Indonesia Memulai Perjalanan Guna Mewujudkan Disrupsi Pertanian

TrubusNews
Syahroni | Followers 2
11 Juli 2018   16:15

Komentar
Indonesia Memulai Perjalanan Guna Mewujudkan Disrupsi Pertanian

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Perkembangan teknologi saat ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Bukan lagi ancaman, ketika teknologi tidak dimanfaatkan dengan baik, pelaku usaha atau siapapun yang berkecimpung di dunia bisnis, jasa dan lainnya di era seperti saat ini, dapat dengan mudah tersisih. Karena itu, pemanfaatan teknologi pun kini sudah merambah semua lini. Tak terkecuali, untuk para petani.

Di tengah laju pertumbuhan penduduk dunia yang terus mengalami peningkatan, alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman dan industri tak terhentikan, ekstensifikasi terbentur oleh kebutuhan kelestarian hutan sebagai penjaga ekosistem global, perubahan iklim menuntut penyesuaian pola budidaya, dan jumlah petani yang terus berkurang, sektor pertanian dituntut untuk lebih efisien.

Pemanfaatan teknologi di sektor pertanian, tidak hanya sebatas mekanisasi saja. Digital pun mau tidak mau akan menyambangi para petani. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dipercaya, hidup petani bisa lebih mudah dan kehidupan mereka bisa lebih sejahtera. Kondisi itulah yang kemudian memunculkan wacana Disrupsi Pertanian. Disrupsi pertanian memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski masih tertatih, buktinya disrupsi pertanian kini sudah mulai berjalan.

Presiden RI, Joko Widodo sendiri sudah mengingatkan akan pentingnya disrupsi pertanian ini. Khususnya untuk kemajuan para petani sendiri. Beberapa waktu lalu ia menyatakan, peran petani di Tanah Air akan semakin penting dan strategis di masa depan. Oleh sebab itu harus ada upaya pengembangan yang seiring dengan kemajuan digitalisasi teknologi pertanian.

"Jadi kita sekarang tidak lagi bisa berdiam diri, tenang duduk-duduk melihat sektor pertanian seperti saat ini. Tetapi sudah saatnya memperbaiki diri, berbenah agar produktivitas petani meningkat," tegas Presiden di sela kunjungan kerja peluncuran Program Kewirausahaan Petani dan Digitalisasi Pertanian, di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Juni silam.

Di hadapan para petani, Jokowi menegaskan peran petani sangat strategis karena pangan menjadi salah satu komoditas yang jadi rebutan negara-negara di dunia.

"Maka dari itu, keharusan adanya digitalisasi pertanian yang didukung kemampuan kewirausahaan petani, jadi faktor utama memenangkan persaingan dan kompetisi di bidang pangan," imbuhnya.                                                                                                                                   

Upaya Pemerintah Dalam Disrupsi Pertanian

Presiden RI, Joko Widodo sangat menyadari akan pentingnya mengembangkan teknologi dan kemampuan wirausaha petani. Terlebih di saat pascapanen. Di momen seperti saat ini, mengembangkan teknologi dan kemampuan wirausaha para petani menjadi sangat krusial karena banyak keuntungan yang bisa didapat petani.

Presiden RI, Joko Widodo memberi makan ikan yang diternak di lahan pertanian. (Foto: Istimewa)

“Kalau petani kita masih seperti sekarang, hanya menjual gabah, percaya sana saya, sampai kapan pun tidak akan ada peningkatan kesejahteraan petani,” tandasnya.

Untuk itu, pemerintah RI membuat sebuah pilot project kewirausahaan berbasis teknologi yang diberinama Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama (MBB). Pilot project program ini pertama kali diresmikan Jokowi di Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat Juni silam. MBB ini merupakan mitra binaan PT Telkom Indonesia Tbk. MBB Sliyeg sendiri merupakan salah satu pilot project kewirausahaan petani, yang telah menerapkan sistem digitalisasi pertanian dengan sebuah aplikasi Logistik Tani (LOGTAN).

Selain meresmikan MBB Sliyeg, hal lain yang dilakukan pemerintah, melalui Kementerian Pertanian adalah dengan menerapkan teknologi pertanian dan mekanisme pertanian yang modern. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, tanpa penerapan teknologi dan mekanisme pertanian yang modern, swasembada pangan tidak akan terjadi.

"Kami sudah bangun infrastruktur irigasi 3,5 juta hektare terbesar sepanjang sejarah, belum pernah ada sebelumnya," ujar Amran dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018 Januari silam.

Hal selanjutnya adalah alat mesin pertanian, dengan teknologi modern itu ia mengatakan hanya dalam tiga jam selesai panen per hektare. Itu jelas berbeda bila dibandingkan zaman dulu yang membutuhkan hingga 25 orang per hektare bila ingin panen.

"Ada juga asuransi pertanian, karena itu memang perintah presiden. Jadi kalau lahan padinya banjir, atau peternak sapi yang kemudian sapinya tertabrak mobil di Jawa Tengah beberapa waktu lalu, sapinya langsung diganti. Yang sulit itu kalau sapinya hilang, ini sulit siapa yang mau bertanggung jawab," jelas Amran.

Selanjutnya, Amran mengatakan Indonesia memiliki potensi lahan tanam sebesar 10 juta hektare yang ditetapkan Kementan berada di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah Jambi, dan Kalimantan Timur. Namun dalam 2-3 tahun ia mengklaim yang baru bisa dilakukan sekitar 1 juta hektare lahan. Dirinya juga menyebut biayanya lebih murah dibandingkan membangun sawah baru.

"Lalu ada pemanfaatan embung air kecil yang ada di tengah sawah, nanti bisa ada ikan, belut, bebek. Protein bisa di hasilkan embung, lalu karbohidrat dari padi. Sehingga petani nanti lebih sejahtera," paparnya.

"Itu semua yang kami mau ubah menjadi pertanian profesional dan moderen. Memang butuh waktu untuk mengubah paradigma ini, namun secara bertahap kami akan terus wujudkan hingga nanti pada 2045 tepat ketika Indonesia berusia 100 tahun, kita dapat menjadi lumbung pangan dunia," ujarnya.

Pendampingan Bagi Para Petani

Kemajuan teknologi harus digunakan sebaik mungkin oleh para petani, minimal untuk mempermudah hidup mereka sendiri. Namun demikian, mereka masih butuh bimbingan untuk bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ikut membantu mendampingi teknologi pertanian. (Foto: Trubus.id/ Astri Sofyanti)

Untuk itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ikut ambil bagian dalam melakukan hal ini. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan memberikan dampingan teknologi pertanian berupa pengembangan drone.

Drone dinilai berfungsi membantu para petani saat penyemprotan pestisida untuk membasmi hama tanaman.

“Biarkan mereka melampiaskan kreativitasnya untuk pertanian Indonesia, biar generasi muda mencintai pertanian,” kata Sekjen HKTI Bambang Budi Waluyo di SME Tower, Jakarta, Maret Silam.

Lebih lanjut ia juga mengatakan, HKTI saat ini juga bekerja sama dengan beberapa pesantren untuk melatih dan memberdayakan para santri agar memahami pertanian dan bisa bertani.

“Dengan pelatihan tersebut diharapkan para santri mampu dan mandiri pada kegiatan bercocok tanam dan juga di masa mendatang menjadi penyuluh di bidang pertanian,” paparnya.

Bambang mengungkapkan, tujuannya adalah agar para santri mampu menjadi garda depan untuk mendampingi para petani-petani di Indonesia. Selain itu juga menjadi salah satu upaya mendorong terciptanya regenerasi petani di Indonesia.

Upaya-upaya memberikan pendampingan pada anak muda di bidang pertanian, HKTI juga berusaha merekrut banyak lulusan baru perguruan tinggi atau mahasiswa pertanian untuk menjadi pendamping para petani untuk lebih mengembangkan sektor pertanian Indonesia.

Disrupsi Pertanian Bisa Mengganggu ‘Pemain Lama’?

Di era digital seperti saat ini, setiap manusia dituntut untuk bisa tanggap dan cekatan dalam penggunaan teknologi. Di sektor pertanian, bila saja teknologi sudah masuk dalam kehidupan para petani, bukan tidak mungkin "distrupsi pertanian" yaitu peralihan dari sistem lama yang dimana mereka mengandalkan tengkulak dalam menjual hasil bumi ke masyarakat, bisa dipotong sehingga mereka tidak menjadi ketergantungan dan kehidupan petani bisa lebih sejahtera.

Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus. (Foto: Trubus.id/ Ihsan Maulana)

"Jadi dengan melek teknologi terutama dari inovasinya ya, dari penyuluhan IT jadi bagaimana petani bisa melihat akses pasar. Misalnya mereka dari Gapoktan bisa langsung punya akses dengan perusahaan penggilingan beras melalui sebuah aplikasi, ini tentu jadi lebih efisien jalur distribusinya," ujar seorang peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus, ketika ditemui Trubus.id di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Namun Ahmad tidak menampik, jika inovasi ini bisa mengganggu para "pemain lama" dalam hal ini tengkulak yang sudah bertahun-tahun berada di sektor jalur tengah tersebut antara petani dan perusahaan. Untuk itu, inilah tantangan selanjutnya yang harus dibenahi.

"Justru ini yang harus di dorong, bagaimana nanti mereka bisa kembali ke hulunya, yaitu sawah. Jadi di dorong dengan bagaimana agar mereka mau menanam padi lagi, bagaimana supaya mereka mau membuka lahan. Inilah yang penting dilakukan tapi syaratnya harus ada insentif dari pemerintah agar mereka mau kembali ke sektor pertanian," tambahnya.

"Untuk petani melek teknologi, ini mutlak harus dilakukan karena di Thailand sudah mulai dilakukan. Jadi dengan itu mereka bisa akses informasi akurat mengenai harga pasar bahkan sampai di tingkat internasional, karena selama ini harga pasaran terkesan tidak transparan hanya mulut ke mulut antar petani di desa pedalaman," sambungnya.

Bila ini berhasil, tidak hanya petani yang juga akan mendapat dampak positifnya, tapi juga para konsumen.

"Jadi saya rasa ini upaya fundamental jangka menengah-panjang ya, dan ini harus dilakukan. Kalau terus-terusan seperti ini kita tidak bisa mengkompensasi defisit neraca perdagangan pertanian," tandasnya.

Ketika ditanya soal keterkaitan fenomena generasi muda yang jarang mau jadi petani saat ini, Ahmad menjelaskan jika hal itu karena tidak adanya insentif dari sektor pertanian.

"Karena tidak adanya insentif baik itu dari fiskal maupun non fiskal, maka mereka merasa incomenya minim, beda kalau misalnya diberikan ya, itu bisa mendorong mereka kembali ke sektor pertanian. Kan jadi petani tidak cuma nyangkul di sawah, tapi bagaimana upaya pasca panen, dan sebagainya. Jadi intinya bagaimana memperhatikan segi produktifitas produk komoditasnya itu sendiri," tutupnya.

Disrupsi Pertanian Harus Punya Kerangka Konsep yang Jelas

Disrupsi di bidang pertanian, sangat mungkin diterapkan dalam skala nasional jika dilaksanakan dalam kerangka dan konsep yang jelas. Hal itu disampaikan Bambang Ismawan, Penggiat pemberdayaan masyarakat petani.

Bambang Ismawan, penggiat pemberdayaan masyarakat petani. (Trubus.id/ Astri Sofyanti)

Pria selama 50 tahun belakangan ini terus konsisten bergumul dalam pengembangan pertanian ini menjelaskan, saat ini disrupsi adalah kesempatan untuk berproses atau kecenderung baru untuk kembali membangun desa dan menjadikannya kekuataan. Akan tetapi, jangan sampai petani hanya berpangku tangan pada program pemerintah. Diperlukan kesadaran dan kerjasama antar semua pihak agar hal ini bisa terwujud.

"Membangun desa tidak cukup hanya dengan disrupsi. Membangun desa harus ada proses marjinalisasi desa secara sistemik melalui sejumlah modal salah satunya pengembangan SDM yang berhubungan dengan pendidikan," Jelas Bambang di Wisma Hijau, Cimanngis, Depok, Senin (28/5) silam.

Ia juga menekankan, peluang untuk mendorong proses disrupsi sangat besar dalam beberapa konsep garis besar. Yang Pertama, merumuskan alasan mengapa harus kembali ke desa. Yang Kedua, apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, bagaimana menjembatani jurang pemisah antara kenyataan sekarang dengan apa yang akan dituju.

"Pemerintah memang sudah mengupayakan beberapa cara, tetapi konsepnya hanya sebatas proyek. Dalam hemat saya semestinya momentum ini dipakai sebagai gerakan nasional kembali ke desa," jelasnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan tembok besar yang dilewati pemerintah bukan hanya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tergerus. Ada beberapa tantangan yang harus dibenahi seperti modal sosial kelembagaan yang rusak, modal finansial terjadi 'capital fride' karena dana desa yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga perbankan malah ditarik keluar, kemudian sistem produksi tanah yang berkeping-keping.

"Lalu rantai pasok yang tidak hadir, jadi dihadirkan," tambahnya.

Bambang menjelaskan fenomena realitas zaman kekinian yang hadir adalah lebih menguntungkan pedagang dari pada petani. Ini tidak akan berubah dengan sekedar konsep dan perencanaan yang jelas. Jadi, disrupsi bukan hanya eforia semata tetapi harus dibuat peta besar yang membuat semua elemen bergerak ke sana.

"Kembali ke desa, sebaiknya by design, intentionally, deliberately, dengan basis semangat restorasi, bukan by disruption?" jelasnya. [TIM]

 

 

 

 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Menelisik Ragam Manfaat, Air-air 'Berkhasiat'

Ihsan Maulana   Liputan Khusus
Bagikan:          
Bagikan: