Hari Tani Nasional, Pemerintah Diminta Perkuat Peran Organisasi Petani Untuk Percepat Reforma Agraria

TrubusNews
Ihsan Maulana
24 Sep 2018   12:30 WIB

Komentar
Hari Tani Nasional, Pemerintah Diminta Perkuat Peran Organisasi Petani Untuk Percepat Reforma Agraria

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Dalam memperingati Hari Tani Nasional 2018, Serikat Petani Indonesia memandang, kebijakan reforma agraria pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 perlu di tinjau dari segi target pencapaiannya.

Reforma agraria sendiri dijalankan melalui redistribusi kepemilikan tanah kepada petani kecil, dan buruh tani seluas 9 juta hektar, penguasaan tanah seluas 12,7 juta hektar melalui program perhutanan sosial. Kemauan politik pemerintahan Jokowi ini mendapat respons positif dari organisasi petani. Tetapi, setelah empat tahun pemerintahan berjalan, pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial perlu dipercepat untuk mencapai target tersebut. 

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyebutkan, hal ini mengakibatkan pelaksanaan reforma agraria belum dapat menyentuh persoalan yang mendasar, yaitu merombak ketimpangan struktur penguasaan kepemilikan tanah yang ada, dan menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi, serta mengakhiri korban kekerasan, perampasan tanah maupun kriminalisasi.

Baca Lainnya : Harga Gabah Bagus, Petani Banyumas Diupayakan Tanam Lebih Cepat

“Selama 4 tahun ini peran organisasi petani belum ditempatkan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan reforma agraria. Padahal organisasi tani sangat memahami tentang subyek dari reforma agraria tersebut, dan juga untuk menentukan tanah obyek reforma agraria. Apalagi di tengah masih lemahnya pemahaman pemerintah terutama pemerintah daerah, juga kemauan politik dari sebagian pemerintah daerah,” ungkap Henry dalam siaran persnya yang diterima Trubus.id, Senin (24/9).

Henry melanjutkan, sebagai upaya percepatan proses itu, SPI mendesak agar reforma agraria dipimpin langsung oleh Presiden. Ini dikarenakan reforma agraria menjadi hal yang mendasar untuk memperkuat fondasi perekenomian Indonesia.

“Oleh karena itu SPI mengingatkan agar Perpres reforma agraria yang akan diterbitkan Presiden dalam waktu dekat ini haruslah memperbesar peran organisasi tani sebagai pelaksana reforma agraria dan peran langsung Presiden,” paparnya.

Baca Lainnya : Hari Tani Nasional, Netizen Harap Petani Indonesia Sejahtera

Di sisi lain, Henry juga menyambut baik upaya Presiden Joko Widodo dalam mengajak organisasi masyarakat lainnya (selain organisasi petani), untuk melaksanakan reforma agraria.

Salah satunya dengan langkah Presiden mendorong Rembug Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial diselenggarakan Nahdhatul Ulama (NU), sejak 20 - 21 september 2018.

Baca Lainnya : Petani di Kalsel Terima Bantuan Upsus Bawang, Cabai dan Jeruk

“Persatuan rakyat sangat penting untuk pelaksanaan reforma agraria ini, karena reforma agraria mendapat tantangan dan ancaman dari kekuatan luar Indonesia, terutama negara-negara Industri dan lembaga-Lembaga dana internasional, seperti IMF dan World Bank. Kita tentu masih ingat, akibat penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1997 kelembagaan pangan Indonesia - Bulog menjadi lemah dan Indonesia dipaksa membuka pasar pangan dalam negeri dari impor. Akibatnya Indonesia menjadi pengimpor pangan dalam skala besar, baik gandum, kedelai, pun beras,” imbuhnya.

“Pun demikian dengan WTO (World Trade Organization) dimana organisasi itu telah menggugat Indonesia karena Indonesia membatasi impor pangan sebagai upaya penegakan kedaulatan pangan. Demikian juga dengan World Bank yang sangat gencar mendorong Indonesia meliberalisasikan kebijakan pertanahannya,” sambungnya. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: