Ternyata Banten Tak Punya Perda Hak Penyandang Disabilitas 

TrubusNews
Herlin Saputra | Followers 0
27 Agu 2018   12:30

Komentar
Ternyata Banten Tak Punya Perda Hak Penyandang Disabilitas 

Kaum difabel (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Provinsi Banten belum memiliki Peraturan Derah (Perda) tentang Hak Penyandang Disabilitas. Padahal Perda ini sangat mendesak terutama untuk melindungi hak kaum disabilitas.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Sahabat Difabel (Persada), Memi Elmiliasari, pihaknya sudah berinisiatif menyerahkan naskah akademik tersebut kepada Komisi V DPRD Banten. “Saya sudah kasih NA (naskah akademik) ke Komisi V sejak 2017 lalu. Sudah saya kasih ternyata tidak ada tindak lanjutnya,” kata Memi kepada media, Senin (27/8).

Memi sendiri mengaku prihatin karena banyak hak mereka yang belum terlindungi. “Paling tidak ada payung hukum sehingga ada yang melindungi. Selama mereka jarang diperhatikan fasilitas umum dan kebutuhan lainnya. Dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 itu diatur hak penyandang disabilitas,” katanya.

Baca Lainnya: Penyandang Disabilitas Tuntut Dinas Sosial Gunungkidul Bentuk Program Pemberdayaan

Hak kaum disabilitas yang kerap terabaikan yakni hak pendidikan, hak politik dan hak hidup. Akibat tidak adanya Perda tersebut, orangtua yang memiliki anak penyandang disabilitas hanya mencari pendidikan sendiri semampunya.

“Bagaimana anak bersekolah, di mana? Kalau mampu orangtuanya, tak ada masalah. Yang tidak mampu sekolah bagaimana masa depan anak," katanya.

Sementara sekolah kebutuhan khusus (SKH) di Banten hanya ada tujuh. “Dari delapan kabupaten kota hanya tujuh SKH negeri pemerintah. Minus Kota Cilegon dan Kota Tangerang," paparnya.

Baca Lainnya: Meski Punya Koleksi Eksklusif, Pengunjung Museum Banten Lama Terus Turun

Keterbatasan juga dialami kaum disabiltas dalam hal politik. “Politik misalnya. Pilkada fasilitas untuk penyandang kurang lengkap, sosialisasi kurang," jelasnya

Selain itu, dalam bidang lapangan kerja sulit. Belum lagi pelatihan kemampuan hidup dan fasilitas umum yang tidak ramah. “Padahal di UU setiap instansi (negeri/swasta) wajib menerima minimal 2 persen kaum disabilitas," ujarnya.

Harapan dia, dengan diterbitkannya Perda tersebut paling tidak hak penyandang disabilitas lebih diperhatikan. [KW]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: