Warga Cendoro, Mojokerto Tolak Pembangunan PPLI B3, Kenapa?

TrubusNews
Syahroni
02 Agu 2018   22:45 WIB

Komentar
Warga Cendoro, Mojokerto Tolak Pembangunan PPLI B3, Kenapa?

Warga Cendoro tolak pembangunan PPL B3 di wilayahnya. (Foto : Doc/ Bhirawa)

Trubus.id -- Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun Pusat Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (PPLI B3) tampaknya akan berjalan alot. Hal ini terjadi lantaran warga di sekitar lokasi PPLI B3 tersebut menolak adanya tempat tersebut di lingkungan mereka. 

Sebelumnya, Pemrov Jatim berencana membangun PPLI B3 di atas lahan Perhutani petak 57 Gunung Kendil, tepatnya di sebelah selatan Desa Cendoro, Mojokerto. Patok batas lahan untuk PPLI B3 telah dipasang pemerintah meliputi lahan seluas 57 hektare, Rabu (1/8) kemarin.

Baca Lainnya : KLHK Dorong Percepatan Pemusnahan Limbah Medis di Pabrik Semen

Namun langkah itu langsung memancing reaksi warga Desa Cendoro, Dawarblandong. Kamis (2/8), mereka kemudian menggelar aksi protes di kantor desa setempat. Mereka beralasan, dengan adanya PPLI B3, lingkungan mereka bisa tercemar. 

Ketakutan warga sendiri muncul karena warga berkaca pada polemik di Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto. Di tempat itu, sebagian warga juga menolak keberadaan pabrik pengolahan dan pemanfaatan limbah B3, PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA). Meskipun selama ini belum ada bukti pencemaran lingkungan.

"Jaraknya (PPLI B3) dari desa kami tak sampai 2 Km, hanya 200 dari permukiman penduduk Dusun Bakung, Desa Cendoro. Kami tak mau desa kami mengalami kerusakan lingkungan seperti di Lakardowo," kata Koordinator Aksi Warga Desa Cendoro, Sujianto kepada wartawan di kantor Desa Cendoro, Kamis (2/8).

Ia menjelaskan, 90% warga Desa Cendoro menggantungkan hidup dengan bercocok tanam di kawasan hutan. Jika 57 hektare lahan digunakan untuk PPLI B3, maka akan banyak warga yang kehilangan mata pencaharian.

"Otomatis kami tak punya lahan untuk pertanian, kami tak ada pekerjaan. Sumber mata air pasti terpengaruh," ungkapnya.

Baca Lainnya : Tempat Pembuangan Limbah B3 RS Surabaya, Tidak Boleh Dipakai Daerah Lain, Kenapa?

Kepala Desa Cendoro Supardi menambahkan, semula pembangunan PPLI disebut membutuhkan izin dari pemerintah desa dan BPD setempat. Hal itu disampaikan DPRD Kabupaten Mojokerto saat hearing dengan warga.

"Setelah saya gali informasi dari Pemprov Jatim, ternyata perizinan karena ini kawasan hutan, tak membutuhkan izin Kades, termasuk penentuan lokasi PPLI B3," terangnya.

Supardi menegaskan tetap berpihak kepada warganya. Dirinya menjadi penyalur aspirasi warga ke Pemprov Jatim. Oleh sebab itu, dia meminta warga tak melakukan langkah yang melanggar hukum. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

KKP Hentikan Sementara SPWP Ekspor Benih Bening Lobster

Peristiwa   26 Nov 2020 - 17:29 WIB
Bagikan:          
Bagikan: