Meraih Mimpi Swasembada Pangan di Tengah Keterbatasan Lahan

TrubusNews
Syahroni | Followers 2
17 Okt 2018   18:30

Komentar
Meraih Mimpi Swasembada Pangan di Tengah Keterbatasan Lahan

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Di era modernisasi seperti saat ini, di Indonesia makin banyak bangunan-bangunan megah berdiri di kota-kota yang tersebar di seluruh nusantara. Beragam perumahan dengan berbagai tipe dan fasilitas di dalamnya, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, gedung-gedung pencakar langit, seolah sudah jadi rupa baru Indonesia. 

Perkembangan ini tentunya berdampak pada lahan pertanian yang ada. Yah, saat ini begitu sulit menemukan pemandangan hijau macam sawah di perkotaan. Mirisnya, di desa pun, sawah-sawah makin terkikis keberadaannya. Padahal Indonesia adalah negara agraris yang kekayaannya sempat bikin tergila-gila Belanda dan Portugis sampai mereka datang menjajah. Namun sayangnya, di saat bangsa ini sudah merdeka, kondisi pertanian Indonesia yang nampaknya terjajah. Tak bisa berkembang karena kekurangan lahan.

Hamparan persawahan kini menjadi pemandangan yang sudah mulai sulit dijumpai di pedesaan. (Foto: Istimewa)

Mungkin dulu, ketika masih kecil, kamu lebih sering mendapati pemandangan khas Indonesia ini di sekeliling kita. Pak tani berangkat ke sawah dengan cangkul di tangan, bekerja hingga sore dan menjadi tulang punggung yang mampu penuhi kebutuhan pangan rakyat negeri ini. Betapa banyak warna hijau yang dapat dinikmati dalam perjalanan berangkat dan pulang sekolah setiap hari. 

Sekarang, lahan pertanian makin menyempit yang menjadi pertanda petani pun makin jarang. Mirisnya dibandingkan memperbaiki dan meningkatkan hasil pertanian domestik, jalur impor justru lebih sering diandalkan untuk mengatasi kekurangan pangan.

Jumlah Petani Menyusut

Kemajuan teknologi dirasakan disemua lini. Namun sayangnya, karena hal ini juga jumlah petani terus merosot. Generasi muda yang ‘melek’ teknologi seakan melupakan jasa petani yang selama ini berkontribusi besar pada kebutuhan pangan bangsa ini. Buktinya, tidak banyak anak muda yang mau menggantikan tugas mulia mereka.

Regenerasi petani menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi dalam mengembangkan pertanian di Indonesia. (Foto: Istimewa)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani Indonesia berkurang sebanyak 5 juta orang dalam 10 tahun. Jika petani pun mengalami kepunahan di Indonesia, apa kabarnya nama kita sebagai negara agraris?

Baca Lainnya : Jumlah Petani Menyusut, Indonesia Calon Bangsa Pengimpor Bahan Pangan

Regenerasi petani secara kasat mata tengah menjadi persoalan. Merujuk dari data BPS, awalnya pada tahun 2003 lalu, jumlah petani sekitar 31 juta orang. Namun saat ini jumlahnya terus berkurang hanya tinggal 26 juta orang yang masih setia menjadi petani. Dan jika penghitungan ini tepat, maka diprediksi dalam 50 tahun ke depan tidak tersisa lagi petani di negeri ini.

Bukan cuma masalah profesinya semata, itu juga sebagai peringatan keras akan keberlangsungan pasokan pangan dan tentunya akan meningkatnya ketergantungan Indonesia pada impor dari negara lain di masa depan. 

Baca Lainnya : Jumlah Petani Turun Drastis karena Kebijakan yang Keliru

Sudah jamak diketahui pula jika kaum muda saat ini tak lagi tertarik menjadi petani. Bahkan, para petani sendiri sama sekali tak berharap anaknya melanjutkan profesi mulia mereka. Para petani saat ini justru berharap, agar putra-putrinya mendapat pekerjaan yang lebih baik dan menghasilkan banyak uang dibanding menjadi petani. 

Karena kondisi ini, jumlah mahasiswa yang akhirnya berkuliah di jurusan pertanian menyusut. Kalau pun ada, sebagian dari mereka justru berkarir di bidang lain. Mereka lebih memilih untuk bekerja di bank atau perusahaan asing daripada mempraktikkan ilmunya. Tentu saja hal ini sama sekali tidak sinkron dengan adanya cita-cita pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. 

Berkurangnya Lahan Pertanian

Faktor lain yang mempengaruhi berkembangnya pertanian di Indonesia antara lain adalah lahan pertanian yang terus berkurang. Saat ini, pemerintah terus berupaya menggapai target swasembada nasional. Namun untuk mencapai target tersebut, kendala berkurangnya lahan pertanian yang harus menjadi perhatian serius. 

Lahan pertanian terus menyusut sebagai dampak pembangunan. (Foto: Istimewa)

Jika bercermin dari data yang dikeluarkan Bank Dunia tahun 2017 lalu, hanya 31,5 persen atau 570.000 kilometer persegi lahan di Indonesia yang digunakan untuk pertanian. Dan jumlah ini jelas jauh dari kata memadai. Hal itu sendiri disampaikan Kepala penelitian dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, Senin (15/10) lalu. Karena itu, masalah kurang memadainya lahan persawahan inilah salah satu tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Lainnya : Lahan Pertanian di Jogja Menyusut Karena Banyak Dijadikan Indekos?

Sebagai perbandingan, kata Hizkia melanjutkan, Thailand memiliki lahan pertanian seluas 221.000 kilometer persegi atau 43,3 persen dari total lahannya. Sementara Australia, menggunakan 52,9 persen lahannya untuk pertanian atau seluas 4 juta kilometer persegi. Kemudian, China, sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki lahan pertanian seluas 5 juta kilometer persegi atau 54,8 persen dari total luas lahannya.

Baca Lainnya : Ini Kata Moeldoko Soal Fenomena Lahan Pertanian Makin Menyempit di Indonesia

"Tantangan yang dimiliki Indonesia untuk mengejar swasembada pangan bukan hanya semakin berkurangnya luas lahan, jumlah pekerja di sektor pertanian juga terus menurun," tambahnya lagi.

Ia mengingatkan bahwa di Tanah Air saat ini sebanyak 45 persen pekerja bekerja di sektor jasa. Sementara itu pekerja di sektor pertanian hanya 33 persen.

Reforma Agraria dan Kendalanya 

Salah satu upaya meningkatkan jumlah lahan pertanian antara lain melalui program reforma agraria. Saat ini, Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang Reformasi Agraria sudah mulai disosialisasikan. Regulasi tersebut dianggap penting bagi petani yang selama ini hanya menjadi penggarap untuk bisa memiliki lahan pertanian sendiri.

Pemanfaatan lahan hutan sebagai areal pertanian untuk masyarakat dalam program Reforma Agraria. (Foto: Istimewa)

Namun dikatakan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Budi Mulyanto, penerapan reformasi agraria diprediksi akan memberi tantangan tersendiri. Hal tersebut dikarenakan perlu komitmen kuat dari berbagai instansi, terutama peran pemerintah daerah.

Budi mengungkapkan, reforma agraria merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam hal pemanfaatan lahan. Masyarakat yang selama ini hanya mengelola atau menjadi penggarap lahan, nantinya berpeluang dapat memiliki lahan tersebut dan sah di mata hukum.

Baca Lainnya : Hari Tani Nasional, Pemerintah Diminta Perkuat Peran Organisasi Petani Untuk Percepat Reforma Agraria

“Namun, untuk mencapai hal tersebut, perlu peran pemerintah daerah untuk mendampingi masyarakat mengurus berbagai persyaratannya. Termasuk memberi pendampingan, setelah memeroleh tanah lalu apa, ya itu pemberdayaan masyarakat,” ujar Budi.

Perpres Reforma Agraria diketahui bersama telah resmi diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 24 September lalu, bertepatan dengan Hari Agraria serta Hari Tani Nasional. Salah satu tujuan utama Perpres Reforma Agraria yakni untuk mewujudkan penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, hingga memaksimalkan pemanfaatan tanah.

Menurut Budi, ada dua langkah utama yang diatur dalam Perpres tersebut yakni penataan aset dan penataan akses. Penataan aset yakni menginventarisasi tanah terlantar untuk kemudian didistribusikan pada masyarakat.

 “Ada tanah tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan atau yang lainnya, kemudian dibagi ke masyarakat, itu penataan aset,” katanya.

Namun, tidak semua masyarakat dapat menjadi penerima tanah. Tercatat ada sembilan subjek yang dapat menerima tanah, di antaranya petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 hektar atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih 2 hektar.

Baca Lainnya : Dukung Reformasi Agraria Indonesia, Bank Dunia Segera Kucurkan USD 200 Juta

Kemudian, petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya, buruh tanah, guru honorer yang belum berstatus sebagai PNS hingga PNS dengan golongan paling tinggi III/A dan anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi letnan dua atau inspektur dua. Budi menyatakan, penerapan reforma agraria ini tidak bisa dilakukan oleh satu instansi, melainkan kerja sama lintas organisasi.

“Ini yang dinamakan penataan akses, di mana setelah masyarakat menerima lahan seharusnya mesti seperti apa, tentu saja pemberdayaan. Pemberdayaan ini harus dilakukan oleh semua stakeholder dan OPD terkait, bergotong royong, guyub membangun ekonomi masyarakat. Setelah itu, harapannya kesejahteraan meningkat,” terangnya. 

Pemanfaatan Rawa Sebagai Lahan Pertanian 

Keterbatasan lahan pertanian saat ini bukan tidak dipikirkan dengan serius oleh pemerintah. Berbagai upaya dilakukan, tak hanya melalui program reforma agraria. Hal lain yang kini tengah didorong adalah pemanfaatan lahan tidur menjajdi lahan pertanian yang produktif. Lahan rawa salah satunya. 

Menteri Pertanian meninjau pemanfaatan lahan rawa sebagai lahan pertanian produktif di Kalimantan Selatan. (Foto: Doc/ Kementan)

Belum lama ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) sudah mencanangkan program Optimalisasi Lahan Rawa yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Program tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mengatakan, program ini dicanangkan karena besarnya potensi lahan rawa sebagai lahan pertanian produktif.

Baca Lainnya : Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045, Mentan Optimalkan Lahan Rawa

"Melalui program ini masyarakat semakin sejahtera karena pendapatannya akan meningkat,'' ujar Amran, melalui siaran pers, Senin (15/10) silam.

Lebih lanjut Amran mengungkapkan, peningkatan produksi pangan nasional selama ini masih bertumpu pada lahan sawah irigasi. Sementara lahan suboptimal seperti rawa belum dimanfaatkan dengan optimal. Untuk merealisasikan program Presiden Jokowi ini, ia menugaskan jajarannya untuk membuat instrumen program terobosan yang dapat mengoptimalkan fungsi lahan rawa sebagai lahan pertanian. Instrumen tersebut meliputi kebijakan, riset, inovasi dan kewirausahaan.

Lahan rawa yang akan dikonversi menjadi kawasan pertanian diprioritaskan pada lahan rawa yang ditumbuhi semak belukar yang secara ekologi cocok untuk kegiatan budi daya pertanian. Hal ini berdasarkan kajian Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementerian Pertanian, sekitar 7,9 juta hektare yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Baca Lainnya : Mentan: Pemanfaatan Rawa Jadi Lahan Pertanian Solusi Baru di Indonesia

Selain itu, prioritas lainnya yang akan dilakukan pemerintah yakni, merevitalisasi Rawa Bokor yang mencapai dua juta hektare. Rawa Bokor merupakan lahan rawa yang pernah dibuka, namun belum dibudidayakan. Sebagaimana kita ketahui, Rawa Bokor merupakan lahan terbengkalai yang akan diaktifkan kembali dengan memperbaiki sistem tata air, baik makro maupun mikro. Alokasi biayanya pun lebih rendah jika dibandingkan dengan membuka lahan rawa baru.

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: