Harga Beras Mahal, Sekjen Kemendag: Ada Dua Penyebabnya

TrubusNews
Astri Sofyanti
14 Nov 2018   11:30 WIB

Komentar
Harga Beras Mahal, Sekjen Kemendag: Ada Dua Penyebabnya

Persediaan beras (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional harga beras saat ini masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Rata-rata harga beras medium seluruh provinsi di Indonesia masih bertahan di angka Rp11.750 per kilogram (kg). Harga tersebut sudah berlangsung sekitar dua minggu terakhir.

Padahal sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, yakni Rp9.450 per kilogram di Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan. Sementara itu, HET beras medium di Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan tercatat Rp9.950 per kilogram. HET tertinggi ada di Papua dan Maluku, yakni Rp10.250 per kilogram.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jendral Kementerian Perdagangan (Kemendag) Karyanto Suprih menilai, HET beras saat ini masih relevan. HET dibentuk dari hasil pembicaraan pemerintah dengan pelaku usaha yang dihitung secara cermat keuntungan dan kulakannya.

Baca Lainnya: Harga Beras Mulai Melonjak, Ada Potensi Kekurangan Beras di Akhir Tahun

Terkait rencana perubahan HET, dikatakan Karyanto, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Tapi, sampai saat ini, pemerintah belum berencana melakukan evaluasi untuk mengkaji rencana HET baru. 

"Kembali lagi, karena kami menilai masih relevan," paparnya di Jakarta, Selasa (13/11).

Guna mengantisipasi harga beras medium yang tetap berada di atas HET, Kemendag berencana mengajukan rekomendasi operasi pasar (OP) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). 

Menurutnya hanya ada dua kemungkinan penyebab naiknya harga beras di pasaran, yakni kekurangan stok dan penimbunan.

Karyanto menilai, pihaknya tidak menemukan penimbunan, sehingga kemungkinan terbesar opsi pertama menjadi faktor penyebabnya. Untuk itu, pihaknya berkomitmen, pemerintah pusat akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok terjaga, terutama beras. 

Baca Lainnya: Harga Beras Naik 10 Persen, Angka Kemiskinan Bertambah 1,2 Juta

Terlebih menurutnya, Dinas perindustrian dan perdagangan tiap darah diberikan kewajiban untuk memberikan laporan dan terjun langsung ke lapangan. 

"Tidak ada alasan harga barang naik kalau memang pasokannya cukup," ucapnya lagi.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengembangkan cara agar tiap orang bisa melaporkan ketersediaan bahan pokok di pasaran. 

“Jadi tiap gudang wajib melaporkan berapa barang keluar maupun masuk,” tegasnya.

Upaya ini dilakukan bekerja sama dengan satuan petugas (satgas) pangan dari berbagai kementerian dan lembaga.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Ini 5 Daerah di Jawa Barat dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Peristiwa   11 Agu 2020 - 09:18 WIB
Bagikan:          
Bagikan: