Guru Besar IPB Tak Akan Mundur Lawan Gugatan Korporasi Penyebab Karhutla

TrubusNews
Binsar Marulitua
08 Okt 2018   18:30 WIB

Komentar
Guru Besar IPB Tak Akan Mundur Lawan Gugatan Korporasi Penyebab Karhutla

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr. (Foto : Trubus.id/ Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Guru Besar Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr, mengatakan dirinya akan melawan gugatan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) karena dinilai tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada.

Sebelumnya, perusahaan tersebut diganjar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp7,1 miliar dan melakukan perbaikan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 120 ha senilai Rp22,2 miliar.

"Sampai saat ini saya belum menerima surat gugatannya. Tapi berdasarkan pemberitaan media massa, saya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan yang disusunnya cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum. Segala surat–surat yang diterbitkan merujuk atau didasari surat keterangan ahli tersebut cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum," jelas Bambang di Gedung Manggala Wanabakti, KLHK, Jakarta, Senin (8/10).

Baca Lainnya : Gugatan PT JJP pada Guru Besar IPB, Bentuk Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup

Bambang menjelaskan, dirinya tidak akan mundur menghadapi gugatan tersebut. Ia akan terus memperjuangkan hak-hak konstitusi rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ia menilai, pengadilan juga harus menolak gugatan ini. Pasalnya, dampaknya nanti akan semakin sedikit saksi ahli yang mau membantu pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat yang terancam oleh korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup, khususnya penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

"Pelaku karhutla juga diindikasikan menikmati hasil keuntungan atas tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas terhadap kejahatan tersebut, antara lain melalui penegakan hukum atas indikasi pencucuian uang yang dilakukan oleh pelaku karhutla," tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga akan menyiapkan tim bantuan hukum untuk menghadapi kriminalisasi terhadap salah satu ahli yang aktif mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Gakkum KLHK bahkan telah meminta salinan gugatan dari PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Prof Bambang untuk dapat dipelajari lebih lanjut.

"Kami sudah menghubungi Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapatkan segera salinan gugatan. Kita harus lawan (kriminalisasi ini, red). Kami akan dukung, kita lindungi, kita selamatkan Prof Bambang," tuturnya Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (8/10).

Rasio menjelaskan, Prof Bambang hingga saat ini telah menjadi ahli dalam 24 kasus kejahatan lingkungan hidup termasuk kasus karhutla yang menjerat PT JJP. Peranan ahli sangat penting dalam upaya penegakan hukum karhutla guna membantu dalam mengetahui bagaimana karhutla terjadi. 

Baca Lainnya : Penegakan Hukum pada Korporasi yang Terlibat Kejahatan Lingkungan Tidak Mudah, Ini Alasannya

"Beliau telah berjuang bersama-sama KLHK, mungkin hampir 20 tahun memperjuangkan hak konstitusi untuk lingkungan hidup bersih dan sehat," tuturnya lagi.

Rasio mengatakan, dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa 'Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.'

"Gugatan ini harus kita lawan. Saksi, ahli dan informan adalah orang yang harus dilindungi," ujarnya merujuk pada pasal tersebut di atas.

Ia melanjutkan, dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga disebutkan bahwa 'Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.'

Untuk itu, menurutnya pengadilan harus menolak gugatan tersebut berdasarkan undang-undang itu. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Ini 5 Daerah di Jawa Barat dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Peristiwa   11 Agu 2020 - 09:18 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: