Biaya Pemadaman Karhutla Sepanjang 2018 di Sumsel Capai Rp1 Triliun

TrubusNews
Astri Sofyanti
05 Nov 2018   14:30 WIB

Komentar
Biaya Pemadaman Karhutla Sepanjang 2018 di Sumsel Capai Rp1 Triliun

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Selama siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 Dinas Kehutanan merinci kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatra Selatan (Sumsel) mencapai 37.362 hektare. Kebakaran hutan dan lahan tersebar di 10 dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut biaya yang dikeluarkan selama siaga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2018 di provinsi itu mencapai Rp1 triliun. 

Guna menekan kejadian serupa pada 2019 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menyediakan alat berat secara gratis bagi petani yang akan membuka lahan, sehingga pembukaan lahan dengan cara di bakar dapat ditekan.

Baca Lainnya : Siaga Darurat Dicabut Meski Karhutla Masih Terjadi di Jambi

Menurutnya, biaya tersebut berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beberapa waktu lalu. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Laporan dari BNPB, ya biayanya sampai segitu, satu triliun," kata Herman Deru di Palembang, Senin (5/11).

Penggunaan dana tersebut terhitung 1 Februari hingga 31 Oktober 2018 atau selama operasi siaga karhutla di Sumsel. Meski begitu, pihaknya menyayangkan biaya yang sangat besar harus dikeluarkan hampir setiap tahun atau saat musim kemarau tiba.

Baca Lainnya : 9 Titik Panas Potensi Karhutla Terdeteksi di Wilayah NTT

"Sangat besar, semestinya tidak perlu terjadi jika petani dan semua pihak taat hukum," paparnya.

Dikatakan Hermen, agar karhutla di Sumsel bisa ditekan, pihaknya berencana mengeluarkan program alat berat (ekskavator) bagi petani yang ingin membuka lahan mulai tahun depan. Dengan demikian, kebiasaan buruk membuka lahan dengan cara membakar dapat berkurang.

"Kita banyak alat berat, tahun depan petani bisa pakai alat berat secara gratis jika mau buka lahan, gratis, tidak dipungut biaya," lanjutnya.

Baca Lainnya : BPBD Sumsel Gencarkan Modifikasi Cuaca untuk Kendalikan Karhutla

Lebih lanjut Herman mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menggodok sistem pemakaian dan kompensasi bagi operasional alat berat. Pilihan salah satunya adalah memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan.

"Kalau aturannya harus menyewa, Pemprov Sumsel yang membayar atau nanti kasih subsidi BBM," ungkapnya. [NN]
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Pemerintah Miliki 20 Alat PCR Covid-19

Peristiwa   08 April 2020 - 14:34 WIB
Bagikan:          

Kabupaten Siak Panen Raya Padi Gogo Seluas 12 Hektare

Peristiwa   08 April 2020 - 12:55 WIB
Bagikan: