Lambat Rehabilitasi Lahan Kritis, Pemerintah Ancam Industri Tambang dengan Ubah Regulasi

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
09 Juli 2018   15:00

Komentar
Lambat Rehabilitasi Lahan Kritis, Pemerintah Ancam Industri Tambang dengan Ubah Regulasi

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Indonesia memiliki 24,3 hektare (ha) lahan kritis yang menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk dikembalikan fungsi dan nilai gunanya. Selain menerapkan beberapa skema rehabilitasi, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) juga akan dievaluasi. 

"Karena izin tersebut bukan diterbitkan pada periode lima tahun ini. Terlebih keterikatan kontrak juga terbilang cukup lama," jelas Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ida Bagus Putera Prathama di Gedung Manggala Wanabakti.

Putera menegaskan, KLHK berencana memanggil para pelaku industri pertambangan terkait isu rehabilitasi lahan kritis. Pasalnya, hingga saat ini jumlah pelaku usaha pertambangan yang melaksanakan rehabilitasi lahan kritis masih terbilang sedikit.

Baca Lainnya : Antispasi Degradasi Lahan dan Bencana Hidrometeorologis, KLHK Luncurkan Tiga Peta Tematik

"Hanya sekitar 10% dari seluruh luasan lahan yang menjadi tanggung jawab rehabilitasi yang ditetapkan," katanya. 

Menurut Putera, lambannya realisasi rehabilitasi lahan kritis oleh para pemegang izin usaha pertambangan ini terjadi karena para pemegang izin cenderung melakukan penundaan dan menunggu hingga mendekati masa habisnya izin. Walaupun tidak bisa digeralisir secara keseluruhan, karena ada pula pemegang izin yang telah mendapatkan areal rehabilitasi tetapi tidak dilaksanakan.

Tidak hanya evaluasi IPPKH, KLHK juga berencana memberikan rekomendasi pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang telah diberikan pada perusahaan. Rekomendasi ini nantinya akan disampaikan kepada kementerian terkait.

Baca Lainnya : Antisipasi Hotspot, KLHK dan Kemkominfo Luncurkan Layanan SMS Blast

Bahkan, jika dirasa perlu, pihaknya akan melakukan perubahan regulasi guna mendorong realisasi lahan oleh para pemegang izin.

“Kalau perlu kita ubah regulasinya dan kalau yang sudah mendapat areal, ada juga kecenderungan sudah dapat areal terus berhenti. Mereka minta areal mana mau direhab, sudah disetujui tetapi dianggap sudah lepas dari beban terus nggak lakukan, nanti kita bisa jadi akan berikan waktu setahun. Setahun dia nggak nanam, cabut rehab itu dan nanti rekomen untuk IPPKH nya juga dicabut,” tambahnya. [NN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: