Menuju Pasar Karbon Dunia, Indonesia Bertumpu pada Tanaman Hutan dan Energi Terbarukan

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
13 Sep 2018   13:00

Komentar
Menuju Pasar Karbon Dunia, Indonesia Bertumpu pada Tanaman Hutan dan Energi Terbarukan

Hutan tropis (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Karbon, melalui efek rumah kaca dinilai para ilmuwan sebagai 'biang kerok' gejala perubahan alam seperti meningkatnya suhu rata-rata global, mencairnya es di kutub, naiknya tinggi muka air laut, anomali cuaca sampai meluasnya wabah penyakit tropis dan sebagainya.

Pertemuan yang diikuti 195 negara peserta KTT Perubahan Iklim PBB atau COP di Paris, Perancis tahun 2015 lalu, akhirnya mengeluarkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement) sebagai pengganti Protokol Kyoto untuk memerangi dampak perubahan iklim.

Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan internasional mengikat sebagai komitmen bersama dunia untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diberlakukan pasca 2020.

Dari traktat tersebut, muncul berbagai gagasan untuk menghadapi masalah global, salah satu yang patut dicermati adalah ide tentang perdagangan karbon.

Secara sederhana, perdagangan karbon adalah suatu mekanisme perdagangan di mana negara yang menghasilkan emisi karbon dari kuota yang ditentukan, diharuskan untuk memberikan sejumlah insentif kepada negara yang bisa menyerap karbon melalui proyek penanaman hutannya. Setiap negara/industri mempunyai kuota karbon yang boleh diemisikan.  

Baca Lainnya:  Skema Karbon Nusantara, Alternatif Mekanisme untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Mekanisme ini juga memperbolehkan industri yang berhasil mengurangi emisinya untuk menjual kredit karbon yang tersisa ke industri lain. Dalam hal ini, penyerapan atau pengurangan gas karbon menjadi semacam jasa yang bisa diperjualbelikan.

Beberapa hal penting mengenai mekanisme perdagangan karbon yang disepakati adalah bahwa perdagangan karbon hanya bisa melibatkan pohon yang bukan dari hutan alam.  Hutan/pohon yang dikembangkan sebelum tahun 1990 juga tidak bisa dilibatkan dalam perhitungan.

Selayaknya perdagangan bebas lainnya, perdagangan karbon juga bersifat bebas di mana setiap negara/industri boleh membeli/menjual karbon dari/ke negara/industri mana saja dengan harga sesuai kesepakatan bersama.

Ada banyak hal yang perlu disepakati bersama mengenai aturan perhitungannya. Terutama mengenai bagaimana menghitung kapasitas karbon yang diserap oleh sejumlah pohon dan berapa harga tiap satuan berat karbon yang harus dibayar.

Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Moekti H.Soejachmoen mengatakan data base mengenai emisi sangat penting untuk menjamin bahwa benar ada emisi dan penurunan emisi yang berpindah tangan bukan sekedar 'claim'. Karena itu kesiapan data sangat menentukan instrumen mitigasi berbasis pasar.

Jadi, sebelum menuju penjajakan pasar karbon domestik dan internasional, harus dipikirkan bagaimana memastikan tidak terjadi 'double counting,' bagaimana 'corresponding adjustment' diterapkan, bagaimana menetapkan 'baseline' nya, bagaimana memastikan overall mitigation in global emissions dan sejauh mana lingkup baik sebagai ITMOs maupun melalui mekanisme pasar karbon.

"Jadi sektor target bisnis tidak hanya bisa membayar reduksi emisi tanpa memikirkan target pengurangan emisi. Jadi nanti sebelum membayar reduksi emisi, akan terkena pilati berupa denda. Di Internasional membuat mekanisme siapa pun yang akan melakukan transaksi emisi harus melapor kepada negara. Jadi harus dibuat aturan main transaksinya," jelas Moekti kepada Trubus.id beberapa waktu lalu.  

Baca Lainnya:  Sambut Hari Bumi, Universitas Ini Gelar Uji Emisi Kendaraan

Akankah skema perdagangan karbon bisa menjadi jawaban penurunan gas rumah kaca, atau malah melahirkan ketimpangan pola geoekonomi, di mana negara berkembang bisa terpancing, terbawa ataupun terpaksa menjadi negara penanam pohon.

Sementara negara maju terus menggerakkan roda industrinya dengan hanya memberikan sejumlah kompensasi yang disepakati.  

Dengan demikian, kompensasi yang didapatkan tidak lebih dari sekadar "masuk untuk keluar" setelah akhirnya mengonsumsi produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Negara maju terus maju, negara berkembang tidak berubah status, negara miskin jadi "negara hutan".

1.1 Mekanisme Perdagangan Karbon  

Setelah KTT Bumi, diselenggarakanlah beberapa (Conference of the Parties) COP III di Kyoto yang telah menghasilkan sebuah  Protokol Kyoto yang disusun untuk mengatur target kuantitatif penurunan emisi dan target waktu penurunan emisi bagi negara maju anggota Annex I.

Secara umum isi protikol tersebut adalah  kesepakatan bersama  menurunkan emisi gas rumah kaca rata-rata sebesar 5,2% (Quantified Emission Limitation and Rediction Objectives/QELROs) dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode tahun 2008-2012.

Emisi gas rumah kaca menurut protokol ini meliputi CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, dan SF6.

Ada tiga mekanisme fleksibel yang diwadahi Protokol Kyoto yakni Implementasi Bersama (Joint Implementation), Perdagangan Emisi (Emission Trading),  Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Management/CDM).

CDM atau Mekanisme Pembangunan Bersih adalah mekanisme dimana negara-negara yang ada pada Annex 1 yang punya kewajiban menurunkan emisinya sebagaimana tercantum pada Protokol Kyoto, membantu negara-negara non-Annex 1 untuk melaksananakan proyek-proyek yang mampu menurunkan atau menyerap emisi setidaknya satu dari enam jenis gas rumah kaca (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC dan SF6).  

Negara maju menanamkan modalnya di negara berkembang dalam proyek-proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi GRK, dengan imbalan CER (Certified Emission Reductions).

CER ini diperhitungkan sebagai upaya negara Annex I dalam memitigasi emisi GRK dan nilai CER ini setara dengan nilai penurunan emisi yang dilakukan secara domestik dan karenanya dapat diperhitungkan dalam pemenuhan target penurunan emisi GRK negara Annex I seperti yang disepakati dalam Annex B Protokol Kyoto.  

Mekanisme ini adalah satu-satunya mekanisme fleksibel yang melibatkan negara berkembang.

Tujuan CDM sebagaimana yang tercantum dalam Protokol Kyoto adalah  adalah membantu negara-negara Annex I dalam memenuhi target penurunan emisi negaranya. Selain itu tujuan lainnya adalah membantu negara Non Annex I dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan untuk berkontribusi pada tujuan utama Konvensi Perubahan Iklim, yaitu menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.

Baca Lainnya:  LIPI: Kebun Raya Berhasil Turunkan 25 Persen Emisi Gas Karbon

CDM (Mekanisme Pembangunan Bersih) mencakup tiga kategori implementasi yaitu "Clean Production" (Produksi Bersih), "Saving Energy" (Penghematan Energi) dan "Fuel Switching" (Pengalihan Bahan Bakar). Realisasi program CDM adalah melakukan reduksi emisi gas rumah kaca serta sekuestrasi (penyerapan karbon) melalui penanaman pohon di lahan produksi yang mengalami eksploitasi berlebihan. Kegiatan dalam CDM meliputi kegiatan reduksi emisi GRK dan penyerapan karbon.

Secara umum siklus umum proyek CDM adalah Identifikasi Proyek, Desain Proyek, Dokumen Rancangan Proyek/Project Design Document (PDD), Validasi, Registrasi

Implementasi, Pengawasan/monitoring, Verifikasi, Sertifikasi penurunan emisi dan Penerbitan penurunan emisi tersertifikasi/Certified Emission Reduction (CER).

CDM Executive Board mempunyai waktu maksimal 15 hari setelah permohonan penerbitan CER diberikan untuk mengkaji ulang surat sertifikasi proyek yang.

Satu unit CER menurut Protokol Kyoto, setara dengan 1 metrik ton CO2.  

1.2 Konsen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC)  

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menanggulangi perubahan iklim dalam mengurangi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% sampai pada 2030  dengan target total pengurangan Business As Usual (BAU) pada  2030  adalah 2,869MtonCO2e dan Total ER target 2030 : 834MtonCO2e.

Untuk itu pemerintah  menyatakan terbuka untuk kerjasama bilateral, regional dan internasional dalam mengimplementasikan National Determined Contribution (NDC) sesuai dengan Paris Agreement melalui Skema Karbon Nusantara (SKN).

Dengan terus dibukanya peluang perdagangan karbon global sebagaimana ditetapkan pada Paris Agreement, maka pemerintah Indonesia perlu mengkaji peluang pasar ke depan dan offset yang aman bagi Indonesia untuk melakukan perdagangan karbon dan dalam waktu yang sama memenuhi komitmen untuk berkontribusi dalam upaya global memenuhi target penurunan emisi GRK.

Baca Lainnya:  PLTA Bersistem "Peaker" Bisa Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugadirman mengatakan, saat ini KLHK, Kemenko Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang mennyempurnakan revisi Peraturan Presiden 61 tahun 2016 yang merujuk pada mekanisme dan sistem pasar karbon.

"KLHK masih menginventarisasi  penurunan berapa emisi yang terjadi dari sektor energi, limbah, pertanian, kehutanan dan Proses Industri dan Penggunaannya. Dari 29% target penurunan emisi, 11 persen dari energi, 17 persen dari kegiatan kehutanan dan 1 persen dari limbah Industri," jelas Ruandha di Jakarta.  

Ruandha menjelaskan untuk sementara belum ada daya paksa ke semua sektor untuk mencatat penurunan emisi. Meskipun sudah dibuat Sistem Registri Nasional (SRN) tetapi untuk sementara catatan hanya pokok usaha usaha apa saja  yang dilakukan untuk menurunkan emisi.  

"Arahnya Perpres nantinya mewajibkan tetapi sekarang masih sosialisasi," tambahnya.  

Sementara itu, Penasihat Senior Menteri bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional,  Nur Masripatin dalam paparannnya saat diskusi pojok iklim di KLHK mengatakan, pasar karbon memiliki peluang terbuka untuk berkembang, khususnya dalam tataran domestik, selama didukung oleh kebijakan pemerintah.  

Pasalnya, esensi dari pasar karbon adalah memungkinkan mitigasi perubahan iklim dengan biaya rendah dan hal tersebut  dibutuhkan untuk mencapai target kontribusi nasional yang diniatkan (Nationally Determined Contribution /NDC Indonesia).

Salah satu kebijakan yang bisa memicu pasar karbon domestik adalah penerapan pembatasan emisi. Menurut dia, secara global saat ini ada 51 pasar karbon domestik dimana 49 diantaranya merupakan pasar karbon mandatori.  

Secara global, pada 2017 lalu, pasar karbon mandatori mencakup 11 giga ton setara CO2 dengan nilai mencapai US$82 miliar. Sementara pasar karbon yang tidak didasarkan kewajiban penurunan emisi (voluntary) hanya memproduksi penurunan emisi 63,4 miliar ton setara CO2 dengan nilai pasar US$191 juta pada tahun 2016.

Selain itu, ditambahan Nur Masripatin bahwa  sejauh ini telah ada sejumlah proyek rendah karbon yang didukung oleh instrumen berbasis pasar, diantaranya 47 proyek Clean Development Mechanism (CDM) senilai US$1 miliar dengan kredit karbon setara 32 juta ton CO2. Juga ada 29 proyek yang terdaftar dalam joint credit mechanism (JCM) senilai 129 juta dolar AS.

"Harga kredit karbon yang cukup menarik akan mendorong investasi proyek rendah karbon. Dia mencontohkan bergairahnya pasar karbon mandatory saat masih diatur berdasarkan Protokol Kyoto. Protokol ini memungkinkan terjadi negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca antara pelaku industri yang menghasilkan emisi CO2 dengan pelaku industri berbasis hutan maupun pertanian," tambahnya.  

1.3 Tanaman  Hutan dan Energi Terbarukan dalam Pencapaian NDC Nasional

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menanggulangi perubahan iklim dalam mengurangi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% sampai pada 2030.  Sesuai Nationally Determined Contribution (NDC)  sebesar 29% target penurunan emisi terbagi atas 11 persen dari energi, 17 persen dari kegiatan kehutanan dan 1 persen dari limbah industri.  

NDC dari sektor Kehutanan adalah penurunan deforestasi

"Salah satunya adalah restorasi 2 juta ha gambut pada tahun 2030 dengan tingkat kesuksesan sebesar 90%," jelasnya.  

Ia menambahkan dari target adalah Total BAU 2030 : 2,869MtonCO2e tersebut LULUCF termasuk pengelolaan gambut termasuk land use, land use change and forestry (LULUCF) sebesar 17.2 % dari Total BAU.

Untuk menyokong pengendalian perubahan iklim pengembangan energi terbarukan berbasis hutan butuh dukungan pembiayaan, termasuk  dari pasar karbon.

"Salah satunya adalah restorasi 2 juta ha gambut pada tahun 2030 dengan tingkat kesuksesan sebesar 90%," jelas  Penasihat Senior Menteri bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional,  Nur Masripatin  

Ia menambahkan dari target  Total BAU 2030 sebesar 2,869MtonCO2e tersebut termasuk pengelolaan gambut dengan skema land use, land use change and forestry (LULUCF) sebesar 17.2 % dari Total BAU

Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto mengatakan bioenergi berbasis hutan sangat potensial seperti pemanfaatan kayu yang berasal dari tanaman hutan sebagai biomassa atau biji tanamannya untuk menghasilkan minyak nabati.

"Tanaman hutan sebagai energi menyerap dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari energi berbasis fosil," kata Agus seperti dikutip dari keterangan halaman resmi.

Adapun sejumlah tanaman yang berfungsi sebagai penghasil biomassa misalnya akor, kaliandra,  lamtoro dan turi sementara tanaman penghasil minyak nabati antara lain nyamplung, arendan kemiri sunan.

Sampai saat ini penanaman tanaman energi di Indonesia mencapai 89.860 hektare (ha) yang tersebar di 10 unit izin Hutan Tanaman Industri (HTI).  

Selain itu, adapula 23 unit HTI yang siap untuk menanam seluas 87.600 ha lainnya.  

Sementara itu, untuk tanaman nyamplung ada potensi lahan seluas 480.000 hektare yang bisa menghasilkan 2,1 juta liter biodisel.

Menurut Agus, jika program pencampuran bahan bakar nabati sebanyak 10% (B10) sukses diimplementasikan, maka akan ada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 5,1 juta ton setara C02.  

Sementara, dengan B20 pengurangan emisi GRK bisa mencapai 9,4 juta ton setara CO2.

Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Iriati Hadiningdyah menjelaskan, green sukuk bisa menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim.

"Indonesia adalah negara penerbit Green sukuk pertama di dunia," katanya.

Dia menjelaskan sukuk sudah menjadi salah satu sumber pembiayaan APBN. Pada periode 2008-2018, total penerbitan sukuk mencapai Rp925,2 triliun dengan outstanding per Agustus 2018 sebesar Rp634,2 triliun.

Green sukuk sendiri diterbitkan pertama kali pada Maret 2018 senilai US$1,25 dan dananya dimanfaatkan untuk proyek-proyek hijau di 5 sektor termasuk untuk pengembangan energi terbarukan.

Selain itu, penyumbang NDC dari  energi terbarukan lainnya adalah sumber energi terbarukan dari gambut.  
Melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap Gambut (PLTU Gambut) yang dinyatakan ramah lingkungan di Daerah Kalimantan. [KW]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: