Belum Terdampak Permen KP 32/201, Natuna Ekspor 616 Ton Kerapu ke Hong Kong 

TrubusNews
Binsar Marulitua
14 Sep 2018   14:45 WIB

Komentar
Belum Terdampak Permen KP 32/201, Natuna Ekspor 616 Ton Kerapu ke Hong Kong 

Ikan Kerapu. (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Para pembudidaya ikan di Natuna kembali mengekspor sedikitnya 16,72 ton kerapu ke Hong Kong dengan nilai Rp1,45 miliar. Pasca-penerapan Permen Kelautan dan Perikanan No. 32/2016 terkait Perubahan atas Permen Kelautan dan Perikanan No.15/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, ekspor kini berjalan seperti biasa lagi.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto mengatakan, Kepulauan Riau merupakan sentra budidaya kerapu nasional dan secara geografis cukup dekat dengan akses pasar di Hong Kong dan juga China daratan.

"Ekspor dilakukan via jalur laut dengan menggunakan dua kapal berbendera Hong Kong yakni Kapal MV Cheung Kam Wah dan Cheng Wai Hing pada tanggal 10 September kemarin," jelas Slamet.

Ia menjelaskan, menurut data volume ekspor kerapu hidup setiap bulan yang dirillis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan bahwa ekspor kerapu hidup Indonesia setiap tahunnya (2014-2018) mulai meningkat sejak Agustus. Puncaknya terjadi sekitar bulan Desember sampai dengan Januari tahun berikutnya. Pola ini menunjukkan tren ekspor kerapu cukup stabil.

Baca Lainnya : Meski Kesulitan Dapat Bibit, Nelayan Sumbar Tetap Mampu Ekspor Ikan Kerapu

“Namun bicara frekuensi, kita terikat dengan UU Pelayaran yang memang melarang kapal ikan asing bebas beroperasi di perairan Indonesia apalagi singgah antar-pulau-pulau kecil. Pemberlakuan Permen 32 ada pengaruh, tapi kita juga harus konsisten terhadap undang-undang, apalagi menyangkut kedaulatan negara,” tegas Slamet.

Namun, di sisi lain dia menegaskan bahwa pemerintah juga harus konsisten untuk menuruti ketentuan UU No. 17/2007 tentang Pelayaran di mana di dalammya ada ketentuan bahwa kapal berbendera asing tidak boleh keluar masuk wilayah perairan NKRI dan singgah antarpulau.

Ditambahkan Slamet, untuk daerah lain seperti di Indonesia bagian timur dia mengakui memang ada penurunan intensitas ekspor. Namun, hal ini lantaran akses yang jauh dari pelabuhan muat singgah. Di sisi lain banyak usaha budidaya yang tidak tersentral dalam satu kawasan sehingga kuota panen dinilai belum menutupi kapasitas angkut.

Dia juga menuturkan, bagi pembudidaya ikan kerapu yang terdampak, KKP telah memberikan dukungan program untuk mulai mendiversifikasi komoditas budidaya ke non-kerapu yang memiliki akses pasar lebih luas, seperti kakap putih dan bawal bintang di beberapa daerah. 

Baca Lainnya : Nilai Ekspor Turun Ikan Kerapu di Indonesia Turun, Begini Nasib Para Pembudidaya

Eko Prihananto, seorang pembudidaya ikan kerapu dari PT Putri Ayu Jaya di Natuna, seperti dikutip dari keterangan pers yang sama menyebutkan bahwa pengapalan dilakukan pada Senin (10/9) dan dihadiri berbagai pihak terkait yakni petugas karantina pelabuhan Sedanau, Syahbandar Sedanau, Bea dan Cukai, BKIPM, Imigrasi, PSDKP, dan TNI AL.

Ia mengatakan bahwa secara umum aktivitas ekspor kerapu ke Hongkong masih stabil sepanjang 2018. Terkait dengan harga, Eko menilai masih normal. dengan kerapu hybrid Rp85.000 per kg, ikan kerapu tikus Rp800.000 per kg, dan kerapu sunu senilai Rp350.000 per kg.

"Sekali shipping biasanya mencapai minal 16 ton. Sebenarnya ekspor dari Natuna ini berjalan normal. Catatan kami sepanjang tahun ini sudah 11 kali kami melakukan ekspor, artinya minimal sebulan sekali aktivitas ekspor ini ada,” katanya.

Baca Lainnya : Penyumbang Ekspor, Kenaikan Volume Produksi Ikan Kerapu 404 Persen

Posisi Natuna yang dekat dengan negara tujuan ekspor dinilai sangat straregis, sehingga bisnis kerapu dirasa masih menjadi pilihan menjanjikan bagi masyarakat Natuna.

"Ekspor ke Hong Kong dari Natuna cukup 6 hari. Bandingkan dengan wilayah lain seperti Bali yang memakan waktu hingga 10 hari, kalau PP sudah makan waktu 20 hari,” imbuhnya.

Terkait pemberlakuan Permen KP No. 32/2016, Eko menilai ada sedikit pengaruh, tetapi belum memengaruhi kinerja ekspor secara keseluruhan di Natuna.

"Permen KP tidak terlalu berpengaruh, aktivitas budi daya tetap berjalan seperti biasa. Indikatornya jumlah nelayan yang budidaya relatif stabil. Saat ini ada sedikitnya 2.500 orang yang terlibat dalam usaha kerapu di Natuna, tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Natuna," ujarnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: