Meski Dikecam, Pembangunan di Pulau Komodo Terus Dilanjutkan 

TrubusNews
Binsar Marulitua
09 Agu 2018   20:45 WIB

Komentar
Meski Dikecam, Pembangunan di Pulau Komodo Terus Dilanjutkan 

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno. (Foto : Trubus.id/ Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Pembangunan sarana dan prasarana di Pulau Rinca yang masuk area Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur (NTT), tetap diizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya sejumlah aktivis pecinta lingkungan hingga masyarakat Labuan Bajo, ramai membuat petisi #savekomodo dan berdemo sebagai reaksi atas rencana pembangunan yang diklaim berada di zona konservasi. 

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno mengatakan, pengembangan wisata alam di TNK sudah melalui regulasi pemerintah sah. Sampai saat ini terdapat dua izin pengusahaan pariwisata alam yaitu PT Segara Komodo Lestasi (SKL) di Pulau Rinca dan PT Komodo Wildlife Ecoturism (KWE) di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Area usaha kedua izin ini dipastikan berada ruang usaha di zona pemanfaatan.

Baca Lainnya : Jadi Destinasi Unggulan, Pengawasan Kapal Wisata TNK Perlu Diperketat

"Ekspektasi para aktivis dan masyarakat Labuan Bajo adalah dibangun hotel dan resort dengan pancang beton itu keliru. Pembangunan sarana dan prasarana yang mengusung konsep ecolodge, juga berada di berada di dalam zona pemanfaatan bukan zona inti," jelas Wiratno di Gedung Manggala Wanabakti, Kamis, (9/8).

Wiratno menjelaskan, PT SKL mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di Pulau Rinca berdasarkan keputusan Kepala BKPM Nomor 7/1/IUPSWA/PMDN/2015 tanggal 17 Desember 2015 seluas 22,1 hektare (ha) atau 0,1% dari luas Pulau Rinca. Dan yang diizinkan untuk dibangun sarana dan prasarana maksimal seluas 10% dari luas izin yang diberikan atau seluas 2,21 ha.

Sementara itu, PT KWE diberikan IUPSA di Pulau Komodo dan Pulau Padar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.796/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 seluas 426,07 ha, yang terdiri dari 274,13 ha di Pulau Padar dan 151,94 ha di Pulau Komodo dan sarana dan prasarana dibangun dengan luas maksimal 10% dari luas izin atau sekitar 42,6 ha.

Menurut Wiratno, syarat merealisasikan sarana wisata alam sesuai RKT yang telah disahkan paling lambat 1 tahun setelah IUPSWA diterbitkan. Selain itu syarat lainnya membayar pungutan IUPSWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan tenaga ahli konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiataan IUPSWA sesuai izin yang diberikan. 

"Menyisihkan dana minimal lima persen keuntungan dari hasil usaha untuk pembinaan dan pengembangan Usaha kecil Menengah (UKM) dan Koperasi serta menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah," jelasnya.

Baca Lainnya : Wisatawan Meningkat, 2 Spot Diving di TNK Makin Terancam

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 12/IV-Set/2012 tanggal 24 Februari 2012, Taman Nasional Komodo memiliki lahan seluas 173.300 ha, yang terdiri dari berbagai zona.

Terdapat zona inti dengan luas 34.311 ha, zona rimba seluas 22.187 ha, zona perlindungan bahasi seluas 36.308 ha, zona khusus pelagis seluas 59.601 ha, zona khusus pemukiman seluas 298 ha, zona pemanfaatan tradisional daratan seluas 879 ha, zona pemanfaatan tradiosonal bahari seluas 17.308 ha, zona pemanfaatan wisata daratan seluas 824 ha dan zona pemanfaatan wisata bahari seluas 1.584 ha.

"Zona ini diubah per lima tahun, namun sampai saat ini zonasi ini masih sama karena belum ada usulan perubahan dari daerah," tandas Wiratno. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: