Program Peremajaan Sawit Rakyat Terkendala Legalitas Lahan Petani

TrubusNews
Binsar Marulitua
09 Okt 2018   16:45 WIB

Komentar
Program Peremajaan Sawit Rakyat Terkendala Legalitas Lahan Petani

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Pemerintah Indonesia telah menetapkan target peremajaan sawit rakyat seluas 185 ribu hektare sampai pada tahun 2018. Jumlah ini meningkat menjadi 205 ribu hektare jika digabungkan dengan target tahun 2017. Namun, sayangnya, untuk merealisasikan target itu ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Salah satunya terkait kompleksitas legalitas tanah petani, baik petani swadaya maupun plasma.

Ketua yayasan Bina Swadaya, yang juga pengamat industri sawit, Bayu Krisnamurthi menjelaskan, bentuk kompleksitas terkait legalitas tanah yang pertama adalah banyaknya kebun yang tidak memiliki sertifikat. Yang kedua, sertifikat tanahnya telah memiliki nama, akan tetapi tidak diperbarui dengan nama pemilik yang baru. 

"Yang ketiga sekaligus menjadi perhatian serius adalah kebun-kebun petani yang berada di kawasan hutan," jelas Bayu di Jakarta, Selasa (9/10). 

Bayu menjelaskan, sebenarnya beberapa petani perkebunan rakyat telah melakukan peremajaan secara mandiri. Akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Faktor terbesar yang mempengaruhi petani enggan melakukan peremajaan mandiri karena mereka tidak memiliki dana yang cukup. Selain itu, mereka juga takut bertaruh kehilangan pendapatannya.

"Pohon diremajakan sama artinya dengan ditebang dan tidak dipanen lagi. Panen lagi setelah tanaman baru berbuah lagi 4-5 tahun kemudian. Itupun dengan pertaruhan penghasilan jumlah akan berkurang karena berbagai faktor termasuk kesuburan tanah dan lain-lain," jelasnya.

Bayu menambahkan, pemerintah memang sudah menyiapkan bantuan pendanaan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun bantuan ini hanya bisa diterima jika kelayakan usahanya sudah jelas dan kreditnya pasti bisa dikembalikan. Pasalnya penyaluran KUR akan menggunakan skema khusus, yakni adanya pemberian masa tenggang (grace periode) selama lima tahun.

"Jadi intinya, syarat menerima bantuan kredit adalah kejelasan status kebun di mana kebun bukan di lahan hutan," jelasnya. 

Menurut data perkebunan, dari total luas perkebunan kelapa sawit seluas 11,9 juta ha, sekitar 41 persen atau 4,6 juta ha di antaranya merupakan kebun kelapa sawit rakyat. Kebun kelapa sawit rakyat yang dikelola oleh 2,3 juta Kepala Keluarga (KK) memiliki beberapa kekurangan. Mulai dari umur tanaman yang sudah lebih dari 25 tahun, produktivitas yang rendah, penggunaan bibit yang buruk, lahan yang tidak jelas status hukumnya, serta Agriculture Practice yang tidak baik. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

21 Warga Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang Luwu Utara

Peristiwa   16 Juli 2020 - 08:47 WIB
Bagikan:          

Juni 2020, BPS Catat Ekspor Pertanian Naik Tinggi

Peristiwa   15 Juli 2020 - 18:54 WIB
Bagikan:          
Bagikan: