Setelah Ditawar, Presiden Jokowi Targetkan 3 Juta Hektare Lahan untuk Perhutanan Sosial

TrubusNews
Diah Fauziah
21 Sep 2018   10:05 WIB

Komentar
Setelah Ditawar, Presiden Jokowi Targetkan 3 Juta Hektare Lahan untuk Perhutanan Sosial

Presiden Joko Widodo. (Foto : Dok. Setkab)

Trubus.id -- Tiga juta hektare lahan perhutanan sosial menjadi target Presiden Joko Widodo selama 2018 untuk diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

"Tahun lalu, sudah diberikan 1,9 hektare. Tahun ini targetnya 3 juta hektare, padahal awalnya saya minta 4,3 juta hektare, tapi kemudian ditawar 3 juta oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya sudah, enggak apa-apa, tapi target tiga juta itu harus terlampau," kata Presiden Jokowi di Istana, Kamis (20/9).

Pada Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018, Presiden Jokowi menegaskan bahwa perhutanan nasional merupakan bagian dari reformasi agraria.

Baca Lainnya : Perhutanan Sosial, Bentuk Penghormatan Hak Masyarakat

Reformasi agraria menjadi perhatian utama pemerintah untuk diselesaikan. Pemberian sertifikat termasuk reformasi agraria yang masih dikejar penyelesainnya. Wajar, karena baru ada 43,5 juta lahan yang bersertifikat. Padahal, ada 126 juta lahan di Indonesia. Artinya, sebanyak 82,5 juta lahan belum memiliki sertifikat.

Selama 2018, presiden menargetkan untuk bisa menyelesaikan tujuh juta sertifikat tanah. Pada 2019, target pemerintah naik menjadi sembilan juta sertifikat tanah.

Baca Lainnya : Realisasi Program Perhutanan Sosial Belum Maksimal, Kenapa? 

"Saya enggak tahu Pak Menteri BPN kerjanya seperti apa. Bukan urusan saya, urusan Pak Menteri. Kantor BPN kerjanya seperti apa, urusan kantor BPN. Yang jelas, kita bekerja harus dengan target-target yang ada. Nyatanya, bisa kok," tutur Jokowi.

Ia berharap jika pemberian sertifikat terkonsentrasi pada masyarakat, masyarakat adat, perorangan. Tujuannya agar mereka yang mendapatkan sertifikat tanah bisa menjadi produktif untuk mengelola lahan tersebut.

"Jangan sampai ada yang enggak produktif," harap Jokowi. [DF]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

KKP Raih Penghargaan Badan Publik Informatif Tahun 2019

Peristiwa   22 Nov 2019 - 23:47 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: