Sama-sama Bermain Data, Pengamat Asli dan Mafia Beras Sulit Dibedakan

TrubusNews
Syahroni
30 Okt 2018   16:00 WIB

Komentar
Sama-sama Bermain Data, Pengamat Asli dan Mafia Beras Sulit Dibedakan

Pengamat Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi. (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Tahun 2018 Indonesia mengalami surplus beras hingga 2,85 ton. Namun anehnya, di tengah surplus yang terjadi, ada beberapa pengamat yang justru menganjurkan pemerintah untuk mengambil langkah impor beras.

Menanggapi hal ini, pengamat Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi mengatakan, saat ini sulit membedakan pengamat pertanian yang benar-benar murni ingin memajukan pertanian dengan pengamat yang bermuatan titipan dari pelaku usaha impor atau pemburu rente.

"Kita harus berfikir jernih menyikapi rilis data BPS surplus 2,85 juta ton beras saat ini. Jangan gegabah itu pengamat dari INDEF dan CIPS bilang stock tipis sehingga perlu impor, kok dangkal sekali,” demikian kata pria yang akrab disapa Gandhi ini di Bogor, Selasa (30/10).

Baca Lainnya : Data BPS Sebut RI Surplus Beras, Tapi Kok Masih Impor

Dia menjelaskan, stok beras nasional tidak hanya dari surplus 2,85 juta ton, tetapi juga terlihat dari stok Bulog sebesar 2,4 juta ton yang ada saat ini. Stok ini tentunya cukup aman untuk pasokan hingga 10 bulan ke depan. Bahkan jika mengacu Survei Kajian Cadangan Beras (SKCB) 2015 yang dilakukan BPS, menyebutkan di tanggal 31 Maret 2015 terdapat stock beras 7,97 juta ton, lalu 31 Juni stock 10,02 juta ton dan 30 September 2015 stock 8,85 juta ton. 

Dengan begitu, sambungnya, stok sangat tinggi berkisar 7,9 hingga 10 juta ton. Bahkan beberapa kali Sucofindo survei sejak 2007 hingga 2012, stock beras berkisar 6 hingga 9 juta ton beras.

“Jadi, stock beras cukup. Tidak perlu impor. Jangan sampai pengamat berstatement karena ada pesanan dari mafia. Ini namanya menghianati petani dan negara. Tidak cinta tanah air,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini sudah sulit juga membedakan pengamat murni dengan pro impor.

“Pengamat pro impor biasanya berdalih data, kondisi harga, dan faktor lain sehingga menganjurkan impor yang sejatinya akan menyengsarakan rakyat,” tambahnya.

Baca Lainnya : Polemik Data Beras,  ICW Desak KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi

Gandhi menyebut, pengamat murni tanpa kepentingan itu tentunya menganjurkan ekspor guna meraih devisa dan mensejahterakan rakyat. Sebab mereka sangat memahami betul bahwa impor hanya dinikmati segelintir orang yang diragukan rasa nasionalismenya.

"Coba tengok dan perhatikan data stock beras hasil survei BPS tahun 2015, menyatakan terdapat stock tersebar di rumahtangga, penggilingan, pedagang, hotel, restoran, katering, gudang dan di BULOG itu berkisar 8 hingga 10 juta ton. Ini juga data survei BPS sebagai pembanding dalam analisis, cadangan beras cukup,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Gandhi juga meminta para pengamat jangan memperkeruh kondisi beras yang saat ini sudah aman dan stabil. Sebaiknya, mereka memberikan gagasan atau terobosan dalam meningkatkan produksi dan ekspor sehingga minat petani semakin meningkat dalam menghasilkan pangan yang berkualitas. Buktinya ekspor pertanian Indonesia Rp 441 triliun naik 24 persen dibanding 2013. Ia mengatakan, dengan data itu bisa diartikan pertanian Indonesia kuat dan berdaya saing.

“Jangan membuat keruh pada air yang tenang. Cek wilayah Sumatera dan Kalimantan serta sebagian Jawa Barat sudah turun hujan, artinya tanam padi tinggi dan Januari 2019 akan di panen,” ujarnya.

Berdasarkan data BMKG pada bulan November 2018 hujan sudah mulai merata. Artinya, sebut Gandi, musim tanam sangat luas dan akan panen raya dimulai pada akhir Januari hingga April 2019. Dengan kondisi ini, ia mengatakan, artinya akan ada penambahan stok beras lebih banyak lagi.

Gandhi pun menegaskan dulu alasan perlu impor karena harga tinggi, sekarang sudah impor beras sehingga pasokan banyak, stok gudang Bulog penuh bahkan hingga sewa gudang 500 ribu ton. Kemudian, stok beras PIBC naik  2 kali lipat, namun aneh bin ajaib harga tetap tinggi, malah naik Rp 500 per kg. 

Baca Lainnya : Data Produksi Beras Bukan Satu-satunya Acuan Pemerintah Buat Kebijakan

“Tahukah anda, ini artinya ada mafia bermain. Buktinya banyak kasus dan hingga kini sudah 409 tersangka diproses pada Satgas Polri,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PBNU sekaligus guru besar Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada (UGM), Mochammad Maksum Machfoedz mengatakan, situasi produksi cenderung surplus dan besaran konsumsi rutin normal, namun di lapangan justru harga beras melonjak. 

“Ini ada semacam tekanan politik yang dibuat agar impor beras dilakukan. Ada yang memanfaatkan situasi. Jangan sampai negara kalah dengan para pemburu rente. Harus bisa ditangkap dan diberi sanksi,” katanya.

Sebelumnya Khudori, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan tingginya disparitas harga beras picu impor. Importir menghembuskan gejolak harga beras dalam negeri dan sejumlah faktor lain turut memicu gejolak harga tiap tahunnya.

“Penyelundupan beras untuk memanfaatkan disparitas harga masih terjadi dan ditemukan kasusnya di Batam, namun volumenya kini tidak signifikan. Disparitas harga ini perlu dihilangkan untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan pihak tertentu,” katanya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: