Semakin Terdesak, PLTA Batang Toru Dianggap Rampas Ruang Hidup Orangutan 

TrubusNews
Binsar Marulitua
09 Agu 2018   23:00 WIB

Komentar
Semakin Terdesak, PLTA Batang Toru Dianggap Rampas Ruang Hidup Orangutan 

Aksi penolakan pembangunan PLTA Batang Toru yang dinilai bisa merampas ruang hidup orangutan Tapanuli. (Foto : Doc/ WALHI)

Trubus.id -- Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang masuk dalam proyek strategis nasional, dinilai mengancam spesies orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). Padahal, kera besar terlangka di dunia ini sedang berjuang dalam status "Critically Endangered" karena  perkembanganbiakannya yang lambat dan perburuan manusia.

Direktur WALHI Sumatera Utara, Dana Prima Tarigan mengatakan, wilayah pembangunan PLTA ini berada di kawasan hutan Batang Toru yang menjadi habitat Orangutan Tapanuli. Sejak dicanangkan pada tahun 2016, pembangunan PLTA ini direncanakan akan selesai dan beroperasi pada 5 tahun mendatang.

Pembangunan infrastruktur proyek berupa jalan akses, SUTET dan terowongan bawah tanah sepanjang 13 km pada habitat orangutan Tapanuli di pinggir sungai Batang Toru akan berdampak ganda.

Baca Lainnya : Melewati 1,5 Tahun Masa Rehabilitasi, Otan Jadi Orangutan Terakhir yang Ditranslokasi

"Pertama akan memusnahkan harapan untuk menyambungkan kembali ketiga populasinya dan kedua, akan menghilangkan sebagain habitatnya yang paling kaya dengan kepadatan orangutan paling tinggi, serta membuka akses bagi manusia pada habitat terakhirnya," jelas Dana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/8). 

Dana menjelaskan, klaim ‘kapasitas 510 MW’ sudah merupakan suatu tanda tanya karena kapasitas tersebut hanya tercapai selama 6 jam setiap hari. Proyek PLTA didesain sebagai ‘peaker’ yaitu menyuplai listrik pada saat beban tinggi dari jam 1800 sampai dengan jam 2400. Maka aliran sungai akan disimpan selama 18 jam kemudian dilepaskan untuk menghasilkan listrik selama 6 jam.

Bayangkan, sungai menjadi kering selama 18 jam dan banjir selama 6 jam. Dengan demikian proyek PLTA ini akan sangat berdampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di wilayah hilir bendungan, terutama masyarakat yang tergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan transportasi air. Sawah yang di pinggir sungai tidak akan bisa digarap lagi.

Baca Lainnya : Sebelum Ditetapkan Sebagai Spesies Baru, Orangutan Tapanuli Dianggap Hama

Saat ini, WALHI Sumatera Utara bersama 36 pengacara tengah mendaftarkan gugatan terkait ijin lingkungan dari PT. NSHE. WALHI Sumatera Utara melihat ijin lingkungan PT. NSHE bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang tentang penerbitan ijin lingkungan, asas-asas pemerintahan yang baik, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan lainnya.

"Objek yang digugat Walhi Sumut adalah SK Gubernur Nomor 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tertanggal 31 Januari 2017. Surat itu memberikan izin lingkungan kepada PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) untuk membangun PLTA Batangtoru. SK itu yang menjadi dasar mereka membangun. Maka SK itu yang kita gugat agar dibatalkan oleh PTUN Medan," tambahnya. 

Baca Lainnya : Gara-gara Alih Fungsi Hutan, Habitat Orangutan Rusak

Sebagai informasi persebaran populasi orangutan Tapanuli di hutan Batang Toru diperkirakan kurang dari 800 individu. International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukan satwa endemik tersebut ke dalam status Critically Endangered atau sangat terancam kepunahan.

Dalam Bentang Alam Batang Toru, orangutan Tapanuli terpecah 3 populasi, dan hanya populasi yang di blok barat (500 sampai 600 individu) yang dianggap dapat bertahan (dengan catatan tidak ada gangguan atau kehilangan habitat), sedangkan populasi di blok timur (160 individu) dan di Cagar Alam Sibual-buali (kurang tersisa kurang dari 30 individu) sudah menuju kepunahan karena kawin silang (inbreeding) apabila tidak dapat dihubungkan kembali dengan populasi di Blok Barat. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: