Miris, Sebagian Besar Karhutla di Indonesia Terjadi di Kawasan Moratorium Gambut

TrubusNews
Astri Sofyanti
02 Okt 2018   17:30 WIB

Komentar
Miris, Sebagian Besar Karhutla di Indonesia Terjadi di Kawasan Moratorium Gambut

Ilustrasi (Foto : Doc/ Manggala Agni)

Trubus.id -- Koalisi 23 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pantau Gambut atau yang bergerak pada peduli hutan dan alam Indonesia, memfokuskan diri untuk memantau keadaan lahan-lahan gambut yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tanah air.

Ke-23 LSM ini memantau secara langsung restorasi dan perlindungan gambut di Indonesia. Hal ini dilakukan karena sebagian besar karhutla terjadi di wilayah moratorium dan restorasi gambut.

“Sebagain besar titik panas yang terpantau berada di area prioritas dan atau area moratorium," demikian disampaikan Ketua Simpul Jaringan Nasional Pantau Gambut, Teguh Surya, di Jakarta, Selasa (2/10).

Baca Lainnya : Kawasan Lahan Gambut Dominasi 2.005 Hektare Kathutla di Kalsel

Pantau Gambut mencatat, titik panas di dalam area prioritas dan atau moratorium mencapai 57 persen dari jumlah yang muncul pada periode 1 sampai 31 Agustus lalu.

Untuk medukung upaya mengurangi terjadinya karhutla di Indonesia, Pantau Gambut hari ini meluncurkan kajian bertajuk Persimpangan Jalan Restorasi Gambut: Analisis dan Temuan Lapangan Karhutla 2018 di Area Restorasi. 

"Adanya titik-titik panas di area prioritas dan moratorium menjadi mata uji dari upaya restorasi dan implementasi kebijakan perlindungan gambut," ucap Surya. 

Berdasarkan hasil analisis titik panas pada periode 1-31 Agustus 2018 dan peninjauan lapangan, Pantau Gambut mengatakan, 43 persen titik panas terjadi di wilayah bukan area prioritas dan bukan moratorium, tujuh persen di wilayah prioritas dan moratorium, 14 persen di area prioritas bukan moratorium dan 36 persen di area moratorium bukan prioritas. 

Baca Lainnya : Pengawasan Karhutla di Restorasi Gambut Harus Diperketat

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, terjadinya titik panas dan karhutla disebabkan oleh implementasi restorasi belum efektif dan penegakan hukum dan peraturan yang masih lemah. 

Dari hasil analisis itu, Pantau Gambut merekomendasikan sejumlah hal untuk peningkatan penanganan restorasi gambut, dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap dampak dan kondisi infrastruktur restorasi gambut, pencegahan dan penanganan karhutla.

Sebagai sebuah inisiatif independen dari 23 LSM di Indonesia, Pantau Gambut memanfaatkan teknologi, kolaborasi data dan jaringan masyarakat untuk memberikan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat luas untuk terus mendukung dan memastikan keberhasilan komitmen restorasi gambut yang dilakukan sejumlah pihak. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan: