Ada 437 Izin Konsesi di Balik Sebaran 2.173 Titik Api di Indonesia

TrubusNews
Binsar Marulitua
23 Agu 2018   16:00 WIB

Komentar
Ada 437 Izin Konsesi di Balik Sebaran 2.173 Titik Api di Indonesia

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Meski upaya pelestarian lingkungan hidup semakin gencar dilakukan, namun kenyataannya laju pengrusakan alam terjadi lebih cepat. Bencana lingkungan kebakaran hutan masih menjadi rutinitas yang sering dikaitkan dengan hutan tanaman industri terutama di Kalimantan.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat dari tanggal 1 Januari hingga 14 Agustus 2018, terdapat 2.173 titik api, diantaranya tertinggi di Kalimantan Barat mencapai 779 dan Riau sebanyak 368 titik.

Dari data titik api yang Walhi 'overlay' dengan peta perizinan, ditemukan sebagian titik api berada di konsesi 230 di IUPHHK-HT, 85 di IUPHHK-HA, 122 di HGU. Selain di dalam konsesi, Walhi juga mencatat sebaran titik api berada di wilayah kesatuan hidrologi gambut (KHG), yang menjadi wilayah prioritas pemulihan restorasi gambut dan pencegahan dari kebakaran.

Baca Lainnya : Menko Polhukam: Sepanjang Tahun 2018, Jumlah Titik Api Terus Menurun

Khalisa mengatakan penjelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait restorasi gambut oleh korporasi baru sebatas revisi Rencana Kerja Usaha (RKU), tidak diketahui berapa luas yang sudah terintervensi. Tantangan terbesar persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut dan penanganannya,  adalah kuatnya aktor korporasi yang selama ini berada di balik peristiwa tersebut.

"Penegakan hukum lebih banyak bersifat pemberian sanksi administratif yang tidak memberikan efek jera sedikitpun bagi korporasi. Ironisnya, penegakan hukum yang seharusnya ditujukan bagi korporasi yang telah melakukan pelanggaran hukum, justru berbelok menyasar masyarakat adat, masyarakat lokal dan petani.

Berbagai pernyataan dari aparat keamanan seperti tembak di tempat bagi pelaku pembakaran, menunjukkan bahwa aparat keamanan gagal melihat bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut adalah problem struktural yang disebabkan oleh pelanggaran hukum oleh aktor yang memilki kekuatan ekonomi, lanjutnya.

Baca Lainnya : Petugas Berhasil Jinakkan Dua Titik Api di Bengkalis Riau

"Kami mendesak Presiden segera mengeluarkan kebijakan moratorium sawit dan investasi monokultur skala besar lainnya. Jika tidak, kami khawatir target pembenahan tata kelola hutan dan ekosistem rawa gambut tidak akan tercapai dan kebakaran hutan dan gambut, akan terus terjadi, karena kerusakannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan upaya pemulihannya," ujar Khalisah.

Direktur Walhi Kalimantan Barat Anton P Widjaya mengatakan fakta di mana tahun 2018 titik api sangat tinggi di Kalimantan Barat. Dirinya menjelaskan bahwa klaim perbaikan tata kelola gambut yang selama ini dilakukan telah gagal. Realitas ini sekali lagi menjelaskan bahwa restorasi gambut, tanpa penegakan hukum bagi korporasi adalah kesia-siaan. [NN]
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: