PLTA Batangtoru Solusi Energi Sumatera Utara

TrubusNews
Thomas Aquinus
14 Sep 2018   15:30 WIB

Komentar
PLTA Batangtoru Solusi Energi Sumatera Utara

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sonny Keraf, pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) adalah sebuah keniscayaan demi kemandirian bangsa sekaligus menjadi solusi dalam mitigasi perubahan iklim global.

"Semua harus duduk bersama mencari solusi. EBT tetap dibangun tetapi mitigasi dampak lingkungannya harus dilakukan sejak perencanaan awal sampai seluruh masa operasi sehingga tidak terjadi dampak lingkungan yang dikhawatirkan," kata Sonny Keraf dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (14/9).

Sony menganjurkan agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menentang pengembangan pembangkit listrik EBT dapat berpikir komprehensif tidak hanya pada aspek konservasi lokal semata.

Baca Lainnya : PLTU Pangkalan Susu, Langkat Dinilai Cemari Lingkungan

Menurutnya, Indonesia harus mengembangkan pembangkit listrik EBT karena energi berbasis fosil selain menghambur-hamburkan devisa juga boros emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak buruk pada perubahan iklim global.

"Kalau tidak EBT, kita akan terus mengandalkan batubara dan minyak bumi yang bisa membuat perubahan iklim. Ini berbahaya karena bisa memberi dampak yang lebih besar seperti tergangguhnya musim tanam," ujar Sonny yang merupakan Menteri Lingkungan Hidup periode 1999-2001.

Baca Lainnya : Peneliti Prancis Sulap Lahan Gambut di Sumsel Jadi Energi Terbarukan?

Sony menyebutkan, pembangkit listrik EBT yang paling potensial dikembangkan di Indonesia adalah tenaga air, selain panas bumi. "Pembangkit lisrik tenaga surya dinilai sulit diandalkan dalam skala besar sementara pembangkit listrik tenaga bayu menghadapi kendala tekanan angin yang tidak stabil," ujarnya.

Terkait dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Tapanuli Selatan, Sumut, Sony mengatakan tetap bisa dibangun, tetapi langkah-langkah kongkrit konservasi orangutan adalah bagian mutlak dari pembangunan dan operasi PLTA.

PLTA Batangtoru sendiri berkapasitas 510 Mega Watt (MW) dan akan menyediakan listrik bagi Sumatera Utara, yang saat ini masih mengandalkan pasokan dari kapal pembangkit diesel yang disewa dari Turki.

Baca Lainnya : Kawal Mega Proyek PLTA Batangtoru, KLHK Terjunkan Tim Khusus

Sebelumnya, pembangunan PLTA Batangtoru mendapat penolakan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara yang menggugat SK Gubernur Sumut atas pemberian izin pembangunan PLTA Batangtoru. Walhi menilai pembangunan mengancam ekosistem yang kaya biodiversiti, diantaranya habitat 800 orang utan dan mengancam rimba terakhir di Sumatera Utara.

Sementara itu, Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR bidang energi dan lingkungan, menyayangkan jika masih ada pihak yang menolak pengembangan PLTA Batangtoru dengan alasan untuk perlindungan orangutan.

Menurut dia, memperhatikan orangutan memang penting, tetapi jangan melupakan kebutuhan rakyat terhadap energi. “Orangutan penting, tapi orang beneran yang bermartabat jangan dilupakan," ujarnya.

Baca Lainnya : Ancam Kelestarian Ekosistem Leuser, Aktivis Tolak Pembangunan PLTA Tampur

Pengembangan proyek energi terbarukan, kata Gus, sudah pasti ramah lingkungan karena membutuhkan kelestarian alam agar pembangkit listrik bisa beroperasi berkesinambungan,” jelasnya.

Pemerintah juga melakukan pemantauan untuk menjaga kelestarian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memonitor praktik merawat kelestarian lingkungan dalam kegiatan pembangunan proyek strategis nasional.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno mengatakan, KLHK terus memantau agar pembangunan PLTA Batangtoru berdampak minimal terhadap populasi orangutan tapanuli. 

Saat ini, KLHK telah mengirimkan tim untuk memonitor dampak lingkungan pembangunan PLTA Batangtoru. Tim terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatera Utara, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Unit XI Sumatera Utara dan Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli.

"Ibu Menteri LHK (Siti Nurbaya) menginstruksikan agar populasi orangutan tetap terjaga," ujar Wiratno. [NN]

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: