyayangkan adanya Petisi Ragunan yang menyangsikan kinerja Kementerian Pertanian ini.

Ki Musbar, selaku Presiden Peternak Layer Nasional menilai, Petisi Ragunan sangat tidak bijak. Misalnya terkait tudingan kalau pemerintah tidak berpihak karena di sisi hulu pemerintah memaksa untuk harga mahal dengan berbagai kebijakan, tetapi di bagian hilir, harga sesuai mekanisme pasar. Dalam Petisi tersebut juga disebutkan Pemerintah mengatur kebijakan di hulu, tapi di hilirnya tidak pernah diatur. 

Baca Lainnya : Pengamat Kecam Petisi PATAKA Pembawa Petaka

Menurut Ki Musbar, sejak tahun 2015 sampai saat ini, peternak sudah bekerjasama dengan Kementan dan Kemendag untuk kebijakan hulu dan hilir. “Puncaknya adalah dengan keluarnya Permentan No 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan telur Konsumsi, dan hasilnya sudah dirasakan oleh peternak saat ini, setelah beberapa tahun sebelumnya peraturan ini belum ada”, ungkapnya belum lama ini.

Ki Musbar juga mengatakan kalau hal ini adalah prestasi utama dari Kementan yang mengatur investasi di sektor hulu dan hilir. Selanjutnya, ada juga pengaturan tentang harga yang telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Menurutnya, kebijakan Kementerian Pertanian terkait perunggasan saat ini sudah sesuai jalur dan kondusif sejak tahun 2016.

“Kita peternak layer sudah merasakan dampak dari kebijakan tersebut”, ungkapnya.

Baca Lainnya : 3 Tahun Terakhir, Kementan Rehabilitasi 3,12 Ha Jaringan Irigasi Tersier

Ki Musbar juga menyoroti keterlibatan asosiasi peternak layer yang ikut andil dalam petisi tersebut. Ia mengaku, keterlibatan mereka di luar sepengetahuan Peternak Layer Nasional dan keabsahan organisasi itu juga tidak diketahui.

"Karena asosiasi peternak layer yang sah saat ini ada 3 asosiasi dan 1 koperasi, yaitu: Pinsar Indonesia, Pinsar Petelur Nasional dan Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara, serta Koperasi Peternak Putra Blitar," terang Ki Musbar lagi.

Sementara itu, ditempat terpisah Suwardi selaku Ketua Asosiasi Pinsar Petelur Nasional Kendal dan sekitarnya menyatakan bahwa pihaknya juga tidak ikut hadir dan tidak menyetujui adanya petisi tersebut. Suwardi juga menegaskan, jika dalam penandatangan Petisi Ragunan ada perhimpunan peternak layer nusantara kendal, itu bukanlah berasal dari pihak Asosiasi Pinsar Petelur Nasioal Kendal yang ia ketuai.

Baca Lainnya : Cegah Anjloknya Harga Bawang, Kementan Kelola Tata Tanam 2019

“Kami justru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mentan dan Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, selalu hadir di tengah-tengah saat kami kesulitan dengan membantu mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak, sehingga peternakan layer dapat terus berjalan”, ucap Suwardi.

“Bahkan setiap saat kami mendapatkan permasalahan di Blitar, Kendal dan sekitarnya, Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman menginstruksikan Respon Cepat terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya, Dirjen PKH beserta stafnya dengan sigap hadir di tengah-tengah kami untuk ikut mencarikan solusi. Kami menyayangkan adanya upaya penggiringan opini publik yang masih meragukan kinerja Kementan karena selama ini Bapak Mentan telah gigih memperjuangkan agar peternak rakyat tetap bisa eksis. Tentunya kami menolak Petisi tersebut karena pada intinya kami tidak ingin kerja nyata ini dipolitisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ade M. Zulkarnain selaku Ketua Umum Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) menilai bahwa Petisi tersebut kurang tepat. “Harusnya kita sebagai pelaku usaha bersama-sama fokus membangun negeri ini, tidak ricuh sendiri-sendiri dan saling tuding yang justru membuat iklim usaha tidak kondusif”, ujar Ade.

Baca Lainnya : Kementan Paparkan Kebutuhan Daging Sapi dan Ayam Jelang Akhir Tahun

Menurut Ade, dalam acara Petisi Ragunan tidak ada perwakilannya satu pun dari Himpuli yang hadir. Alasannya, para peternak unggas lokal saat ini lebih fokus dalam mengembangkan usahanya sekaligus mensukseskan program Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) Kementan. Ia katakan bahwa sejak pertengahan tahun 2018 sampai saat ini, Himpuli bersama-sama dengan peternak unggas lokal fokus mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (RTM).

“Assosiasi kami sangat berterimakasih terhadap upaya Kementan dalam meningkatkan pemberdayaan peternak lokal. Kami berharap unggas lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang memberikan kontribusi minimal 25% dari total produksi unggas nasional,” tambahnya.

Senada dengan Ade, Singgih Januratmoko selaku Ketua Umum Pinsar (Perhimpunan Insan Perunggasan) Indonesia juga menyampaikan terima kasih atas kinerja nyata Kementan yang mampu menstabilkan harga ayam broiler hidup (live bird) di atas harga pokok produksi (HPP), sehingga tidak terlalu fluktuatif selama tahun 2018.

Baca Lainnya : Kementan Pangkas Proses Perizinan, Investasi Pertanian di Indonesia Melonjak

Selain itu, Menurutnya Kementan juga telah berhasil menjaga keseimbangan antara supply-demand melalui pengaturan alokasi Grand Parent Stock (GPS) ayam broiler. “Jadi tidak diragukan lagi kesungguhan Kementan saat ini dalam membangun pertanian, khusunya peternakan di Indonesia”, ucapnya.

Hal yang sama juga diutarakan Rofi, Ketua PPRN (Paguyuban Peternak Rakyat Nasional) Blitar serta Kholiq yang mewakili Peternak Malang dan Asosiasi Pinsar/Organisasi Petelur Nasional. Mereka juga menyampaikan bahwa perwakilannya tidak ada yang hadir dalam Petisi Pataka.

“Jadi apabila ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan organisasi peternak layer Malang, itu bukan dari kelompok kami. Kami lihat sendiri, bagaimana upaya Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atas instruksi Bapak Mentan yang selalu kerja keras sampai tidak mengenal waktu bahkan sampai jam 11 malam masih kerja memperjuangkan agar peternak rakyat tetap bisa bertahan. Untuk itu, kami dari kelompok peternak Malang menolak semua pembusukan/statement yang tidak menghargai hasil kinerja Kementan yang pada kenyataanya telah bekerja keras untuk melindungi peternak”, pungkasnya. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: