Darmin Minta BPS Tak Lagi Gunakan Data 'Gampangan' Terkait Harga Beras

TrubusNews
Astri Sofyanti
26 Sep 2018   16:00 WIB

Komentar
Darmin Minta BPS Tak Lagi Gunakan Data 'Gampangan' Terkait Harga Beras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. (Foto : Trubus.id/ Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, meminta Badan pusat Statistik (BPS) tak lagi menggunakan metode pendataan yang sampelnya berdasarkan merek, atau yang disebut Menko Darmin sebagai data gampangan, terkait pendataan harga beras nasional. Untuk itu, Darmin meminta agar BPS menyajikan data berdasarkan kualitas beras yang dijual.

Permintaan ini diajukan karena menurutnya, jika pendataan harga beras yang selama ini dilakukan oleh BPS berdasarkan mereknya, maka ketepatan data harga kurang valid. Sebab, cerminan harga data sebenarnya yang terjadi di masyarakat adalah berdasarkan kualitasnya, bukan mereknya.

Baca Lainnya : Pro Kontra Data Produksi Beras 2017 Antara Kementan dan BPS Berbeda, Kok Bisa

"BPS itu kan tugasnya mengumpulkan data harga beras di 80 kota di Indonesia. Cuma, sampelnya itu berdasarkan merek karung berasnya. Padahal perdagangan beras di RI baru belakangan diatur merek. Maknyus misalnya, itu berasnya medium atau premium. Enggak tahu kita," jelas Darmin di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (26/9).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, meski merek beras yang dijualnya sama di setiap daerah, namun harganya akan tetap berbeda. Oleh karena itu, jika BPS menggunakan pendataan harga beras berdasarkan merek, maka yang muncul adalah kesetaraan harga beras antar wilayah.

Baca Lainnya : Polemik Impor Beras, Data Siapa Paling Valid?

"Lebih gawat lagi, merek yang sama kotanya lain, harganya lain. Ada juga mereknya kelihatan sama tapi dibedakan sedikit sama yang punya. Saya tahu kenapa mereknya yang dipilih BPS, karena sampelnya paling mudah," ungkap Darmin lagi.

Sebagaimana kita ketahui, pemerintah pada dasarnya ingin sekali pendataan harga tersebut berdasarkan kualitasnya, apakah beras tersebut kualitas medium atau premium. Bahkan Kementerian perdagangan telah mewajibkan penamaan merek disertai dua ciri yang meliputi, kualitas dan tingkat pecahnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: