Antisipasi Hotspot, KLHK dan Kemkominfo Luncurkan Layanan SMS Blast

TrubusNews
Binsar Marulitua
04 Juli 2018   21:15 WIB

Komentar
Antisipasi Hotspot, KLHK dan Kemkominfo Luncurkan Layanan SMS Blast

Peluncuran sms blast kerjasama KLHK dengan Kemenkominfo (Foto : Trubus.id/Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan sistem informasi Kebakaran Hutan dan Lahan kini melalui SMS (SMS Blast). Dengan sistem ini penyampaian informasi lebih efektif dan langsung dapat diakses oleh masyarakat. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya berharap sistem informasi melalui SMS ini sebagai bagian dari sistem informasi, dan teknologi yang membuat langkah-langkah pengendalian karhutla semakin sistematis dan instrumen kerjanya lebih modern. Selain itu, peningkatan penggunaan ponsel pintar di masyarakat semakin meningkat. 

“Jadi dengan sms blast ini, kita mengangkat lagi dan lebih mendorong lagi kepedulian masyarakat, juga sebagai early warning system (sistem peringatan dini), serta untuk menambah gairah masyarakat dalam menjaga alam dan lingkungan, khususnya dari karhutla,” kata Siti Nurbaya saat peluncuran Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui SMS (SMS Blast) di Jakarta, Rabu (4/7).

Baca Lainnya : Kebakaran Hutan Lindung di Ponorogo Meluas

Melalui kerjasama ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mencegah karhutla. Di mana selama 2 tahun dan masuk tahun ketiga, tidak ada lagi transboundary haze (kabut asap lintas batas), tidak ada karhutla yang signifikan atau yang berarti.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyambut baik kerjasama tersebut dan menyampaikan bahwa Kemenkominfo akan menyediakan sistem penyebarluasan informasi pengendalian karhutla.

 “Saya mengucapkan terimakasih kepada operator yang menyediakan layanan sms blast secara gratis. Jadi layanan ini tidak berbayar,” kata Rudi.

Baca Lainnya : California Darurat Kebakaran Hutan

Rudi menambahkan, Kemenkominfo akan mendukung akses jaringan telekomunikasi, khususnya di daerah rawan karhutla yang termasuk blind spot (titik buta).

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Kemenkominfo dapat melakukan intervensi kebijakan dengan menyediakan akses informasi pengendalian karhutla yang dapat diakses oleh jaringan telekomunikasi dan lembaga penyiaran.

“Nanti dapat diperiksa, hutan yang sering kebakaran itu, ada tidak yang berdampingan dengan daerah yang ada dalam Perpres No. 131 Tahun 2015, kemudian nanti desa yang terdekatnya disana akan kami bangun Base Transceiver Station (BTS),” jelas Rudi.

Baca Lainnya : 25 Titik Titik Panas Picu Kebakaran Hutan di Sumatra

Acara hari ini, menurut Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, I.B. Putera Parthama, merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara KLHK dengan Kemenkominfo pada tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Putera menambahkan, program ini juga merupakan lanjutan dari sistem peringatan dan deteksi dini karhutla yang telah lebih dulu diluncurkan pada tahun 2015, yang dapat dimonitor melalui laman sipongi.menlhk.go.id. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: