Polemik Impor Beras, Data Siapa Paling Valid?

TrubusNews
Astri Sofyanti
21 Sep 2018   11:00 WIB

Komentar
Polemik Impor Beras, Data Siapa Paling Valid?

Beras yang dijual di pasar / ilustrasi (Foto : Trubusid/Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Polemik impor beras yang dipersoalkan oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, menjadi perbincangan hangat pubik. Kondisi ini membuat sejumlah pejabat lain hingga pengamat pertanian turut menyayangkan kisruh antara dua instani pemerintahan ini.

Pelemik impor beras mencuat setelah, Buwas tak lagi mau menerima beras impor karena menurutnya gudang-gudang Bulog sudah penuh.

Penambahan beras impor, dikatakan Buwas, hanya membuat pengeluaran Bulog menjadi bertambah. Hal ini karena Bulog membutuhkan biaya tambahan untuk menyewa gudang-gudang baru.

Baca Lainnya: Polemik Impor Beras, Menko Darmin Tuding Data Kementan Tidak Valid

Polemik impor beras ini menunjukkan adanya persoalan dalam pendataan pangan di negeri ini. 

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Said Didu turut berkomentar terkait persoalan impor beras, menurutnya, kekisruhan ini diakibatkan adanya perbedaan data yang dimiliki empat kementerian/intansi pemerintahan, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Usaha Logistik (Bulog), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Said, data yang dimiliki Kementan berdasarkan hasil luasan tanam, jika diasumsikan, semua yang ditanam akan menjadi gabah, kemudian menjadi beras dan masuk ke pasar. Sementara, BPS memiliki data perkiraan produksi dari hasil ubinan.

"Jadi, biasnya akan tinggi," ungkap Said di Jakarta, Kamis (20/9) malam.

Kemudian, berdasarkan data yang dimiliki Kemendag biasanya didapatkan dari bertanya ke pedagang besar, sehingga tidak memiliki data gudang. 

Sedangkan data yang Bulog miliki adalah beras milik pemerintah sehingga tidak dapat mewakili jumlah beras di seluruh Indonesia.

Baca Lainnya: Mendag Enggartiasto Lukita: Tanpa Impor Beras Indonesia Bisa Kacau

Lebih lanjut Said menjelaskan, polemik ini terjadi akibat data yang dimiliki adalah tahunan. Padahal, yang dibutuhkan adalah data konsumsi harian. Ini dikaitkan dengan dinamika beras yang terjadi bukan secara tahunan, melainkan harian.

"Kalau distribusi beras tertunda tiga hari saja, harga pasti naik. Jadi, data tahunan tidak dapat untuk proyeksi harga. Data harian yang harus dikaitkan dengan data tahunan," ucapnya lagi.

Menurutnya kementerian dan lembaga terkait masih terus menampilkan perbedaan, Said curiga akan adanya kepentingan subyektif yang coba diobyektifkan. 

"Ini yang membuat masyarakat berduga-duga, siapa yang sebenarnya ada kepentingan subyektif di sini," tutup Said.
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: