Kampanye Greenpeace di Kapal Tanker Stolt Tenacity Ancam 17 Juta Petani Sawit Indonesia

TrubusNews
Binsar Marulitua
22 Nov 2018   06:30 WIB

Komentar
Kampanye Greenpeace di Kapal Tanker Stolt Tenacity Ancam 17 Juta Petani Sawit Indonesia

Aktivis Green Peace menggelar aksi di atas kapal tanker Stolt Tenacity. (Foto : The Independent)

Trubus.id -- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan, aksi sepihak aktivis Greenpeace yang menduduki secara ilegal kapal tanker raksasa Stolt Tenacity pada Minggu (18/11) lalu di perairan Spanyol adalah provokasi dan arogansi terhadap kedaulatan Indonesia. Alasannya, kampanye di atas kapal pengangkut minyak sawit dari Indonesia tersebut sudah mengabaikan aturan hukum yang dibuat pemerintah dan disepakati perdagangan  Internasional.

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono mengatakan, aksi sepihak Greenpeace sudah mengancam 17 juta petani dan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Baca Lainnya : Greenpeace Hadang Kapal Tanker di Perairan Spanyol, Petani Sawit Indonesia Resah 

"Apakah mereka, para LSM asing berkedok penyelamat lingkungan itu sudah memikirkan nasib para petani sawit? Jika industri sawit mati, siapkah para LSM memberikan kesempatan kerja pengganti?" jelas Mukti dalam keterangan tertulis, Rabu (21/11).

Padahal secara pengelolaan kebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Baik dalam proses perijinan, pengelolaan kebun dan produksi kelapa sawit. Tidak seperti yang dituduhkan Greenpeace dengan merambah hutan.

"Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan usahanya harus mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah. Tanpa ada  IUP, maka perusahaan tidak dapat melakukan usaha perkebunan," katanya.

Lahan yang di berikan dalam IUP adalah lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan atau Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang mana pemanfaatan HPK harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Dalam setiap IUP, juga dilengkapi dengan dokumen AMDAL, yang memastikan bahwa usaha perkebunan yang dilakukan adalah benar-benar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan," ujarnya lagi.

Selain itu, dalam melakukan pembukaan dan pembangunan kebun perusahaan kelapa sawit mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk harus mengikuti prinsip dan kriteria di dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Baca Lainnya : Indonesia Minta Pelabelan 'Bebas Minyak Sawit' oleh Uni Eropa Dihentikan

Misalnya, pembukaan lahan tanpa bakar, melindungi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi bagi masyarakat pembuatan kontur dan tapak tanam untuk wilayah perbukitan, penanaman 50 meter dari sempadan sungai, dan lain-lain.

Saat ini perusahaan-perusahaan anggota GAPKI, lanjutnya, juga sudah lebih maju dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Mukti mengatakan 413 perusahaan telah mendapatkan sertifikat ISPO dan direncanakan pada 2019 semua perusahaan anggota GAPKI sudah memproses sertifikasi ISPO.

Mukti mengatakan, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaan kelapa sawit bahwa mereka memproduksi minyak kotor adalah tidak benar.

"Kami juga tidak setuju dengan penggunaan istilah minyak sawit kotor karena saat ini pemerintah dan dunia usaha mempercepat tercapainya industri sawit yang berkelanjutan," ungkap Mukti. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Upaya Outreach Sawit Indonesia Berkelanjutan di Slowakia

Peristiwa   16 Des 2019 - 09:20 WIB
Bagikan:          
Bagikan: