Gugatan PT JJP pada Guru Besar IPB, Bentuk Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup

TrubusNews
Binsar Marulitua
08 Okt 2018   16:30 WIB

Komentar
Gugatan PT JJP pada Guru Besar IPB, Bentuk Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup

Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani. (Foto : Trubus.id/ Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengecam keras gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr, dan ahli kebakaran hutan dan lahan di PN Cibinong pada 17 September 2018 silam.

"Banyak ahli Lingkungan Hidup, tetapi tidak banyak ahli yang berani di persidangan membantu KLHK menangani kasus yang ditangani. Saat ini, satu-satu ahli mendapatkan ancaman perlawanan di dalam kesaksian,” jelas Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani di Gedung Manggala Wanabakti, Senin (8/10). 

Diterangkan Rasio, PT JJP dalam gugatannya meminta agar Prof Bambang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, segala surat-surat yang diterbitkan, merujuk atau didasari surat keterangan ahli tersebut cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dibatalkan demi hukum.

Tak hanya itu, lanjutnya Rasio, PT JJP juga menggugat Prof Bambang Hero membayar kerugian materil berupa biaya operasional pengurusan permasalahan lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp10 miliar serta kerugian moril PT JJP yang apabila dinilai mencapai Rp500 miliar.

Yang sangat disayangkan KLHK, pejuang lingkungan seharusnya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata sesuai dengan Pasal 66 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

“Bukankah keterangan ahli yang disampaikan Prof Bambang Hero di depan majelis hakim terbukti benar, lalu dijadikan pertimbangan hakim memutus perkara, bahwa PT JJP terbukti melakukan tindak pidana, maupun melakukan PMH karena secara sengaja dan lalai membiarkan konsesinya terbakar?,” jelas Rasio.

Sebelumnya, pada tahun 2013, PT JJP ditetapkan sebagai tersangka oleh PPNS KLHK karena melakukan tindak pidana pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup lantaran membiarkan lahan gambutnya seluas 1000 hektare terbakar.

Kemudian pada 10 Juli 2017, majelis hakim yang menangani kasus ini yaitu Lukmanul Hakim, Rina Yose dan Crimson, memvonis PT JJP terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan 120 ha lahan gambut terbakar. Sanksinya, PT JJP harus membayar denda Rp1 miliar dengan catatan, jika denda tidak dibayarkan, aset PT JJP akan disita dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

Selain dipidana, KLHK juga menggugat perdata PT JJP. Pada 15 Juni 2016, majelis hakim PN Jakarta Utara menghukum PT JJP membayar ganti rugi materil Rp7,1 miliar dan melakukan perbaikan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 120 ha senilai Rp22,2 milyar.

Pada November 2016, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Adam Hidayat A, Sri Anggarwati dan Pramodana memvonis PT JJP membayar ganti rugi Rp119,8 miliar dan perbaikan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1000 ha dengan biaya Rp371,1 miliar. Mereka juga tidak diperbolehkan menanam kembali di lahan gambut bekas terbakar. Pada 28 Juni 2018 Mahkamah Agung menguatkan putusan PT DKI Jakarta tersebut.

“Tindakan yang dilakukan PT JJP bentuk kriminalisasi dan serangan terhadap pejuang lingkungan hidup,” ujar Rasio. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: