Pembantaian 292 Ekor Buaya dan Usangnya UU Perlindungan Konservasi Satwa

TrubusNews
Binsar Marulitua
18 Juli 2018   11:00 WIB

Komentar
Pembantaian 292 Ekor Buaya dan Usangnya UU Perlindungan Konservasi Satwa

Warga membantai 292 ekor buaya penangkaran sebagai aksi balasan atas tewasnya seorang warga karena diterkam buaya. (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Masih belum lepas dalam ingatan, saat publik maupun masyarakat konservasi dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan seekor harimau Sumatera berusia 25 tahun yang kemudian dikuliti di dalam Kebun Binatang Taman Rimba, Kota Jambi beberapa tahun silam. Kini, setelah cukup lama berlalu, peristiwa pembantaian sadis terhadap satwa kembali terjadi.

Kali ini yang menjadi sorotan, aksi warga yang melakukan pembantaian terhadap 292 ekor buaya di sebuah penangkaran di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Peristiwa tragis ini tentu menambah catatan kelam bagaimana buruknya perlindungan dan pengawasan terhadap satwa dilindungi. 

Dengan terus berulangnya kasus serupa, apakah menjadi indikasi Undang-undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Hayati dan Ekosistem sudah usang? 

Atau mungkin deklarasikan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi pada 19 Oktober 2015 hanya sebagai 'madu' untuk daya tarik pariwisata? Dan mirisnya lagi, bahasan revisi Undang-undang No.5/1990 oleh Komisi IV DPR RI yang digadang bisa menjadi solusi, sepertinya hanya jalan ditempat. 

Menanggapi tudingan itu, ketua komisi IV DPR RI, Herman Khaeron membantahnya. Ia menilai, ada berbagai kendala saat membahas revisi tersebut. 

"Kami Komisi IV DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-undang No.5/1990 yang masih terkendala oleh benturan berbagai Undang Undang lainnya. Jadi memang perlu kehati-hatian agar peraturan tidak tumpang tindih," jelas Herman. 

Ia menjelaskan, nantinya jika prolegnas sudah selesai, undang-undang baru perlindungan satwa, ekosistem, dan sumber daya alam bisa menjadi senjata yang ampuh untuk menyelesaikan polemik lingkungan hidup selama ini. 

"Undang-undang ini dilihat sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa sehingga hukumannya pun harus ada hukuman minimal. Nilai dari hukuman harus lebih berat dari nilai kejahatannya. Kalau keuntungan dari kejahatannya bisa untuk 10 tahun, tapi hukumannya hanya satu tahun, ini kan juga jadi persoalan. Orang tidak akan jera," tambahnya. 

Pengelola Penangkaran Buaya yang Dibantai Warga Memiliki Izin Resmi

Kembali ke peristiwa pembantaian 292 ekor buaya di Sorong, Papua Barat, menurut keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diterbitkan BBKSDA Papua Barat pada 15 juli 2018 lalu diketahui, buaya yang dibantai warga merupakan buaya penangkaran yang dikelola CV. MLA. 

CV MLA sendiri merupakan penangkar resmi yang memiliki ijin penangkaran sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor: SK.264/IV-SET/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Penangkaran Buaya Air Tawar (Crocodilus novaeguineae) dan Buaya Muara (Crocodyllus porossus) yang dilindungi Undang-undang.

Pemberian izin penangkaran kepada CV. MLA oleh Direktur Jenderal PHKA didasari persyaratan yang telah dipenuhi, di mana persyaratan tersebut diperoleh dari Pemerintah Daerah. 

Persyaratan itu diantaranya adalah adanya Surat Izin Terbit Usaha (SITU), surat keterangan lokasi tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Lemahnya Pengawasan Pengelola, di Balik Pembantai 292 Ekor Buaya 

Sesuai kronologis yang dilaporkan Kepala BBKSDA Papua Barat, Basar Manullang kepada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno, pembantaian ratusan buaya dilakukan oleh warga yang merasa kesal atas terbunuhnya transmigran asal pulau Jawa bernama Sugito (48). 

Dilaporkan, korban diterkam buaya saat mencari rumput di sekitar areal kawasan penangkaran. Faktanya, penangkaran tersebut memang dekat dengan pemukiman warga. Selain itu larangan warga mendekat lokasi penangkaran juga tidak ada. 

Tak hanya itu, tidak ada pencegahan juga saat korban maupun warga lainnya yang hendak mendekat ke areal lokasi. Respon pertolongan yang tidak sigap saat korban diterkam juga menjadi bukti bahwa pengawasan penangkaran tersebut masih lemah. 

Selain itu, saat warga yang emosi mendatangi penangkatan juga tidak ada upaya pencegahan dari pihak pengamanan penangkaran. Alhasil, warga bisa menerobos lokasi penangkaran yang hanya dibatasi pagar kayu dan pintu yang dalam kondisi tidak terkunci. 

KLHK: Di Papua, Buaya Satwa Buru dan Dapat Dimanfaatkan

Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno mengatakan, Buaya merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Namun, khusus di Papua, buaya masuk kategori satwa buru dan dapat dimanfaatkan dengan pengaturan khusus.

"Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemerintah menetapkan hewan hasil budidaya yang memanfaatkan satwa liar sebagai ternak sepanjang populasinya telah mengalami kestabilan genetik tanpa bergantung lagi pada populasi jenis tersebut di habitat alam," jelasnya melalui pesan singkat. 

 UU konservasi RI Belum Menciptakan Efek Jera

Ketika berbicara mengenai kasus pembantaian satwa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, ada delapan kasus kematian gajah di Aceh yang tidak pernah terungkap. Sementara kasus pembunuh Gajah Bunta, belum juga mencapai "incraht". 

Cerita sedih lemahnya perlindungan satwa lainnya adalah manakala Pengadilan Negeri Kutai Timur menetapkan terdakwa Andi (37), Rustam (37), Muis (36) serta Nasir (55) dengan vonis 7 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan. 

Padahal perbuatan yang dengan sadar menembak seekor orangutan di desa Teluk Pandan, Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan 130 peluru senapan angin, turut mendapatkan sorotan media asing dan memperburuk citra Indonesia sebagai rumah mega dioversity.  

Pada kasus pembantaian 292 ekor buaya di penangkaran milik CV. MLA, polisi hingga saat ini masih melakukan penyelidikan. Jika para pelakunya terungkap, mereka yang terlibat terancam kurungan penjara 9 bulan.

Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Hary Supriyono menyampaikan, pihaknya akan menggunakan pasal 21 ayat 2 huruf a Jo pasal 40 ayat 2 Undang-undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Hayati dan Ekosistem Jo Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa terhadap para pelaku.

"Pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp300,- karena penganiayaan hewan," kata Hary.

Namun pihak kepolisian hingga saat ini belum menangkap pelaku pembataian 292 ekor buaya, dan penjarahan anak buaya tersebut. Polisi hingga saat ini masih melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lokasi. Untuk anak-anak buaya yang dijarah warga, sebagian dikubur dan dimanfaatkan oleh pemilik penangkar PT Mitra Lestari Abadi (MLA).

Peraturan Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Punya Kelemahan

Seorang peneliti Biodiversity Internasional dari Worl Wildlife Foundation (WWF) yang tidak bersedia disebutkan namanya menemukan beberapa kelemahan pada ketentuan tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Hasil penelitian, selama kurang mempertanyakan validitas regulasi Indonesia yang mengizinkan penangkar memproduksi lebih dari empat juta satwa di penangkaran untuk diperjualbelikan selama 2016. 

Salah satu kelemahan yang digarisbawahi dalam Penggunaan Parameter Biologi untuk pengaturan kuota satwa di fasilitas penangkaran Indonesia ini adalah kemampuan berkembang biak dari banyak satwa yang dibesar-besarkan. 

"Bahwa kuota penangkaran di Indonesia untuk 21 jenis mamalia, 38 jenis reptil dan dua amfibi sangatlah tidak realistis. Untuk mamalia, kuotanya ditetapkan sampai sembilan kali lebih tinggi, lima kali lebih tinggi untuk reptil, dan 67 kali untuk amfibi dari jumlah yang secara realistis dapat dicapai," jelasnya

Syarat Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Memiliki penangkaran memang bukan hal yang mudah. Banyak syarat yang harus dipenuhi agar izin penangkaran bisa dikantungi. Namun semua persyaratan itu bisa dididapat jika saja calon penangkar atau pemelihara satwa langka apalagi dilindungi mengetahui peraturan perundangan atau mendatangi kantor BKSDA setempat untuk berkonsultasi. 

Patut jadi catatan, untuk biaya perizinan penangkaran, calon penangkar akan dikenakan biaya sebesar Rp500.000,00 untuk perorangan. Sementara itu, untuk badan usaha harus membayar Rp2.500.000,00 untuk ditransfer langsung ke rekening negara. Izin pendirian penangkaran (dalam hal ini penangkaran burung dilindungi), berlaku selama 5 tahun sejak pengesahan.

Adapun surat permohonan ini harus dilengkapi dengan proposal izin penangkaran, foto copy KTP untuk individu/perseorangan dan akta notaris badan usaha, surat keterangan Bebas Gangguan Usaha dari kecamatan setempat, bukti tertulis asal usul indukan,
BAP persiapan teknis, dan Surat Rekomendasi dari kepala BKSDA setempat.

Usai mendapatkan izin penangkaran, tugas berikutnya yang harus dilakukan adalah mengurus sertifikat hasil penangkaran. Dengan begitu, satwa hasil penangkaran yang sudah diberi kode ring dapat dijual secara legal, namun tentunya di bawah pengawasan BKSDA. 

Adapun alur pembuatan sertifikat untuk izin penangkaran dalam hal ini burung yang dilindungi, dijelaskan sebagai berikut.

1.1 Pemohon membuat surat permohonan pemeriksaan fisik kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Anda juga harus melampirkan laporan bulanan, fotokopi sertifikat, dan foto satwa.

1.2 Petugas memeriksa kelengkapan administrasi data dan meneruskannya ke pimpinan. BKSDA akan menugaskan petugas untuk melakukan pemeriksaan fisik di lokasi.

1.3 Petugas akan melakukan pemeriksaan fisik di lokasi penangkaran dan didampingi oleh si pemohon. Hasil dari pemeriksaan secara fisik di lokasi akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah diperiksa oleh Kepala BKSDA setempat, petugas kemudian mencetak draft sertifikat.

1.4 Pemohon menandatangani BAP dan draft sertifikat. Kemudian, berkas akan diberikan kepada pemohon. Pemohon membuat Surat Permohonan Pengesahan Sertifikat (SPPS) kepada Kepala BKSDA dengan dilampiri BAP Fisik dan draft sertifikat.

1.5 Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas yang dibawa. Jika berkas dinilai lengkap, akan diteruskan kepada Kepala BKSDA. Jika berkas kurang lengkap, akan dikirimkan kembali pada pemohon. Draft sertifikat ditandatangani oleh Kepala BKSDA. Selanjutnya, sertifikat akan dikirim ke Kantor BKSDA.

1.6 Sertifikat yang sudah jadi akan difotokopi oleh petugas dan diarsipkan salinannya. Si pemohon pun sudah bisa mengambil sertifikat di kantor.

Pentingnya Data Asal Usul Induk Satwa di Penangkaran

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indra Exploitasi Semiawan mengatakan, upaya penangkaran satwa liar sangat dimungkinkan sebagai salah satu upaya pengawetan jenis satwa. Namun untuk melakukan penangkaran ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah asal-usul induk.

Induk harus didapat dengan cara yang legal, misalnya harus berasal dari penangkar yang syah/berijin. Biasanya setiap satwa yang didapatkan dari penangkaran dilengkapi dengan sertifikat. Sementara jika berasal dari provinsi lain dilengkapi dengan surat angkut (SATS-DN) yang dikeluarkan oleh Balai KSDA asal.

"Meskipun itu berasal dari penangkaran, tetapi tidak jelas asal-usulnya, satwa tersebut tetap dianggap F0 (tangkapan alam) dan statusnya menjadi dilindungi," jelasnya. 
 
Pengurusan izin penangkaran di BKSDA lebih dipusatkan pada kelengkapan syarat-syarat untuk ijin penangkarannya. Izin itu sendiri diajukan kepada direktur Jendral PHKA (Pelestari Hutan dan Konservasi Alam) Departemen Kehutanan, dengan tembusan kepada Direktur konservasi keanekaragaman hayati (KKH), Sekretaris Jendral PHKA dan Kepala Balai KSDA setempat. 

"Ruang lingkup pengaturan penangkaran tumbuhan dan satwa liar, kecuali anoa, babi rusa, badak jawa, badak sumatera, biawak komodo, cendrawasih, elang jawa, harimau sumatera, luntung mentawai, orangutan, owa jawa, tumbuhan jenis reflesia" tambahnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: