Pemerintah Segera Garap Peta Mikrozonasi Gempa Bumi

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
11 Okt 2018   08:15

Komentar
Pemerintah Segera Garap Peta Mikrozonasi Gempa Bumi

Gempa palu (Foto : Thomas Aquinus/ Trubus.id)

Trubus.id -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional segera membuat peta mikrozonasi gempa bumi pada skala kabupaten/ kota sebagai bentuk mitigasi bencana alam.

Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Abdul Kamarzuki mengatakan Peta Gempa 2017 dari Kementerian Pekerjaan Umum selama ini masih dengan skala nasional, sehingga perlu dirinci dalam peta mikrozonasi gempa bumi pada skala kabupaten/kota agar dapat digunakan dalam RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Tahun ini akan melakukan pilot project (peta mikrozonasi gempa bumi, red) dengan pendetailan tersebut di Pidie Jaya, Palu, dan Sorong," ujar Zuki dalam keterangan persnya, Rabu (10/10).

Sementara data dari Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) menunjukkan setidaknya telah terjadi 1.230 frekuensi kejadian bencana sampai dengan pertengahan Oktober 2018 .

Tingginya frekuensi ini disebabkan kondisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif sehingga terbentuk deretan 127 gunung api aktif di Indonesia.

Selain itu, seluruh wilayah Indonesia dinilai memiliki kerawanan gempa bumi dan hanya Pulau Kalimantan yang relatif memiliki bahaya rendah terhadap gempa bumi. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus memiliki upaya mitigasi bencana yang kuat, sehingga penataan ruang memiliki peranan besar dalam upaya mitigasi bencana.

Zuki mengatakan peninjauan kembali atau revisi RTR yang telah ada dilakukan satu kali dalam lima tahun atau pasca bencana besar dan hal tersebut adalah momentum yang tepat untuk memasukan aspek mitigasi bencana yang lebih baik, dimulai dari peta bahaya yang akurat serta berkualitas sebagai acuan.

Berdasarkan Peta Gempa 2017, setidaknya terdapat 89 patahan aktif yang melintasi kawasan permukiman sehingga sebagai bentuk mitigasi pemerintah perlu untuk melakukan relokasi/penghindaran, proteksi melalui sistem infrastruktur mitigasi bencana (struktural), dan adaptasi melalui Peraturan Zonasi (persyaratan membangun di kawasan rawan bencana), serta penyiapan sistem evakuasi yang efektif dan efisien (jalur dan tempat evakuasi).

"Ketiga kebijakan tersebut dapat menurunkan tingkat bahaya, menurunkan tingkat kerentanan, dan meningkatkan kapasitas wilayah/kota menghadapi bencana sehingga risiko dapat ditekan serta dampak bisa dikurangi bila bencana terjadi," papar Zuki.

Selain itu, Kementerian ATR/ BPN akan melakukan penegakan hukum terkait implementasi RTRW dengan pengendalian pemanfaatan ruang serta tidak menerbitkan izin lagi di lokasi yang jelas-jelas rawan bencana tinggi [KW/SN].

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: