Rencana Tata Ruang Wilayah Harus Berdasarkan Pemetaan Rawan Bencana Geologi

TrubusNews
Binsar Marulitua
12 Okt 2018   19:15 WIB

Komentar
Rencana Tata Ruang Wilayah Harus Berdasarkan Pemetaan Rawan Bencana Geologi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Rencana tata ruang di seluruh wilayah Indonesia harus ditinjau kembali berdasarkan pemetaan rawan bencana geologi, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, di Jakarta, Jumat (12/10).

"Dengan adanya otonomi daerah dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diserahkan kepada Pemerintah daerah/kota, perlu peninjauan secara saintifik atau keilmuan daerah mana yang bisa digunakan untuk hunian manusia dalam berbagai kegiatan," kata Jonan. 

Penyusunan tata ruang wilayah di setiap Kabupaten/Kota, imbuh Jonan, harus disertakan dengan analisa kegeologian melalui poin mitigasi bencana. Analisa ini penting kiranya dilakukan demi menghindari jumlah korban yang lebih besar apabila terjadi gempa bumi, gunung meletus dan tsunami. 

Baca Lainnya : Hasil Kajian di 40 Desa, Inilah Bantuan yang Dibutuhkan Korban Bencana Pascagempa Palu

"Sudah mulai dipikirkan kalau gempanya 7 Skala Richter (SR) akan berbeda ongkos (bangunan) dengan 6 SR. Bahkan gempa 9 SR bisa 2 sampai 3 kali lebih mahal," tegasnya.

Ke depan, Jonan berharap ada institusi yang memegang otoritas dalam menginformasikan terkait wilayah layak huni berdasarkan kajian kegeologian. Terlebih secara keilmuan, aktivitas tektonik dan vulkanik dan besaran magnitudo belum bisa terdeteksi hingga saat ini.

"Saya kira harus ada otoritas mewakili negara yang menginformasikan kepada masyarakat luas terkait. Saran saya front runner-nya itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Badan geologi akan mendukung untuk bisa menjelaskan (potensi bencana geologi) dan ada pencegahan," harap Jonan.

Baca Lainnya : Pengiriman 1,4 Ton Rendang untuk Korban Gempa Palu Terkendala Transportasi

Hal ini dipermudah dengan adanya peta rawan bencana yang sudah disusun oleh Badan Geologi Kementerian ESDM dan dikirimkan setiap bulan kepada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, pentingnya diseminasi informasi dini terkait bencana geologi kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat. "Dalam rapat terbatas bersama Presiden, beliau mengatakan saya minta diinformasikan sedini mungkin dan secara betul biar masyarakat juga siap," ungkap Jonan. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

BPOM Lepas Ekspor Temulawak ke Kamboja

Peristiwa   16 Des 2019 - 10:56 WIB
Bagikan:          

Kenapa Ular Kobra Muncul di Musim Penghujan?

Peristiwa   16 Des 2019 - 11:24 WIB
Bagikan:          
Bagikan: