Moeldoko: Indonesia Baru Mencapai Tahap Ketahanan Pangan

TrubusNews
Thomas Aquinus
29 Juni 2018   10:30 WIB

Komentar
Moeldoko: Indonesia Baru Mencapai Tahap Ketahanan Pangan

Ketua HKTI, Moeldoko (Foto : Trubus.id / Ihsan Maulana)

Trubus.id -- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengungkapkan saat ini Indonesia masih belum mencapai fase swasembada pangan dan baru sampai pada tahap ketahanan pangan.

Dalam acara Agriculture and Food Forum (ASAFF) yang diselenggarakan HKTI, di JCC, Jakarta, Kamis, Moeldoko membeberkan sejumlah masalah yang kini dihadapai petani di Tanah Air, salah satu tantangan utama adalah kian sempitnya lahan yang dikelola.

"Rata-rata nasional lahan petani kita 0,2 sampai 0,3 hektare. Lahan yang kecil itu juga rusak karena penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang berlebihan," ujarnya.

Baca Lainnya : Bangun Ketahanan Pangan di Asia, HKTI Gelar Asian Agriculture and Food Forum 2018

Karenanya, lanjut dia, berbagai upaya harus terus dilakukan pemerintah guna menjamin ketersediaan dan pemerataan bahan pangan pokok bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, pengelolaan pascapanen juga menjadi tantangan, karena selama ini petani juga kehilangan hasil pertanian, sebanyak 10 persen kalau tidak dikelola dengan baik. Di satu sisi penggunaan teknologi, juga dinilai belum terlalu menyentuh proses pengolahan lahan.

"Petani tidak terbiasa dengan pendekatan management. Mereka business as usual. Ya sudah seperti itu saja`," kata Kepala Staf Presiden yang mantan Panglima TNI ini.

Di sisi lain, permodalan juga masih menjadi kendala, walaupun pemerintah sudah hadir dalam berbagai program untuk membantu permodalan petani, tapi masih saja petani sulit mengakses perbankan. Menurutnya ini harus segera dicari solusinya.

Baca Lainnya : HKTI Targetkan 5.000 Hektar Sawah Ditanam Padi Varietas M400

"Kalau bicara ketahanan pangan, yang terpenting barangnya ada, masyarakat bisa menikmati, dan harganya cukup stabil. Kalau itu yang terjadi, maka stok pangan nasional tidak boleh kurang," katanya.

Salah satu opsi untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional jika produksi dalam negeri tidak tercapai targetnya adalah melakukan impor. Namun demikian, keran impor tentunya juga harus berlandaskan data yang akurat.

"Kita harus paham bahwa kebutuhan nasional itu 2,4 juta ton dalam satu bulan. Berarti kalau tidak bisa memenuhi itu kita harus impor. Kalau tidak impor ada persoalan besar yang dihadapi bangsa ini. Karena persoalan perut adalah persoalan yang sangat sensitif yang tidak bisa ditunda," jelasnya.

Baca Lainnya : Ini Kata Moeldoko Soal Fenomena Lahan Pertanian Makin Menyempit di Indonesia

Moeldoko mengatakan, bahwasanya memang perlu dipahami perlunya impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. "Impor itu masih dibutuhkan Indonesia. Kita harus realistis ya," ujarnya.

Moeldoko juga memahami keinginan Menteri Pertanian untuk menciptakan swasembada pangan, namun hal itu tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Terdapat sejumlah hal yang bisa menghambat tercapainya target itu, mulai dari cuaca, hama, dan faktor lainnya.

"Tidak seperti yang kita gambarkan bahwa pertanian begitu tanam langsung panen, tidak. Banyak sekali hambatannya," ujar Moeldoko. Sementara itu, Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Jangkung Handoyo Mulyo menyatakan sependapat dengan pernyataan Moeldoko.

Baca Lainnya : Moeldoko: Sektor Pertanian Pegang Andil Penting dalam Perekonomian Suatu Negara

Menurutnya persoalan Indonesia menuju swasembada pangan terkait ketersediaan lahan pertanian yang telah banyak beralih fungsi. "Lahan ini konvensinya sudah sedemikian besar, peralihan dari lahan pertanian untuk pertanian menjadi bukan untuk lahan pertanian itu sudah begitu besar sangat masif sekali sehingga ini akan mengancam produksi domestik dan produksi dalam negeri untuk memenuhi kecukupan pangan Warga Indonesia," jelas Jangkung.

Dia juga mengungkapkan kecukupan produksi pangan di Indonesia mencapai 400.000 hektare per tahun. Saat ini, peraturan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sudah diatur undang-undang seperti regulasi lahan pertanian yang digunakan bukan untuk pertanian hingga sanksi pidana, namun belum diimplementasikan dengan baik.

Persoalan lainnya, adalah yakni pola konsumsi masyarakat Indonesia yang bergantung pada beras, padahal Indonesia berpotensi mendiversifikasi pangan lokal.
Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi IV DPR, Zainut Tauhid mengatakan, dari hasil penelitian Organisasi Pangan Dunia (FAO) tahun 2016, sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia diperkirakan masih mengalami kelaparan yang disebabkan utamanya adalah kemiskinan dan kelangkaan bahan makanan pokok.

Baca Lainnya : Pagelaran ASAFF 2018 Akan Menhasilkan Dua Hasil Konkret Ini

"Jadi masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia," ujarnya.
Oleh karena itu sangat penting peran pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan, terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri.

Menurutnya, hal ini dimaksudkan agar dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan para petani. Karena menciptakan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tugas dari Kementerian Pertanian, melainkan sinergi antar kementerian terkait, salah satunya Kementerian PUPR untuk menghubungkan lahan pertanian ke pasar. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

KKP Hentikan Sementara SPWP Ekspor Benih Bening Lobster

Peristiwa   26 Nov 2020 - 17:29 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: