Lahan Konsesi Terbakar, Lima Perusahaan Perkebunan di Kalbar Disegel

TrubusNews
Binsar Marulitua
27 Agu 2018   16:15 WIB

Komentar
Lahan Konsesi Terbakar, Lima Perusahaan Perkebunan di Kalbar Disegel

Perusahaan perkebunan di Kubu Raya, Kalbar disegel petugas KHLK. (Foto : Doc/ KLHK)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel konsesi lima perusahaan perkebunan di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Langkah tegas ini diambil untuk mendukung proses penegakan hukum karena kebakaran hutan dan lahan di area konsesi. 

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, lima perusahaan itu adalah PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL, dan PT RJP.  Penyegelan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Agustus 2018 atas instruksi Menteri LHK, Siti Nurbaya. 

Baca Lainnya : Cegah Karhutla, Petani Ladang Berpindah Wajib Lapor Polisi Sebelum Buka Lahan

"Kami akan terus memantau lokasi-lokasi lainnya yang terbakar, termasuk dengan menggunakan teknologi satelit dan drone," tambah Rasio Ridho.

Langkah penegakan hukum karhutla di Kalbar tengah berproses. Sebelumnya Polda Kalbar juga telah menetapkan 26 pelaku pembakar lahan sebagai tersangka. 

"KLHK memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polda Kalbar yang dengan tegas menindak pelaku agar tidak ada lagi yang berani membakar," imbuh Rasio Ridho.

Berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di Kalbar, lanjutnya, saat ini telah dilakukan oleh Satgas Karhutla, TNI, Polda Kalbar, Pemda dan masyarakat.

Baca Lainnya : Ketika Koordinasi Begitu Vital Cegah Karhutla di Singkawang Kalbar

"Kami akan terus memantau lokasi-lokasi lainnya yang terbakar, termasuk dengan menggunakan teknologi satelit dan drone," terang Rasio.

Dia menambahkan sejak 2015, KLHK sudah memberikan sanksi administrasi pada lebih dari seratus korporasi akibat karhutla, termasuk pencabutan izin. KLHK dan kepolisian juga telah mengajukan pidana pada puluhan kasus karhutla termasuk kasus korporasi.

"KLHK telah mengajukan gugatan perdata pada 11 korporat yang bertanggung jawab atas karhutla, dengan gugatan ganti rugi mencapai triliunan rupiah. Untuk kasus karhutla ini, kami akan menerapkan penegakan hukum berlapis, baik itu sanksi administratif, perdata, maupun pidana agar semakin besar efek jeranya." ujarnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: