Seribu Jurus Perambah Hutan Wisata Alam Sungai Dumai Lepas dari Jerat Hukum

TrubusNews
Syahroni
24 Okt 2018   07:30 WIB

Komentar
Seribu Jurus Perambah Hutan Wisata Alam Sungai Dumai Lepas dari Jerat Hukum

Kebakaran taman wisata alam sungai Dumai ketika terbakar pada bulan lalu dan ditemukan adanya kebun sawit di dalamnya. (Foto : Trubus.id/ M Syukur)

Trubus.id -- Berbagai upaya dilakukan pria berinisial S untuk lolos dari jeratan hukum karena telah merambah kawasan Hutan Wisata Alam Sungai Dumai. Mulai dari gugatan praperadilan, perdata hingga sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Namun upaya pria berumur 67 tahun itu selalu gagal. Dia pun kembali ditangkap oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera melalui Seksi Wilayah II, karena mengerahkan orang serta alat barat ke kawasan itu pada 10 Oktober 2018 silam.

"Saat ini sudah dititipkan ke Rutan Sialang Bungkuk menjelang berkasnya dilengkapi penyidik," kata Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II, Edward Sembiring, Selasa (22/10) kemarin.

Edward menyebutkan, S terakhir kali berusaha bebas dari jeratan hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dia keberatan karena beberapa alat beratnya untuk merambah kawasan hutan itu disita. Dengan beberapa bukti yang diajukan oleh KLHK, akhirnya gugatan di Pengadilan Negeri Kota Dumai itu ditolak majelis hakim.

"Sidang pada 17 Oktober 2018 memutuskan gugatan ditolak dan KLHK menang," kata Edward.

Gugatan ini, tambah Edward, sudah kesekian kalinya sejak S berurusan dengan hukum pada lima tahun lalu. Tersangka S selalu bermanuver dan tidak koperatif ketika dipanggil oleh penyidik. Tersangka S juga pernah mengajukan gugatan pembatalan SK kawasan itu ke PTUN. Namun semua upaya S itu gagal, tapi selalu berulah dengan mendatangkan orang untuk merambah kawasan.

"Semua proses itu harus dihormati meskipun dugaan perbuatan pidana yang dilakukan tersangka termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)," tegas Edward.

Tak hanya di PTUN, tersangka menurut Edward juga tercatat melakukan upaya praperadilan terkait penyitaan alat berat excavator. Tersangka menggugat untuk pembatalan SK Kepala Kantor Pertanahan hingga SK Gubernur Riau dan gugatan pembatalan SK Menteri Kehutanan terkait Penetapan Kawasan.

"Dua kali juga tersangka melakukan gugatan perdata yang salah satunya sampai tingkat kasasi, namun secara keseluruhan permohonan/gugatan ditolak oleh pengadilan," sebut Edward.

Di sisi lain, sambung Edward, tersangka secara eksis tetap berkeinginan menguasai secara fisik (melakukan perambahan) dan berupaya mendatangkan orang lain untuk berkebun di dalam lokasi.

"Makanya ditangkap lagi kemarin, semoga prosesnya cepat selesai dengan penahanan ini," kata Edward.

Edward menegaskan, keberadaan Hutan Wisata Sungai Dumai sudah melalui proses pengukuhan kawasan hutan mulai dari Penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986.

Kemudiannya Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 154/Kpts-II/90 tanggal 10 April 1990 dengan luas 4.712,50 hektar.

"Menurut kami sudah final dan ini harus dijaga dan dikembalikan fungsinya," imbuh Edward. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

Korban Tewas Akibat Covid19 Bertambah Jadi 1.800 Orang

Peristiwa   18 Feb 2020 - 14:22 WIB
Bagikan: